- SUARANEWS86.COM || PEKANBARU — Lagi-Lagi beberapa orang Pelajar dan Mahasiswa yang Mengklaim dirinya bahagian dari Kelompok Cipayung Plus Riau menilai kepemimpinan SF Hariyanto saat menjadi Penjabat (Pj) Gubernur Riau tahun 2024 silam menjadi faktor utama penyebab kekacauan tata kelola keuangan daerah hingga berujung defisit APBD sebesar Rp.1,8 Triliun.
Pernyataan tanpa didasari Data Otentik itu keluar dari Muncung salah seorang Ketua Himpunan Mahasiswa Persatuan Islam (Himapersis) Riau, Zul Ikhsan Maarif atau yang akrab disapa ZIM, menuturkan bahwa defisit yang membengkak tersebut tidak terlepas dari dugaan manipulasi pendapatan dan belanja daerah.
“Pendapatan diduga dibesar-besarkan dan belanja juga dilakukan besar-besaran yang sarat kepentingan politik. Akibatnya, utang daerah menumpuk hingga Rp.1,8 Triliun. Ini bukti tata kelola keuangan yang gagal total,” tegas ZIM pada Sabtu (7/9/2025).
ZIM juga menyoroti dugaan penempatan dana Participating Interest (PI) ke bank non-daerah, padahal Riau memiliki BUMD perbankan, yakni Bank Riau Kepri (BRK) Syariah. “Mengapa dana PI itu tidak ditempatkan di bank daerah? Apakah ada yang ditakutkan oleh Pemprov Riau di bawah kepemimpinan SF Hariyanto ketika itu? Ini pertanyaan serius yang harus dijawab bersama” ujarnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Lebih jauh, ZIM menyinggung soal penerimaan insentif oleh SF Hariyanto yang sempat menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Ia menyebut hal tersebut janggal, mengingat SF Hariyanto sudah menerima tunjangan tambahan penghasilan pegawai (TPP) sebesar Rp.90 juta per bulan sebagai Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau.
“Seorang Sekdaprov dengan tunjangan sebesar itu masih menerima insentif hingga menjadi catatan BPK RI. Ini tidak hanya janggal, tetapi juga melanggar etika dan aturan,” kata ZIM, seraya membacakan secarik kertas.
Namun, Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) tingkat I Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Riau, Larshen Yunus, menepis tudingan tersebut. Menurutnya, SF Hariyanto sudah menjalankan tugasnya sesuai dengan prosedur yang baik dan benar.
Pimpinan INDUK Organisasi Kepemudaan (OKP) terbesar dan tertua di Republik ini juga tegaskan, bahwa terhadap semua tudingan dan tuduhan tersebut, sebaiknya langsung disampaikan ke Meja Aparat Penegak Hukum (APH), jangan justru menjadi bola liar, opini sesat dan menyesatkan. Ketua KNPI Riau Larshen Yunus juga katakan, bahwa gerakan-gerakan tersebut disinyalir berasal dari kepentingan oknum tertentu, yang sengaja menggunakan Muncung para Pelajar dan Mahasiswa dalam menyampaikan sesuatu yang mereka tidak ketahui.
“Kami juga pernah diposisi itu. Sebelum kami Berkhidmat menjadi Ketua KNPI Provinsi Riau, dulunya kami adalah Koordinator Cipayung Plus Riau dalam menyampaikan aspirasi melalui berbagai Aksi Demonstrasi. Seingat kami ya! materi perjuangan Cipayung Plus ketika itu lebih kepada persoalan Hak Hidup orang banyak, seperti Penolakan Kenaikan Tarif Dasar Listrik, Penolakan Kenaikan Harga BBM, dorongan soal Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan berbagai tuntutan lainnya, yang secara prinsip tidak ada kaitannya dengan Personal para Pejabat tertentu. Tapi walau bagaimanapun, mereka itu adik-adik kami, Adinda Aktivis yang sedang mencari jati dirinya. Sehat selalu Adindaku, salam Silaturrahim dari Abangmu ini,” ujar Larshen Yunus, disambut gelak tawa para Pengurus KNPI Provinsi Riau lainnya.
PJ Gubernur Riau saat itu bekerja sesuai dengan Aturan Hukum yang berlaku, sampai akhirnya Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) diperoleh dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Riau.
“SF Hariyanto itu adalah Birokrat Senior yang memulai karir dari seorang Honorer hingga menjadi Auditor di Kementerian PUPR, beberapa kali menjabat sebagai Kepala Dinas, Kepala Badan, Sekdaprov Riau, PJ Gubernur Riau dan sekarang terpilih menjabat sebagai Wakil Gubernur Riau,” imbuh Larshen Yunus, yang juga diketahui selaku mantan Presiden Mahasiswa (Presma) Sosialis Indonesia dan Ketua GAMARI selama 5 periode.
Bagi Aktivis Anti Korupsi Lulusan Kampus Universitas Riau (UNRI) dan Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta itu, SF Hariyanto terbukti sudah bekerja secara on the track, sampai akhirnya membawa harum nama Provinsi Riau di kancah Nasional dan Internasional.
Kembali dalam pernyataan sebelumnya, bahwa Cipayung Plus Riau terus-terusan dan bernafsu mendesak DPRD Riau untuk segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) guna mengusut tuntas masalah keuangan di era kepemimpinan SF Hariyanto. “DPRD jangan main-main. Kalau tidak kami segera bergerak, ini sama saja membiarkan uang rakyat digelapkan tanpa ada pertanggungjawaban, Rakyat berhak tahu siapa yang harus bertanggung jawab,” akhir Ketua Himpunan Mahasiswa Persatuan Islam (Himapersis) Riau, Zul Ikhsan Maarif alias ZIM,” seraya menutup pernyataan persnya. (Fa)
