Ia juga menyayangkan munculnya pernyataan yang dinilai menyudutkan profesi wartawan ketika media menjalankan tugas konfirmasi.
Menurut Fadli, pertanyaan wartawan tidak seharusnya langsung diartikan sebagai upaya menggiring opini atau menyebarkan berita hoaks. Sebab, konfirmasi merupakan bagian penting dari proses jurnalistik untuk memastikan informasi yang disampaikan kepada masyarakat tetap berimbang dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Pejabat publik harus memahami bahwa kritik dan pertanyaan wartawan merupakan bagian dari kontrol sosial. Jika ada informasi yang dianggap tidak benar, silakan bantah dengan data dan fakta. Bukan justru menggeneralisasi kerja wartawan atau menghindari pertanyaan yang substansinya menyangkut kepentingan publik,” ujarnya.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Lebih lanjut, Fadli menegaskan bahwa pihaknya tidak ingin berspekulasi mengenai motif di balik polemik bantuan tersebut. Namun, kedekatan waktu antara persoalan yang dilaporkan Muhajirin dengan mencuatnya informasi bantuan Rp1,4 miliar patut dijelaskan secara terang agar tidak menimbulkan berbagai persepsi di tengah masyarakat.
“Jangan biarkan publik bertanya-tanya. Kalau memang tidak ada kaitannya dengan persoalan yang dilaporkan Muhajirin, buktikan melalui penjelasan yang transparan. Pejabat publik harus siap dikritik, siap dikonfirmasi, dan siap mempertanggungjawabkan setiap kebijakan maupun pernyataan yang menjadi perhatian masyarakat,” tegasnya.
Fadli menambahkan, jabatan publik bukanlah ruang untuk memperoleh keistimewaan tanpa kritik. Sebaliknya, semakin tinggi jabatan yang diemban, semakin besar pula tanggung jawab untuk memberikan keterbukaan kepada masyarakat.
“Jangan hanya mau menerima kepercayaan dan fasilitas dari rakyat, tetapi ketika dimintai penjelasan justru merasa disudutkan. Jika ada tudingan yang tidak benar, luruskan dengan fakta. Publik berhak mengetahui duduk persoalan yang sebenarnya,” tutup Fadli.
Hingga berita ini diterbitkan, media ini masih membuka ruang konfirmasi kepada Karmila Sari guna memperoleh penjelasan lebih lanjut mengenai polemik dugaan bantuan Rp1,4 miliar tersebut, termasuk sumber, mekanisme, penerima, serta peruntukannya. (Zha)


























