SUARANEWS86.COM || PEKANBARU – Polemik dugaan pemberian bantuan senilai Rp1,4 miliar kepada aktivis Muhajirin dan keluarganya yang dikaitkan dengan anggota DPR RI, Dr. Hj. Karmila Sari, S.Kom., M.M., kini menjadi sorotan publik. Persoalan tersebut turut mendapat perhatian Barisan Masyarakat Bersih dari Korupsi (BASMI) Riau yang meminta adanya keterbukaan dan penjelasan secara transparan.
Polemik ini mencuat setelah Muhajirin sebelumnya melaporkan dugaan ijazah palsu Bupati Rokan Hilir, H. Bistamam, ke Polda Riau hingga Mabes Polri. Persoalan tersebut sempat ramai diperbincangkan di media sosial. Diketahui, Bistamam merupakan ayah kandung Karmila Sari.
Situasi semakin menjadi perhatian setelah beredar pemberitaan mengenai pernyataan Karmila Sari yang menyebut bantuan tersebut sebagai bagian dari aspirasi untuk membantu Muhajirin dan keluarganya. Dalam kutipan yang beredar di salah satu media online, Karmila menyampaikan, “Ini revit aspirasi saya untuk bantu Muhajirin dan keluarga. Inilah pentingnya adab, senilai Rp1,4 miliar.”
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Pernyataan tersebut kemudian memunculkan pertanyaan mengenai bentuk, dasar, mekanisme, serta peruntukan bantuan yang dimaksud. Terlebih, munculnya polemik itu berdekatan dengan persoalan hukum yang sebelumnya dilaporkan Muhajirin terhadap Bupati Rohil.
Untuk memperoleh kejelasan, media ini mencoba meminta konfirmasi langsung kepada Karmila Sari melalui pesan WhatsApp pada Kamis (19/11/2026). Namun, alih-alih memberikan penjelasan secara rinci mengenai substansi bantuan yang dipertanyakan, Karmila justru menyampaikan keberatannya atas pemberitaan yang berkembang.
“Saya tak ikut-ikut, nanti kalian percayanya Muhajirin. Kita dah kerja buat rakyat, malah mau diperintah Muhajirin sebar berita dan counter berita hoaks, miris lihat dunia wartawan,” ungkap Karmila.
Pernyataan tersebut turut menjadi perhatian karena persoalan yang ditanyakan media berkaitan dengan transparansi bantuan dan kepentingan informasi publik. Dalam kerja jurnalistik, konfirmasi kepada pihak-pihak terkait merupakan bagian dari penerapan prinsip keberimbangan, bukan bentuk keberpihakan kepada salah satu pihak.
Bahkan, Karmila kemudian meminta media ini menghubungi Dodi Irwansyah, Kepala SMP Swasta Harapan Tanjung Medan, yang berlokasi di kompleks Pondok Pesantren Darul Ihsan, Jalan Tanjung Makmur Nomor 10, Kecamatan Tanjung Medan, Kabupaten Rokan Hilir.
Halaman : 1 2 3 Selanjutnya


























