KPK Selidiki Dugaan Korupsi Penambahan Kuota Haji di Era Yaqut Cholil Menjabat Menteri Agama

- Redaksi

Jumat, 20 Juni 2025 - 11:50 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SUARANEWS86.COM || Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menyelidiki dugaan tindak pidana korupsi terkait dana penambahan kuota haji. Penyelidikan ini dikonfirmasi langsung oleh Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, yang menyebut bahwa perkara ini telah masuk dalam tahap penyelidikan internal.

“Benar, KPK sedang melakukan penyelidikan terhadap dugaan korupsi penambahan kuota haji,” ujar Asep kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Rabu (19/6/2025).

Kasus ini berawal dari laporan masyarakat mengenai pengalihan kuota haji tambahan tahun 2024 yang diduga tidak transparan. Sebanyak 20.000 kuota tambahan dari pemerintah Arab Saudi dibagi menjadi dua, yakni 10.000 untuk haji reguler dan 10.000 lainnya untuk haji khusus. Pembagian ini memicu dugaan penyimpangan, karena pengalihan ke haji khusus dinilai tidak melalui prosedur yang semestinya.

Gugatan praperadilan terhadap KPK pun diajukan oleh Aliansi Rakyat untuk Keadilan dan Kesejahteraan Indonesia (Arruki) ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Gugatan tersebut terdaftar dengan nomor perkara 59/Pid.Pra/2025/PN.Jkt.Sel, dan disidangkan perdana pada 20 Mei 2025.

Ketua Umum Arruki, Marselinus Edwin Hardhian, menilai KPK tidak menindaklanjuti laporan masyarakat yang sudah dilayangkan sejak 6 Agustus 2024 oleh Jaringan Perempuan Indonesia (JPI). Laporan itu menyebut adanya dugaan pungutan liar hingga miliaran rupiah terkait pengalihan kuota haji reguler ke kuota haji khusus.

Baca Juga :  Dari Sungai ke Harapan: Kisah Yamisa, Jembatan Baru, dan Impian Makan Bergizi Gratis

“Seharusnya KPK bersikap transparan. Ini menyangkut keuangan negara dan keadilan bagi calon jemaah haji,” ujar Marselinus.

Meski digugat, KPK menyatakan bahwa proses penyelidikan tetap berjalan dan tidak pernah dihentikan. “Kami masih proses pendalaman. Tidak ada penghentian kasus selama masih ada bukti awal yang cukup,” tegas Asep.

Sementara itu, DPR melalui Panitia Khusus Angket Haji juga menemukan indikasi pelanggaran dalam distribusi kuota tambahan. Pansus menduga ada keterlibatan pejabat dalam pengalihan kuota yang mestinya diberikan kepada jemaah reguler menjadi kuota haji khusus yang lebih mahal.

Baca Juga :  Komisi III DPR RI Setujui Komjen Pol Suyudi Ario Seto Jadi Kapolri Gantikan Jendral Pol Listyo Sigit Prabowo

Kasus ini menjadi sorotan publik mengingat pentingnya transparansi dan integritas dalam pengelolaan ibadah haji, salah satu agenda keagamaan terbesar yang menyentuh jutaan warga Indonesia setiap tahunnya. **

Facebook Comments Box

Editor : Reza

Follow WhatsApp Channel suaranews86.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Mutasi Polri, 6 Jabatan Kapolda Berganti, Ini Daftarnya!
UU Perampasan Aset Resmi Disahkan, Korban Penipuan Bisa Dapat Ganti Rugi
Jelang Sidang Etik Jenderal Listyo Sigit, Kapolri Tertibkan Aturan Baru
Syukuran HUT Marinir ke-81, Panglima TNI Luncurkan Buku “DREAM: I Knew I Had”
Wakil Panglima TNI Tinjau Pos Pengamanan Pulau Terluar di Natuna
Gibran Mundur dari Jabatan Wapres Dapat Uang Pensiun Rp 23 Juta per Bulan Seumur Hidup, Rumah, Mobil, Sopir
Gibran Mundur dari Wapres, Prabowo: dengan Berat Hati Saya Menerima
Ketua MPR: Terhitung Mulai Hari Ini Jabatan Wapres Alami Kekosongan

Berita Terkait

Minggu, 22 November 2026 - 16:21 WIB

Mutasi Polri, 6 Jabatan Kapolda Berganti, Ini Daftarnya!

Kamis, 19 November 2026 - 23:01 WIB

UU Perampasan Aset Resmi Disahkan, Korban Penipuan Bisa Dapat Ganti Rugi

Rabu, 18 November 2026 - 18:57 WIB

Jelang Sidang Etik Jenderal Listyo Sigit, Kapolri Tertibkan Aturan Baru

Selasa, 17 November 2026 - 00:28 WIB

Syukuran HUT Marinir ke-81, Panglima TNI Luncurkan Buku “DREAM: I Knew I Had”

Jumat, 13 November 2026 - 08:42 WIB

Wakil Panglima TNI Tinjau Pos Pengamanan Pulau Terluar di Natuna

Berita Terbaru

Daerah

Mutasi Polri, 6 Jabatan Kapolda Berganti, Ini Daftarnya!

Minggu, 22 Nov 2026 - 16:21 WIB

You cannot copy content of this page