Terkait Proyek Whoosh, Luhut: Saya Terima Sudah Busuk itu Barang

- Redaksi

Minggu, 19 Oktober 2025 - 10:51 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SUARANEWS86.COM || Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengakui proyek kereta cepat Jakarta-Bandung (Whoosh) sudah bermasalah sejak awal.

Luhut mengaku, saat diminta menjadi Ketua Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung, proyek sudah dalam kondisi ‘busuk’ dan membutuhkan audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

“Saya yang dari awal mengerjakan itu, karena saya nerima sudah busuk itu barang,” kata Luhut di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Kamis (16/10).

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Lalu kita coba perbaiki, kita audit, BPKP ikut, kemudian kita berunding dengan China,” sambungnya.

Baca Juga :  Dirut PLN Minta Maaf Usai Padamnya Listrik Secara Massal di Pulau Sumatera

Luhut menegaskan tidak ada yang meminta dana APBN untuk membayar utang proyek tersebut. Fokus pemerintah saat ini, kata dia, adalah menyelesaikan proses restrukturisasi utang dengan China agar proyek bisa dikelola secara lebih sehat.

“Kita ribut soal Whoosh, masalahnya apa sih? Whoosh itu kan tinggal restrukturisasi aja. Siapa yang minta APBN? Tak ada yang pernah minta APBN,” tuturnya.

Dia menyebut pemerintah China juga telah menyatakan kesediaannya untuk melakukan restrukturisasi. Namun, prosesnya sempat tertunda karena pergantian pemerintahan.

“China sudah bersedia kok, enggak ada masalah. Tapi kemarin pergantian pemerintah agak terlambat, jadi sekarang tinggal menunggu Keppres supaya timnya segera berunding,” ujarnya.

Baca Juga :  Wakil Panglima TNI Dampingi Menhan RI Kunjungan ke Turki, Perkuat Kerja Sama Pertahanan Indonesia–Turki

Menurut Luhut, proses restrukturisasi akan dipercepat begitu Keputusan Presiden (Keppres) terkait pembentukan tim negosiasi diterbitkan. Dia juga mengaku telah berkoordinasi dengan CEO Danantara Rosan Roeslani perihal Keppres ini.

“Tadi saya sudah bilang sama Pak Rosan, segera aja bikin itu timnya, orangnya ini, ini, ini. Kalau Keppres-nya sudah keluar, dia bilang akan bicara ke presiden,” kata Luhut.

Luhut juga menyesalkan munculnya berbagai spekulasi di publik, termasuk tudingan bahwa proyek kereta cepat akan diganti dengan aset di Laut China Selatan. Dia menyebut tudingan seperti itu tidak berdasar dan hanya menunjukkan kurangnya pemahaman data.

Baca Juga :  Dibawah Kepemimpinan Sultoni, DPP Pemuda LIRA Resmi Perbarui Struktur Pengurusan Baru

Mantan Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi tersebut optimistis restrukturisasi proyek Whoosh bisa diselesaikan dengan baik jika pemerintah bekerja kompak.

Dia mencontohkan penanganan proyek LRT Jabodebek yang sebelumnya juga bermasalah, namun bisa diselesaikan setelah dilakukan restrukturisasi.

“Sama dengan LRT. LRT juga masalah, tapi kita restrukturisasi, kan beres. Ini juga sama,” ujar Luhut. **

Facebook Comments Box

Editor : Reza

Follow WhatsApp Channel suaranews86.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

KPK Tetapkan Pegawainya sebagai Tersangka Dugaan Pemerasan Bupati Pemalang
Presiden Prabowo Naikan Tukin Prajurit TNI dan Pegawai Kemenhan
Kepala BGN Nanik S Deyang Mengundurkan Diri, Presiden Prabowo Beri Pesan Khusus
DJP Kemenkeu akan Libatkan TNI Polri Dalam Pengawasan Terhadap Wajib Pajak
Mulai 1 Agustus 2026, Tarif Jadi WNI Jalur Perkawinan Naik Menjadi Rp25 Juta
Kejagung Minta Kejati Se-Indonesia Hentikan Pengumpulan Data terkait MBG
Silaturahmi ke Jaksa Agung, Kapolri Tegaskan Polri dan Kejaksaan Satu Ikatan
Perkuat Soliditas, Kapolri dan Jajaran Silaturahmi dengan Panglima TNI dan Kepala Staf

Berita Terkait

Kamis, 30 Juli 2026 - 15:55 WIB

KPK Tetapkan Pegawainya sebagai Tersangka Dugaan Pemerasan Bupati Pemalang

Rabu, 29 Juli 2026 - 22:26 WIB

Presiden Prabowo Naikan Tukin Prajurit TNI dan Pegawai Kemenhan

Rabu, 22 Juli 2026 - 09:13 WIB

Kepala BGN Nanik S Deyang Mengundurkan Diri, Presiden Prabowo Beri Pesan Khusus

Senin, 20 Juli 2026 - 22:14 WIB

DJP Kemenkeu akan Libatkan TNI Polri Dalam Pengawasan Terhadap Wajib Pajak

Rabu, 15 Juli 2026 - 16:34 WIB

Mulai 1 Agustus 2026, Tarif Jadi WNI Jalur Perkawinan Naik Menjadi Rp25 Juta

Berita Terbaru