SUARANEWS86.COM || JAKARTA — Ketua Tim Kuasa Hukum KOPPSA-M, Armilis Ramaini, S.H., mengatakan semua lembaga peradilan di negeri ini, harus steril dari para hakim ber-perilaku kotor dan bermental korup.
“Kita minta Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial untuk mengikis semua perilaku hakim non-integritas yang ada di lembaga peradilan di tanah air,” kata Armilis menjawab pers di Jakarta, Kamis (29/5) usai melaporkan majelis hakim di PN Bangkinang ke Badan Pengawas Mahhkamah Agung (MA) dan Komisi Yudisial (KY).
Seperti viral di media, Rabu (28/5) silam, Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Bangkinang mengabulkan gugatan PTPN IV atas klaim dana talangan sebesar 140 miliar rupiah dan sita terhadap tanah masyarakat Pangkalan Baru anggota Koperasi KOPPSA-M.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Putusan yang jauh dari rasa keadilan itu, kata Armilis, tidak saja membuat petani merasa tertindas, juga aneh bin ajaib. Bayangkan, putusan itu juga, memeritahkan anggota koperasi yang sudah meninggal harus ikut membayar dana talangan itu.
“Makanya, majelis hakim-nya kami laporkan ke Bawas MA dan KY. Kita tidak ingin masyarakat pencari keadilan menjadi korban susulan oleh para hakim bermental korup seperti ini,” tegas Armilis.
Armilis menyebut, jauh-jauh hari sebenarnya, pihaknya, sudah memprediksi lahirnya putusan aneh yang memenangkan PTPN atas petani anggota KOPPSA-M itu.
Sebab, lanjutnya, dari semua prosesi dan tahapan persidangan selama ini, keberpihakan majelis kepada penggugat terlihat sangat kentara.
“Tidak mungkin ‘kan, proses persidangan yang berpihak melahirkan putusan yang adil. Itu respon pertama kami atas putusan itu,” katanya.
Armilis mengatakan, pihaknya, memang wajib menghormati putusan pengadilan. Tetapi, katanya, perilaku hakim yang jauh dari sikap adil, juga harus dilawan.
“Sikap otoriter dan berat sebelah inilah, yang selalu dipertontonkan majelis. Baik saat sidang lapangan, maupun pemeriksaan saksi-saksi,” tegas Armilis.
Berkilas balik ke masa-masa persidangan, Armilis sangat menyesalkan, sikap majelis hakim yang membatasi hak-hak tergugat saat sidang lapangan (PS) juga pembatasan pada saksi yang hanya diberi dua kali kesempatan untuk bersaksi.
Sangat kentara sikap majelis hakim, demikian Armilis, yang tidak memberi kesempatan kepada saksi-saksi yang diduga majelis, mungkin akan memperlemah argumen PTPN selaku penggugat.
Sebenarnya, ungkap Armilis, pihak Pengadilan Tinggi Riau sempat turun memantau dan mengawasi langsung persidangan.
Sayangnya, kala persidangan didampingi pengawasan itu, prosesi persidangan sudah di penghujung. “Jadi praktis, terawasi hanya dua kali sidang,” katanya.
Yang lebih parah, tegas Armilis, majelis hakim yang tidak menghargai sama sekali, keterangan Saksi Ahli. Baik Saksi Ahli dari Kementerian tentang koperasi juga dari Saksi Ahli pihak Akademisi.
Pengabaian atas keterangan Saksi Ahli itu, kata Armilis, membuat Majelis Hakim kemudian, tampak kurang cermat dalam memutus perkara ini. Bagaimana mungkin, katanya, aset yang bukan merupakan jaminan hutang dijatuhkan Sita Jaminan.
“Tanah masyarakat itu dijaminkan untuk kredit di Bank Mandiri, bukan sebagai jaminan untuk dana talangan yang diklaim oleh PTPN. Hakim salah kaprah di sini. Dan ini yang bertentangan dengan keterangan Saksi Ahli,” ujar Armilis.
Makanya, lanjut Armilis, dari awal proses persidangan, pihaknya sudah mendeteksi sikap hakim hanya mempertimbangkan dalil-dalil dari pihak PTPN saja.
“Sementara itu Majelis Hakim sangat sengit, bahkan terkesan intimidatif ketika mendebat saksi-saksi dan ahli yang dihadirkan oleh Koperasi dan Masyarakat,” ujar Armilis.
Tentang putusan itu, Armilis kembali menyatakan wajib menghormatinya serta menyebut tetap menempuh upaya hukum (banding).
“Soal kalah-menang, itu sudah aturan persidangan. Tetapi perilaku hakim yang mengorbankan hak-hak keadilan masyarakat dan mengabaikan integritas, mesti dibasmi,” tandasnya. (Rls)
