SUARANEWS86.COM || PEKANBARU – Efektivitas pengelolaan dunia pendidikan jenjang SMA dan SMK di Provinsi Riau selama dua tahun terakhir menjadi sorotan. Berbagai persoalan yang muncul di lingkungan pendidikan dinilai belum mendapatkan penyelesaian yang memberikan kepastian, sehingga memunculkan keluhan dari sejumlah sekolah dan kepala sekolah.
Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Riau di bawah kepemimpinan H. Erisman Yahya, M.H., kini menghadapi sejumlah persoalan yang menjadi perhatian publik. Mulai dari belum tuntasnya pembayaran tunda bayar Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Tahun Anggaran 2024, persoalan perilaku asusila di lingkungan pelajar, kecelakaan maut yang merenggut nyawa seorang siswa, hingga polemik dugaan pungutan liar (pungli) dan kebijakan pergantian pejabat.
Salah satu persoalan yang paling dirasakan sekolah saat ini adalah belum terealisasinya pembayaran tunda bayar BOSDA 2024. Dana tersebut sangat diharapkan untuk memenuhi berbagai kebutuhan operasional sekolah, termasuk membayar tagihan kebutuhan pendidikan yang telah berjalan sejak 2024. Namun, hingga kini penyelesaiannya masih belum memberikan kepastian.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Berdasarkan hasil konfirmasi tim media kepada instansi terkait, Inspektorat Provinsi Riau telah menyelesaikan proses review dan audit serta menyerahkan hasil laporan kepada Disdik Riau dalam bentuk rincian per rekening sesuai permintaan pihak dinas.
Sementara itu, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Riau juga telah mengonfirmasi bahwa anggaran untuk pembayaran tunda bayar BOSDA 2024 tersedia. Bahkan, sejumlah pembayaran tunda bayar lainnya telah direalisasikan. BPKAD menyatakan masih menunggu Surat Perintah Membayar (SPM) beserta kelengkapan berkas dari Disdik Riau. Apabila dokumen tersebut telah diterima, pembayaran akan diproses. Artinya, tahapan administrasi yang diperlukan masih berada di lingkungan Disdik Riau.
Di sisi lain, setiap kali dikonfirmasi, Disdik Riau disebut masih menyampaikan bahwa proses penyelesaian sedang berjalan dan meminta pihak terkait menunggu. Namun, sampai saat ini belum ada kepastian waktu penyelesaian. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan serius mengenai kesungguhan dan prioritas pimpinan Disdik Riau dalam memperjuangkan hak serta kebutuhan operasional sekolah.
Persoalan lain yang tidak kalah memprihatinkan adalah munculnya sejumlah laporan dugaan tindakan asusila yang melibatkan siswa di beberapa sekolah SMA dan SMK. Persoalan ini merupakan masalah serius yang membutuhkan perhatian dan penanganan tegas. Kepala dinas pendidikan diharapkan tidak hanya menunggu laporan, tetapi juga mendorong langkah pencegahan melalui penyuluhan, pembinaan, serta sosialisasi secara berkelanjutan di setiap sekolah agar kejadian serupa tidak terulang.
Selain itu, terdapat pula laporan mengenai kecelakaan maut yang mengakibatkan seorang pelajar meninggal dunia. Peristiwa tersebut terjadi saat jam belajar, ketika dua siswa disebut mendapat perintah dari oknum guru untuk menjemput sesuatu ke pasar. Persoalan ini telah disampaikan kepada pihak Disdik Riau, namun menurut informasi yang diterima, belum terlihat tindak lanjut yang memberikan kejelasan atas penanganan maupun evaluasi terhadap peristiwa tersebut.
Hal lain yang turut menjadi sorotan adalah polemik dugaan pungli yang ditudingkan kepada seorang oknum kepala cabang terhadap sejumlah kepala sekolah. Menariknya, respons Kadisdik Riau justru dinilai cepat dengan mencari pengganti kepala cabang tersebut, sementara tudingan pungli itu disebut belum disertai pembuktian konkret yang terbuka kepada publik. Di sisi lain, keputusan terkait pengisian kekosongan jabatan kepala sekolah juga menjadi pertanyaan, lantaran dinilai dapat diambil tanpa mempertimbangkan rekomendasi dari jajaran bawahan.
Berdasarkan penelusuran tim, berbagai keluhan dan kritik terhadap kinerja Disdik Riau juga diduga tidak terlepas dari persoalan komunikasi dan ketidaksinkronan antara pimpinan dengan jajaran di bawahnya. Kondisi tersebut perlu mendapat perhatian serius, sebab koordinasi internal merupakan salah satu faktor penting dalam memastikan kebijakan dan pelayanan pendidikan berjalan efektif.
Rentetan persoalan tersebut kini menjadi perhatian serius Barisan Masyarakat Bersih dari Korupsi (BASMI) Provinsi Riau.
Ketua BASMI Riau, Fadli Akbar, menyayangkan berbagai persoalan yang terus muncul di lingkungan pendidikan SMA dan SMK di bawah naungan Disdik Riau. Menurutnya, dunia pendidikan seharusnya menjadi sektor yang mendapatkan perhatian dan prioritas utama, bukan justru terus dibayangi persoalan yang berlarut-larut tanpa kepastian penyelesaian.
“Sebagai lembaga kontrol sosial yang peduli terhadap kemajuan pendidikan, kami berharap pendidikan di Riau semakin baik dari tahun ke tahun. Jangan justru sebaliknya, persoalan semakin bertambah sementara penyelesaiannya tidak jelas. Kepala dinas harus lebih cekatan dan responsif terhadap setiap laporan, baik menyangkut persoalan di sekolah maupun masukan untuk kemajuan pendidikan,” tegas Fadli.
Ia juga menyoroti sikap pimpinan Disdik Riau yang dinilai kurang responsif terhadap berbagai persoalan yang telah disampaikan.
“Sepertinya Bang Erisman Yahya sudah lelah menjadi kepala dinas. Sebab, yang lebih banyak terlihat justru diam, sementara persoalan di lingkungan Disdik Riau terus bermunculan. Kalau memang sudah tidak mampu lagi menjalankan tanggung jawab tersebut secara maksimal, kami berharap beliau berbesar hati mempertimbangkan untuk mundur dari jabatan. Jangan mempertahankan jabatan apabila tanggung jawab yang melekat di dalamnya tidak dapat dijalankan sebagaimana mestinya,” ujar Fadli.
Fadli menegaskan bahwa pendidikan merupakan fondasi utama dalam menentukan masa depan daerah dan bangsa. Generasi penerus saat ini sedang menempuh pendidikan di bangku sekolah. Karena itu, jangan sampai masa depan mereka dirugikan akibat lemahnya perhatian, lambannya penanganan persoalan, maupun tidak optimalnya kebijakan di sektor pendidikan.
BASMI Riau juga meminta Gubernur Riau untuk turun tangan memberikan perhatian dan ketegasan terhadap berbagai persoalan yang terjadi di lingkungan Disdik Riau. Pemerintah Provinsi Riau diharapkan lebih memprioritaskan sektor pendidikan, bukan hanya sibuk mengedepankan pembangunan infrastruktur sementara kebutuhan dan persoalan pendidikan masih menunggu penyelesaian.
“Perlu diingatkan kepada kepala daerah dan seluruh pejabat, bahwa jabatan yang saat ini diduduki tidak terlepas dari pendidikan yang pernah ditempuh. Mereka bisa berada di posisi sekarang karena ada proses pendidikan. Maka sudah sepatutnya pendidikan mendapatkan perhatian serius dan ditempatkan sebagai salah satu prioritas utama pembangunan daerah,” tutup Fadli. (Zha)


























