Irjen Eko Hadi Santoso Dipecat dari Polri Terkait Kasus Penyadapan Terhadap Presiden Prabowo

- Redaksi

Rabu, 18 November 2026 - 00:26 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SUARANEWS86.COM | JAKARTA – Irjen Eko Hadi Santoso dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak dengan Hormat (PTDH) sebagai anggota Polri setelah menjalani sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP), Selasa (17/11/2026).

“Sanksi administratif pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri,” kata Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko dalam konferensi pers di Gedung Propam Polri.

Selain sanksi administratif berupa pemecatan, Eko Hadi juga dinyatakan melakukan perbuatan tercela. Ia dinilai melanggar sejumlah ketentuan dalam Kode Etik Profesi Polri, baik terkait etika kelembagaan maupun etika kepribadian.

“Terhadap terduga pelanggar EHS diputuskan sanksi yang bersifat etika, yaitu perilaku pelanggar perbuatan tercela,” ujarnya.

Sebagai informasi, Eko Hadi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto pada Selasa (3/11/2026).

Selain Eko, dua perwira tinggi lainnya juga disebut dalam perkara tersebut, yakni eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP) dan Irjen Ahrie Sonta (AS).

Dalam perkembangan penyidikan, penyidik kemudian menetapkan Irjen Slamet Uliandi (SU) sebagai tersangka baru.

Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin sebelumnya menyebutkan bahwa para tersangka diduga terindikasi melakukan penyadapan terhadap Presiden Prabowo.

Baca Juga :  KPK: Ketum PP Japto Soerjosoemarno Diduga Menerima Jatah Bulanan dari Jasa Pengamanan Tambang

“Diduga telah melakukan penyadapan ilegal terhadap nomor Presiden Republik Indonesia,” kata Komjen Asep Safrudin saat konferensi pers di Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa (3/11/2026).

Sidang KKEP terhadap Eko dipimpin oleh Komjen Hendro Pandowo selaku ketua komisi merangkap anggota. Sementara itu, posisi wakil ketua dijabat Irjen Agus Dwi Hermawan.

Adapun tiga anggota komisi lainnya terdiri dari Irjen Pol. Dr. Untung Widiatmoko, Irjen Arie Ardian Rishadi, dan Irjen Toni Ariadi Efendi.

Dengan putusan tersebut, Eko Hadi Santoso resmi dijatuhi sanksi PTDH sebagai anggota Kepolisian Republik Indonesia. **

Facebook Comments Box

Editor : Reza

Follow WhatsApp Channel suaranews86.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Mutasi Polri, 6 Jabatan Kapolda Berganti, Ini Daftarnya!
Rokok Ilegal Diduga Marak di Taput, Kinerja Bea Cukai Dipertanyakan! DJBC dan Itjen Kemenkeu Didesak Turun Tangan
Polemik Penagihan PBB di Gadu Timur Memanas, LBH Siapkan Laporan, Operator Akui Kesalahpahaman
UU Perampasan Aset Resmi Disahkan, Korban Penipuan Bisa Dapat Ganti Rugi
Titiek Soeharto Menguat Menuju Ketum KB-FKPPI 2026–2031, Lina Ocha: Soliditas Organisasi Harus Dijaga
Jelang Sidang Etik Jenderal Listyo Sigit, Kapolri Tertibkan Aturan Baru
Syukuran HUT Marinir ke-81, Panglima TNI Luncurkan Buku “DREAM: I Knew I Had”
Aksi Heroik Selamatkan Bocah Tenggelam, Rizky Dapat Kesempatan Bekerja di Damkar dan Beasiswa S1

Berita Terkait

Minggu, 22 November 2026 - 16:21 WIB

Mutasi Polri, 6 Jabatan Kapolda Berganti, Ini Daftarnya!

Sabtu, 21 November 2026 - 19:55 WIB

Rokok Ilegal Diduga Marak di Taput, Kinerja Bea Cukai Dipertanyakan! DJBC dan Itjen Kemenkeu Didesak Turun Tangan

Sabtu, 21 November 2026 - 07:57 WIB

Polemik Penagihan PBB di Gadu Timur Memanas, LBH Siapkan Laporan, Operator Akui Kesalahpahaman

Kamis, 19 November 2026 - 23:01 WIB

UU Perampasan Aset Resmi Disahkan, Korban Penipuan Bisa Dapat Ganti Rugi

Kamis, 19 November 2026 - 20:51 WIB

Titiek Soeharto Menguat Menuju Ketum KB-FKPPI 2026–2031, Lina Ocha: Soliditas Organisasi Harus Dijaga

Berita Terbaru

Daerah

Mutasi Polri, 6 Jabatan Kapolda Berganti, Ini Daftarnya!

Minggu, 22 Nov 2026 - 16:21 WIB

You cannot copy content of this page