SUARANEWS86.COM | JAKARTA – Irjen Eko Hadi Santoso dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak dengan Hormat (PTDH) sebagai anggota Polri setelah menjalani sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP), Selasa (17/11/2026).
“Sanksi administratif pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri,” kata Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko dalam konferensi pers di Gedung Propam Polri.
Selain sanksi administratif berupa pemecatan, Eko Hadi juga dinyatakan melakukan perbuatan tercela. Ia dinilai melanggar sejumlah ketentuan dalam Kode Etik Profesi Polri, baik terkait etika kelembagaan maupun etika kepribadian.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
“Terhadap terduga pelanggar EHS diputuskan sanksi yang bersifat etika, yaitu perilaku pelanggar perbuatan tercela,” ujarnya.
Sebagai informasi, Eko Hadi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto pada Selasa (3/11/2026).
Selain Eko, dua perwira tinggi lainnya juga disebut dalam perkara tersebut, yakni eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP) dan Irjen Ahrie Sonta (AS).
Dalam perkembangan penyidikan, penyidik kemudian menetapkan Irjen Slamet Uliandi (SU) sebagai tersangka baru.
Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin sebelumnya menyebutkan bahwa para tersangka diduga terindikasi melakukan penyadapan terhadap Presiden Prabowo.
“Diduga telah melakukan penyadapan ilegal terhadap nomor Presiden Republik Indonesia,” kata Komjen Asep Safrudin saat konferensi pers di Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa (3/11/2026).
Sidang KKEP terhadap Eko dipimpin oleh Komjen Hendro Pandowo selaku ketua komisi merangkap anggota. Sementara itu, posisi wakil ketua dijabat Irjen Agus Dwi Hermawan.
Adapun tiga anggota komisi lainnya terdiri dari Irjen Pol. Dr. Untung Widiatmoko, Irjen Arie Ardian Rishadi, dan Irjen Toni Ariadi Efendi.
Dengan putusan tersebut, Eko Hadi Santoso resmi dijatuhi sanksi PTDH sebagai anggota Kepolisian Republik Indonesia. **
Editor : Reza


























