SUARANEWS86.COM || JAKARTA — Pemerintah menyiapkan skema baru penyaluran bantuan sosial (bansos) berbasis digital untuk sekitar 50 juta masyarakat. Kelompok penerima tersebut berasal dari desil 1 hingga 5 yang dikategorikan sebagai masyarakat paling membutuhkan.
Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah sekaligus Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan, mengatakan bansos nantinya disalurkan langsung kepada penerima melalui rekening yang dibuatkan pemerintah.
“Nanti kita tidak subsidi produk lagi, tapi subsidi langsung diberikan pada rakyat ke bank account dari rakyat, itu arahan Presiden,” kata Luhut dalam konferensi pers di kantor Dewan Ekonomi Nasional, Jakarta Pusat, Kamis (10/9/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut Luhut, perubahan skema tersebut diharapkan membuat subsidi lebih tepat sasaran. Ia memastikan sekitar 50 juta masyarakat dalam kelompok sasaran akan mendapatkan bantuan, meski pemerintah masih melakukan pembenahan data desil agar penetapan penerima semakin akurat.
Soal anggaran, Luhut menyebut pemerintah memiliki ruang fiskal dari berbagai penghematan, terutama melalui digitalisasi. Pemerintah menghitung potensi penghematan tersebut dapat mencapai Rp1.200 triliun, meski angka akhirnya masih dapat berubah.
Di sisi lain, pemerintah tengah membangun sistem perlindungan sosial digital berbasis Digital Public Infrastructure (DPI). Sistem ini mengintegrasikan identitas digital, pertukaran data antarinstansi, dan pembayaran digital. Verifikasi penerima juga akan menggunakan biometrik wajah yang terhubung dengan data Dukcapil.
Melalui sistem tersebut, masyarakat nantinya dapat mengecek atau mengajukan bansos secara mandiri menggunakan NIK melalui portal resmi pemerintah. Kelayakan penerima akan diverifikasi berdasarkan data lintas instansi, termasuk kepemilikan kendaraan dan status ASN. **
Editor : Reza
