SUARANEWS86.COM || Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji, menyoroti aksi guru di SMKN 2 Garut, Jawa Barat yang memotong paksa rambut siswi.
Dalam video yang beredar, rambut siswi yang diwarna dipotong tak beraturan meski mereka mengenakan hijab.
Para wali murid tidak terima dengan tindakan guru yang memberi hukuman disiplin semena-mena.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Memotong rambut secara paksa, apalagi tanpa komunikasi terlebih dahulu kepada orang tua dan tanpa persetujuan siswi, adalah bentuk kekerasan simbolik dan fisik,” ungkapnya, Kamis (7/5/2026).
Insiden tersebut terjadi di dalam kelas pada Kamis (30/4/2026) lalu.
Kuasa hukum siswi, Asep Muhidin, menjelaskan guru masuk ke kelas setelah ekstrakulikuler olahraga dan langsung membuka hijab para siswi.
“Sekitar 10 siswi datang mengadu ke Badan Eksekutif Mahasiswa Stainus Garut. Mereka mengadu telah dipotong paksa rambutnya oleh oknum guru yang membawa gunting saat razia,” paparnya, Rabu (6/5/2026).
Menurutnya, tak ada siswi yang membuka hijab sehingga mereka tak mengetahui letak kesalahan.
“Padahal, dalam aturan sekolah kan untuk siswi berkerudung itu hanya diharuskan menggunakan ciput. Tak ada larangan atau aturan soal rambut harus berwarna hitam, kuning, hijau, atau lainnya.”
“Tapi, mereka dipaksa buka (kerudung) yang ternyata ada siswi yang rambutnya berwarna langsung dipotong dan potongnya juga tidak sedikit, melainkan hampir sejengkal lebih. Itu tidak etislah,” lanjutnya.
Akibat tindakan guru, siswi mengalami trauma hingga enggan berangkat sekolah.
“Kemarin sempat ada mediasi dan dibuat surat pernyataan kesepakatan damai meski belum semuanya setuju damai. Ada orang tua yang belum menandatangani (perdamaian),” tandasnya, dikutip dari TribunJabar.id.
Ia menegaskan aturan sekolah harus ditaati guru maupun siswa.
“Tapi, secara logikanya siswi yang berkerudung bagaimana orang bisa melihat jika siswi itu rambutnya berwarna, sedangkan di sekolah kan dilarang membuka kerudungnya. Jadi, sangat disayangkan kebijakan itu dan kasus ini masih berlanjut,” tukasnya.
Berdasarkan data sementara, ada 17 siswi yang terkena razia rambut.
Para wali murid mendesak kepala sekolah memindahkan guru BP karena tindakannya dianggap arogan.
“Katanya sih (guru) suka membahas atau menyampaikan, anaknya hakim dan suaminya jaksa.”
“Jadi, anak muridnya ini takut karena seolah guru itu punya power dari kesombongan yang disampaikan. Jadi, ada permintaan guru ini dipindahtugaskan. Jika tak dipenuhi, maka kami akan tempuh jalur hukum,” katanya. **
Editor : Reza
