SUARANEWS86.COM || Nurul Oriana, ibu rumah tangga di Kabupaten Kampar viral, setelah membuat video pengakuan diintimidasi karena mengkritisi Makan Bergizi Gratis (MBG) di sekolah anaknya.
Dalam videonya, ia mengaku anaknya masih PAUD diberhentikan sekolah karena mengkritik porsi MBG. Pasalnya, ia mendapat informasi bahwa paket MBG untuk anaknya bernilai sekitar Rp8.000 per hari. Namun, paket yang diterima anaknya hanya berkisar Rp6.000 per hari.
Bahkan jatah yang seharusnya untuk 5 hari hanya diberikan 3 hari. Namun kritikannya malah berimbas kepada pendidikan anaknya dan ancaman kepada Nurul sekaligus.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Mendapati informasi itu, Anggota Fraksi Gerindra DPRD Riau dari Daerah Pemilihan (Dapil) Kampar Edi Basri menegaskan, hak anak atas gizi dalam Program MBG tidak boleh dikorupsi atau disalahgunakan oleh pihak mana pun.
Edi Basri yang mengunjungi langsung Nurul Oriana mengatakan, MBG merupakan program unggulan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dia mengunjungi Nurul, untuk memastikan bahwa program tersebut benar-benar tepat sasaran.
“Hak anak atas gizi ini jangan sampai dikorupsi. Ini perintah langsung Presiden Prabowo Subianto. Paket Rp10 ribu maupun Rp8 ribu tidak boleh disunat lagi. Negara sudah mengeluarkan anggaran yang sangat besar untuk memastikan anak-anak kita mendapatkan gizi yang layak,” ujar Edi Basri, Selasa (30/12/2025).
Terkait hak anak dari Nurul agar tetap bersekolah, dia menegaskan tidak boleh diganggu. Ia menegaskan, tidak boleh ada intimidasi hanya karena orang tua menyampaikan kritik terhadap pelaksanaan program pemerintah.
“Anak tidak boleh jadi korban. Hak pendidikan dan hak gizinya wajib dilindungi negara,” katanya.
Menurutnya, persoalan ini harus menjadi momentum evaluasi besar-besaran terhadap komposisi dan distribusi MBG di lapangan. Menurutnya, kritik masyarakat justru penting agar program tidak melenceng dari tujuan awal.
Dikatakannya, MBG ini bukan sekadar bagi-bagi makanan, namun investasi masa depan anak bangsa. Kalau dikorupsi, kata Edi, yang dirampas itu adalah hak gizi anak-anak.
Ketua Komisi III DPRD Riau itu menyebut, kasus ini telah menjadi perhatian serius Partai Gerindra. Ketua DPC Gerindra Kampar, Muhammad Rohid, juga telah menginstruksikan seluruh kader partai untuk ikut mengawal pelaksanaan MBG di daerah.
“Ini sudah jadi atensi partai. Seluruh kader Gerindra, khususnya yang duduk di legislatif, diminta turun bersama mengawal MBG agar tidak diselewengkan,” pungkasnya. **
Editor : Reza
