Saat dikonfirmasi mengenai bantuan yang dikaitkan dengan Muhajirin, Dodi mengaku tidak mengetahui adanya hubungan antara Muhajirin dengan program revitalisasi sekolah yang diterima pihaknya.
“Kalau itu saya tidak tahu, Bang. Bantuan revitalisasi ini informasi dari dinas, Bang. Tidak ada sangkut paut sama Pak Muhajirin,” jelas Dodi.
Ia juga menyampaikan bahwa pihak sekolah memperoleh informasi dari dinas terkait bahwa program revitalisasi tersebut merupakan aspirasi Karmila Sari.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
“Dinas memberitahu kami pihak sekolah kalau revitalisasi ini adalah aspirasi dari Ibu Karmila,” ungkapnya.

Dodi menyebut pihak sekolah menerima bantuan revitalisasi senilai Rp411 juta dan menyampaikan apresiasi kepada Karmila Sari atas dukungan tersebut.
“Kami pihak sekolah mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ibu Karmila yang telah memberikan aspirasi dana revitalisasi sebesar Rp411 juta. Bantuan itu tidak ada hubungannya dengan persoalan bupati,” ucap Dodi.
Muhajirin saat dimintai penjelasannya secara tegas menyatakan bahwa dirinya maupun keluarganya tidak pernah menerima bantuan senilai Rp1,4 miliar sebagaimana disampaikan Karmila Sari dalam pemberitaan NadaViral.com berjudul “Dugaan Ijazah SMEA Palsu Bupati Rohil, Karmila: Saya Bantu Muhajirin dan Keluarga Rp1,4 Miliar” yang diterbitkan Selasa (17/11/2026).
“Saya kaget membaca pernyataan Ibu Karmila Sari. Saya tegaskan, tidak benar saya dan keluarga menerima bantuan Rp1,4 miliar dari beliau. Jangan sampai masyarakat mendapatkan informasi yang keliru,” tegas Muhajirin.
Menyikapi polemik tersebut, Ketua BASMI Riau, Fadli Akbar, menyampaikan apresiasi terhadap perhatian Karmila Sari dalam mendukung pembangunan dunia pendidikan. Namun, menurutnya, apresiasi terhadap program pendidikan tidak serta-merta menghilangkan kewajiban seorang pejabat publik untuk memberikan penjelasan atas persoalan yang berkembang di tengah masyarakat.
Fadli menilai, sebagai anggota DPR RI yang memperoleh amanah dari rakyat, Karmila Sari seharusnya dapat menyikapi pertanyaan publik secara proporsional, terbuka, dan bijaksana. Apalagi, polemik yang berkembang menyangkut dugaan pemberian bantuan dengan nilai yang tidak kecil.
“Kalau memang bantuan Rp1,4 miliar tersebut benar diberikan kepada Muhajirin dan keluarganya, jelaskan secara terbuka. Apa bentuk bantuannya, dari mana sumber anggarannya, bagaimana mekanismenya, serta apa dasar pemberiannya. Jangan sampai ruang publik dipenuhi spekulasi hanya karena tidak adanya penjelasan yang utuh,” tegas Fadli.
Halaman : 1 2 3 Selanjutnya


























