Libatkan Pihak Independen, Final LCC 4 Pilar MPR di Kalbar di Ulang, Semua Juri Diganti

- Redaksi

Rabu, 13 Mei 2026 - 21:52 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SUARANEWS86.COM || Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI akan menggelar ulang final Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar di Kalimantan Barat. MPR RI akan melibatkan pihak independen untuk menindaklanjuti polemik penilaian juri yang dinilai kurang adil pada proses sebelumnya.

“Ya, dari sisi pelaksanaan, tentu pelaksanaannya adalah Sekretariat Jenderal MPR. Tetapi semua juri yang terlibat adalah orang yang independen, yang tidak terlibat dalam proses kemarin, yakni tidak ada unsur dari Sekretariat Jenderal MPR,” kata Ketua MPR Ahmad Muzani dalam konferensi pers di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (13/5/2026).

Baca Juga :  Perdana Menteri dan Presiden Pakistan Jemput Langsung Presiden Prabowo di Bandara Islamabad

Muzani telah memanggil dua juri yang menjadi perbincangan publik setelah dinilai tak adil dalam pelaksanaan LCC di Kalimantan Barat. Muzani mengatakan dua juri itu telah ditegur.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Sudah. Tadi kita panggil. Sudah kita tegur,” ujar Muzani.

Muzani mengatakan MPR telah menyampaikan permohonan maaf atas insiden tersebut. Ia menyebut permohonan maaf itu juga sudah mewakili dua juri, Dyastasita Widya Budi dan Indri Wahyuni.

“Ya, kelembagaan MPR kan sudah disampaikan oleh Pak Sekjen. Salah satu pimpinan kita sudah menyampaikan permohonan maaf. Jadi itu sudah mewakili keseluruhan, termasuk juri, karena ini adalah kegiatan lembaga, bukan kegiatan orang per orang,” katanya.

Baca Juga :  Wahyudi El Panggabean: Investigasi Jurnalis, Butuh Kecerdasan & Kualitas Berfikir Wartawan

Dalam kesempatan yang sama, Sekjen MPR Siti Fauziah mengatakan dua juri yang terlibat sudah diberi sanksi berupa penonaktifan dari acara LCC. Ia menyebut potensi adanya sanksi administrasi masih dikaji oleh MPR.

“Kalau sanksi administrasi lainnya, itu ada aturannya, ada prosesnya. Nah, itu dalam tahap ini karena baru hari ini kita komunikasi dengan pimpinan MPR, jadi nanti itu kita lihat aturan-aturan yang berlaku dari BKN (Badan Kepegawaian Negara). Apakah ada unsur-unsur yang bisa keterkaitan dengan aturan yang ada di BKN,” imbuhnya. **

Facebook Comments Box

Editor : Reza

Follow WhatsApp Channel suaranews86.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Terkait Kasus Pemerasan, Andi Syafrani Minta Media Akurat: Yusril Koto Kader LSMLIRA Indonesia Bukan LIRA
TNI Pastikan Tunduk Putusan MK soal Revisi UU Peradilan Militer
Putusan MK: Prajurit TNI Terlibat Tindak Pidana Umum Harus Diadili di Peradilan Umum
Rotasi Jabatan Strategis TNI, Dua Jenderal TNI Emban Amanah Baru
Prabowo Lantik Letjen TNI Kristomei Sianturi sebagai Kepala BNPB Gantikan Letjen TNI Suharyanto
Komdigi Tegaskan Sisa Kuota Internet Hak Pelanggan, Operator Dilarang Hanguskan Sepihak
Kemenag Permudah Pasutri Mendapatkan Kartu Nikah Digital, Berikut Caranya!
Letjen TNI Iwan Setiawan Jabat Pangkostrad Gantikan Letjen TNI Mohammad Fadjar

Berita Terkait

Sabtu, 24 Oktober 2026 - 00:02 WIB

Terkait Kasus Pemerasan, Andi Syafrani Minta Media Akurat: Yusril Koto Kader LSMLIRA Indonesia Bukan LIRA

Jumat, 16 Oktober 2026 - 16:26 WIB

TNI Pastikan Tunduk Putusan MK soal Revisi UU Peradilan Militer

Jumat, 16 Oktober 2026 - 16:25 WIB

Putusan MK: Prajurit TNI Terlibat Tindak Pidana Umum Harus Diadili di Peradilan Umum

Jumat, 16 Oktober 2026 - 16:23 WIB

Rotasi Jabatan Strategis TNI, Dua Jenderal TNI Emban Amanah Baru

Kamis, 15 Oktober 2026 - 21:03 WIB

Prabowo Lantik Letjen TNI Kristomei Sianturi sebagai Kepala BNPB Gantikan Letjen TNI Suharyanto

Berita Terbaru

You cannot copy content of this page