Kemendagri Usulkan Penerapan Denda untuk Pengurusan e-KTP Hilang

- Redaksi

Selasa, 21 April 2026 - 21:10 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SUARANEWS86.COM || Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengusulkan pemberlakukan denda apabila KTP elektronik atau e-KTP hilang. Penetapan denda tersebut merupakan satu dari 13 poin aturan yang diusulkan Kemendagri dalam revisi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan (Adminduk).

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya mengatakan, tidak adanya sanksi dan denda membuat masyarakat tidak bertanggung jawab terhadap dokumen kependudukannya.

“Banyak sekali warga itu kurang lebih tidak bertanggung jawab terhadap penggunaan atau merawat KTP dan identitas kependudukan lain, jadi gampang hilang dan lain-lain. Kalau mau buat lagi itu gratis,” katanya dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR di Gedung DPR/MPR pada Senin, 20 April 2026.

Dikutip dari laman Tempo, Bima menuturkan setiap harinya terdapat puluhan ribu dokumen kependudukan yang hilang dan dicetak ulang oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanpa biaya alias gratis.

Karena itu, Kemendagri perlu mengatur pengenaan biaya terhadap pencetakan ulang dokumen tersebut guna meningkatkan efisiensi anggaran, serta mendorong agar warga lebih tertib administrasi.

“Perlu dipikirkan agar warga lebih bisa bertanggung jawab dengan mewajibkan untuk membayar, dikenakan segenap biaya, dendalah,” kata Bima.

Bima mengecualikan penetapan denda tersebut bisa untuk kondisi tertentu, seperti bencana alam, perubahan elemen data, atau kerusakan akibat faktor di luar kendali penduduk.

Baca Juga :  Dalam Pelaksanaan Apel Pagi, Kalapas Narkotika Rumbai Serahkan Piagam Penghargaan Kepada Peserta Magang Batch II

Selain penetapan denda bagi E-KTP yang hilang, sejumlah aturan lain yang diusulkan Kemendagri ke dalam RUU Adminduk antara lain penguatan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai single identity number dan penambahan kartu identitas anak (KIA) sebagai dokumen kependudukan.

Selain itu, Kemendagri juga mengusulkan penyesuaian kata cacat dengan disabilitas dalam dokumen kependudukan, pengaturan penggunaan sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK), serta pembagian pengelolaan adminduk antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. **

Facebook Comments Box

Editor : Reza

Follow WhatsApp Channel suaranews86.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Viral Dugaan Pencatutan Data Anak di Dapodik PAUD, Kemendikdasmen Janji Tindak Tegas jika Terbukti
Tanggapi Dokter Viral yang Diduga Hujat Pasien BPJS di Medsos, IDI: Akan Dipanggil dan Disidang Etik
KPK Tetapkan Pegawainya sebagai Tersangka Dugaan Pemerasan Bupati Pemalang
Presiden Prabowo Naikan Tukin Prajurit TNI dan Pegawai Kemenhan
Kepala BGN Nanik S Deyang Mengundurkan Diri, Presiden Prabowo Beri Pesan Khusus
DJP Kemenkeu akan Libatkan TNI Polri Dalam Pengawasan Terhadap Wajib Pajak
Mulai 1 Agustus 2026, Tarif Jadi WNI Jalur Perkawinan Naik Menjadi Rp25 Juta
Kejagung Minta Kejati Se-Indonesia Hentikan Pengumpulan Data terkait MBG

Berita Terkait

Kamis, 6 Agustus 2026 - 11:46 WIB

Viral Dugaan Pencatutan Data Anak di Dapodik PAUD, Kemendikdasmen Janji Tindak Tegas jika Terbukti

Rabu, 5 Agustus 2026 - 23:59 WIB

Tanggapi Dokter Viral yang Diduga Hujat Pasien BPJS di Medsos, IDI: Akan Dipanggil dan Disidang Etik

Kamis, 30 Juli 2026 - 15:55 WIB

KPK Tetapkan Pegawainya sebagai Tersangka Dugaan Pemerasan Bupati Pemalang

Rabu, 29 Juli 2026 - 22:26 WIB

Presiden Prabowo Naikan Tukin Prajurit TNI dan Pegawai Kemenhan

Rabu, 22 Juli 2026 - 09:13 WIB

Kepala BGN Nanik S Deyang Mengundurkan Diri, Presiden Prabowo Beri Pesan Khusus

Berita Terbaru