SUARANEWS86.COM || JAWA TENGAH — Pencairan tunda bayar BOSDA 2024 dinilai sudah tidak bisa ditunda lagi. Sebelumnya, alasan belum dicairkannya dana tersebut disebut karena proses reviu Inspektorat belum selesai. Setelah reviu rampung, muncul lagi alasan menunggu pergeseran anggaran.
Namun, setelah seluruh proses tersebut disebut telah selesai dan berdasarkan informasi tim di lapangan dana pencairan BOSDA 2024 juga telah tersedia, hingga kini dana tersebut tetap belum dicairkan. Kondisi ini memunculkan pertanyaan besar terkait alasan yang akan disampaikan Pemerintah Provinsi Riau melalui BPKAD Riau.
Dana BOSDA 2024 yang belum dicairkan ini merupakan tahap kedua, dengan jumlah 433 sekolah SMAN/SMKN se Riau, total keseluruhan dana BOSDA 2024 yang belum direalisasikan pemprov lebih kurang sebesar Rp. 300 Milyar.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ketua Barisan Masyarakat Bersih dari Korupsi (BASMI) Riau, Fadli, menduga kuat dana BOSDA 2024 sengaja diendapkan untuk mendapatkan keuntungan dari bunga bank demi kepentingan pribadi oknum pejabat yang tidak bertanggung jawab.
Hal itu disampaikan Fadli kepada rekan-rekan media saat berada di Solo, Jawa Tengah, Minggu (24/5/2026).
“Kita sangat prihatin dengan kondisi kepala sekolah SMAN/SMKN se-Riau. Sudah sekian lama kita dorong dan meminta Gubernur Riau agar segera merealisasikan tunda bayar BOSDA 2024, namun hingga pertengahan tahun 2026 belum juga ada tanda-tanda pencairan. Apakah Pemprov mendengarkan jeritan kepala sekolah atau pura-pura tuli?” tegasnya.
Menurut Fadli, banyak kepala sekolah kini terlilit utang demi memenuhi kebutuhan operasional sekolah akibat BOSDA 2024 yang tak kunjung dicairkan.
“Hutang kepala sekolah SMAN/SMKN se-Riau sudah menumpuk di mana-mana untuk kepentingan sekolah akibat BOSDA 2024 tak kunjung cair. Lalu apakah masih pantas disebut Pemprov peduli terhadap dunia pendidikan? Menurut hemat saya, Pemprov kurang perhatian terhadap dunia pendidikan,” ungkapnya.
Ia juga menilai keterlambatan pencairan BOSDA 2024 berpotensi berkaitan dengan kepentingan oknum tertentu demi keuntungan pribadi. Atau untuk mempertebal isi kantong pejabat rakus.
“Wallahu a’lam bishawab,” tambahnya.
Fadli juga mengingatkan bahwa pada Senin (20/4/2026) lalu, Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto, saat hearing di DPRD Riau telah memerintahkan BPKAD Riau untuk memprioritaskan pencairan BOSDA 2024 serta segera melakukan pergeseran anggaran. Namun setelah proses itu selesai, dana tersebut tetap belum dicairkan.
Sementara itu, Plt Kepala BPKAD Riau, Indra SE, saat dikonfirmasi media ini terkait tunda bayar BOSDA 2024 disebut tidak memberikan jawaban alias bungkam.
Ketua BASMI Riau tersebut juga menyayangkan sikap Pemerintah Provinsi Riau yang dinilai tidak sejalan dengan arahan Presiden RI Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya prioritas pada sektor pendidikan dan kesehatan.
“Jika Plt Kepala BPKAD tidak sanggup mengatasi dengan cepat pencairan BOSDA 2024 ini, sebaiknya mundur dari jabatan. Kita juga akan meminta Gubernur Riau menempatkan pejabat yang kompeten dalam memimpin sebuah instansi,” tegasnya lagi.
Di akhir keterangannya, Fadli menegaskan pihaknya akan terus mendesak Pemprov Riau agar segera menuntaskan persoalan tunda bayar BOSDA 2024 lebih kurang sebesar Rp.300 Milyar.
“Prioritaskan dan segerakan,” tutupnya. (Zha)
