SUARANEWS86.COM — Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mengumumkan kebijakan amnesti untuk narapidana yang dihukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), khususnya bagi mereka yang dijerat karena menghina pejabat negara.
Kebijakan ini disampaikan oleh Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, dalam rapat kerja dengan Komisi XIII DPR RI pada Rabu, (5/2/2025).
Menteri Pigai menjelaskan bahwa kebijakan amnesti ini merupakan bagian dari komitmen Presiden Prabowo untuk memperkuat kebebasan berpendapat di Indonesia.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kebijakan ini bertujuan untuk menghapuskan hukuman terhadap individu yang dijatuhi hukuman hanya karena mengkritik atau menghina pejabat negara melalui media elektronik.
“Amnesti ini akan diberikan kepada narapidana yang dihukum karena kasus penghinaan terhadap pejabat negara,” ujar Pigai.
Pigai juga menambahkan bahwa selama 100 hari pertama masa jabatan Prabowo, tidak ada satu pun kasus penghinaan terhadap pejabat negara yang dikenakan pasal-pasal dalam UU ITE. Hal ini mencerminkan komitmen Prabowo untuk memperkuat demokrasi dan kebebasan berpendapat di Indonesia.
“Sekarang bulan yang ketiga,100 hari lebih, saya belum melihat pejabat negara mengekang kebebasan sipil. Saya juga belum lihat pejabat negara memenjarakan rakyatnya,” kata Pigai.
Lebih lanjut, Pigai menegaskan bahwa kebijakan amnesti ini tidak hanya berlaku bagi pelanggaran terkait UU ITE, tetapi juga mencakup narapidana politik yang terjerat dalam kasus terkait Papua, penyalahgunaan narkoba, serta mereka yang memiliki masalah kesehatan tertentu.
Kebijakan ini dipandang sebagai langkah untuk menciptakan ruang yang lebih besar bagi kebebasan berekspresi, sambil tetap menjaga hak-hak orang lain agar tidak dilanggar.
Sebagai bagian dari komitmennya terhadap kebebasan berpendapat, Prabowo juga menekankan bahwa tidak akan ada campur tangan pemerintah dalam proses pemilihan, baik itu pemilihan pimpinan partai, organisasi masyarakat, maupun pemilihan kepala daerah.
“Pemerintah tidak masuk dalam urusan demokrasi yang terjadi dalam waktu-waktu kemarin. Apakah itu pemilihan pimpinan partai, organisasi masyarakat, maupun pemilihan kepala daerah, semua diberi kebebasan,” ungkap Pigai.
Kebijakan amnesti ini mencakup sekitar 44.000 narapidana, yang dipandang sebagai langkah positif dalam menegakkan hak asasi manusia dan membuka peluang untuk perubahan dalam sistem hukum Indonesia. **
