SUARANEWS86.COM || Jakarta – Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menerbitkan aturan baru mengenai Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Aturan itu terbit menjelang sidang etik terhadap mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
“Benar (ada perpol baru),” kata Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Edison Isir saat dimintai konfirmasi, seperti dilansir Detikcom, Rabu (18/11/2026).
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Dia juga membenarkan salah satu pertimbangan menerbitkan aturan itu ialah sidang etik yang akan digelar terhadap Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Salah satu pasal dalam aturan baru ini membuka ruang agar majelis sidang etik bisa berpangkat lebih rendah.
“Iya, itu salah satu pertimbangan utamanya,” ujarnya.
Isir menjelaskan Perpol Nomor 4 Tahun 2026 itu disahkan dan diundangkan pada Senin, 16 November 2026. Terdapat sembilan poin perubahan dan penambahan norma.
Perubahan terdapat pada Bab Ketentuan Umum mengenai pengertian banding. Sebelumnya, pihak yang dapat mengajukan banding terdiri dari pelanggar, istri/suami, anak, atau orang tua pelanggar. Setelah diubah, ketentuan pengajuan banding dibatasi hanya untuk pelanggar saja.
Perubahan juga terdapat pada ketentuan Audit Investigasi. Di antara ayat (4) dan ayat (5) Pasal 15 disisipkan ayat (4a) yang berbunyi:
(4a) Berdasarkan laporan hasil Audit Investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan gelar perkara yang melibatkan fungsi inspektorat pengawasan, fungsi sumber daya manusia, fungsi hukum, dan fungsi profesi dan pengamanan.
Batas waktu surat panggilan di Pasal 19 ayat 5 juga diubah. Sebelumnya, surat panggilan dan surat permohonan kesediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 hari kerja sebelum pelaksanaan pemeriksaan.
“Setelah diubah berbunyi ‘(5) Surat panggilan dan surat permohonan kesediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari kalender sebelum pelaksanaan pemeriksaan. Perubahanya frasa hari kerja berubah menjadi hari kalender, artinya hari Sabtu dan Minggu dihitung,” ujar Isir.
Perubahan juga dilakukan terkait pangkat majelis KKEP pada Pasal 42 ayat 3. Ketentuan lama berbunyi ‘susunan organisasi KKEP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) keanggotaannya berpangkat sama atau lebih tinggi dengan pangkat terduga pelanggar’.
“Diubah menjadi, Pasal 42 ayat (3) berbunyi Keanggotaan dari KKEP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpangkat: a. setingkat lebih tinggi; b. sama; atau c. maksimal dua tingkat lebih rendah,” papar Isir.
“Dengan demikian, pangkat lebih rendah satu tingkat dan lebih rendah dua tingkat dapat menjadi anggota KKEP,” lanjut dia.
Editor : Reza
Halaman : 1 2 Selanjutnya


























