SUARANEWS86.COM || Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jimly Asshiddiqie, membuka kesempatan seluas-luasnya bagi masyarakat untuk menyampaikan masukan terkait pembenahan institusi kepolisian. Masukan bisa disampaikan lewat nomor Whatsapp yang disediakan.
“Kami mengumumkan email sekretariat reformasi kepolisian dan nomor hanphone untuk WhatsApp. Jadi, selama satu bulan ini kami berharap mendapatkan masukan ya,” kata dia kepada wartawan, Rabu (19/11/2025).
Layanan call center ini dibentuk karena banyaknya pesan masuk ke nomor pribadi para anggota komisi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Nah jadi kami bikin WA sendiri WA sekretariat untuk menampung masukan baik yang tertulis, kan setebal-tebalnya kan bisa ditulis sekarang baik melalui email maupun melalui WhatsApp,” ucap dia.
Nomor WA dan Alamat Email
Masyarakat bisa mengakses nomor WA 08131797771 atau melalui email sekretariatreformasikepolisian@gmail.com. Jimly memastikan semua masukan akan dicatat baik dari perorangan, kelompok, maupun organisasi kemasyarakatan.
“Nanti silakan ditanyakan ke sekretariat ya, tapi nomor HP-nya 08131797771. Nah, kami mengundang masyarakat luas yang mah berpartisipasi dalam memberi masukan silahkan kirim melalui WA atau email, email sekretariat reformasi kepolisian @gmail.com. nanti bisa dishare oleh sekretariat,” ujar dia.
Komisi Percepatan Reformasi Polri menargetkan dalam kurun waktu tiga bulan ke depan, akan ada rekomendasi yang dihasilkan untuk memperbaiki institusi kepolisian.
“Hari ini kami membahas mengenai cara kami bekerja selama tiga bulan. Harapannya, selama tiga bulan nanti kita akan melaporkan, merekomendasikan kebijakan-kebijakan yang perlu ditempuh, yang nanti keputusannya ada di tangan Presiden,” tutur Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jimly Asshiddiqie di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (10/11/2025).
Jimly menyebut, selama tiga bulan diharapkan timnya dapat bekerja maraton. Mereka bersepakat menggelar rapat setiap seminggu sekali, dengan agenda mendengarkan suara publik atau public hearing, tatap muka, belanja masalah, serta mendengarkan aspirasi dari berbagai kalangan yang diundang.
“Jadi hasilnya nanti yang sifatnya kebijakan ke depan itu kita lapor ke Presiden. Untuk hal-hal quick win itu yang berkaitan dengan masalah-masalah internal polisi, itu kita rekomendasikan ke internal polisi,” jelas dia.
Setiap masukan yang diterima akan dikaji selama dua bulan pertama, hingga kemudian dirumuskan menjadi rekomendasi dan kebijakan baru dalam rangka reformasi kepolisian.
“Jadi kalau yang menyangkut kasus-kasus yang diselesaikan secara internal, nanti rekomendasinya langsung kita sampaikan kepada Kapolri yang juga adalah anggota. Maka hasil dari Komisi ini ada dua, satu rekomendasi ke Presiden, yang kedua rekomendasi internal. Nah, mungkin yang internal bisa juga enggak diumumkan,” papar Jimly. **
Editor : Reza
