Polemik Penagihan PBB di Gadu Timur Memanas, LBH Siapkan Laporan, Operator Akui Kesalahpahaman

- Redaksi

Sabtu, 21 November 2026 - 07:57 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SUARANEWS86.COM || SUMENEP — Kebijakan pengurangan atau diskon Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kabupaten Sumenep tahun 2026 menuai persoalan di Desa Gadu Timur, Kecamatan Ganding, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur.

Sejumlah warga mempersoalkan mekanisme penagihan pajak yang dinilai tidak mencerminkan kebijakan pemerintah daerah tersebut.

Persoalan bermula dari pengakuan warga yang mengaku tetap diminta membayar penuh berdasarkan angka tunggakan dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT).

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Mereka menyatakan tidak memperoleh informasi mengenai program pemutihan atau pengurangan PBB yang disebut-sebut menjadi kebijakan Bupati Sumenep pada tahun ini.

Salah seorang warga berinisial MR mengatakan, dirinya tidak pernah mendapatkan penjelasan mengenai kebijakan diskon tersebut ketika melakukan pembayaran PBB kepada Fudaili, operator pajak Desa Gadu Timur.

Baca Juga :  Warga Keluhkan Kemacetan di Jalan Teuku Umar, "Jalanan Bukan Tempat Parkir Truk"

“Saya langsung membayar pajak pada Fudaili, operator pajak di Desa Gadu Timur. Sangat mahal untuk tahun ini. Dia tidak memberitahukan kepada saya mengenai program pemutihan atau diskon dari Bupati Sumenep. Dia langsung menghitung jumlah pajak pokok tahun 2026 ditambah pajak terutang,” ujar MR kepada media ini. (20/11/26)

MR mengaku harus mengeluarkan uang sebesar Rp. 198.000 untuk delapan lembar SPPT tahun 2026. Namun, persoalan tidak berhenti pada besaran pembayaran tersebut. Ketika MR melakukan pengecekan melalui saudaranya di laman resmi e pbb.sumenepkab.go.id, MR mengaku pembayaran pajak miliknya hanya Rp. 131.041 terdapat selisih Rp. 66.959.

Baca Juga :  Polsek Bagan Sinembah Sambut Kunjungan TK Ananda, Edukasi Anak tentang Peran Polisi

Perbedaan nominal itu memunculkan pertanyaan mengenai dasar penghitungan pembayaran PBB yang dilakukan di tingkat desa. Warga pun mempertanyakan apakah kebijakan pengurangan pajak telah diterapkan sebagaimana mestinya atau justru tidak tersampaikan kepada wajib pajak.

Persoalan tersebut kini berpotensi berlanjut ke ranah hukum. Direktur LBH Taretan Legal Justitia, Zainurrozi, mengatakan pihaknya telah menyusun materi laporan terkait persoalan pembayaran PBB di Desa Gadu Timur. Dalam waktu dekat, ia berencana mendatangi Polresta Sumenep bersama sejumlah warga untuk melaporkan Fudaili selaku operator pajak desa Gadu Timur.

“Betul, materi sudah kami susun. Insyaallah dalam waktu satu atau dua hari ke depan kami bersama warga akan melaporkan operator pajak ke Polresta Sumenep,” kata Zainurrozi saat dikonfirmasi wartawan.

Baca Juga :  MK Putuskan, Polisi Aktif Tak Boleh Lagi Duduki Jabatan Sipil, Wajib Mundur atau Pensiun

Ketika ditanya mengenai dugaan tindak pidana yang akan dimasukkan dalam materi laporan, Zainurrozi memilih belum membeberkannya kepada publik. Ia menyatakan akan menyampaikan informasi lebih lanjut setelah laporan resmi diterima Polresta Sumenep.

Sementara Fudaili Operator pajak Desa Gadu Timur yang sekaligus Ketua Koperasi Merah Putih (Kopdes) dan guru sertifikasi disalah satu sekolah swasta di Kecamatan Ganding saat dikonfirmasi oleh wartawan mengatakan bahwa pihaknya akan mengembalikan selisih bayar pada warga.

“Mohon maaf atas kesalahpahaman dalam penagihan dan siap untuk mengembalikan selisih bayar”, ucapnya melalui pesan singkat whatsapp. (Fa/H)

 

Facebook Comments Box

Follow WhatsApp Channel suaranews86.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Mutasi Polri, 6 Jabatan Kapolda Berganti, Ini Daftarnya!
Rokok Ilegal Diduga Marak di Taput, Kinerja Bea Cukai Dipertanyakan! DJBC dan Itjen Kemenkeu Didesak Turun Tangan
UU Perampasan Aset Resmi Disahkan, Korban Penipuan Bisa Dapat Ganti Rugi
Titiek Soeharto Menguat Menuju Ketum KB-FKPPI 2026–2031, Lina Ocha: Soliditas Organisasi Harus Dijaga
Jelang Sidang Etik Jenderal Listyo Sigit, Kapolri Tertibkan Aturan Baru
Irjen Eko Hadi Santoso Dipecat dari Polri Terkait Kasus Penyadapan Terhadap Presiden Prabowo
Syukuran HUT Marinir ke-81, Panglima TNI Luncurkan Buku “DREAM: I Knew I Had”
Aksi Heroik Selamatkan Bocah Tenggelam, Rizky Dapat Kesempatan Bekerja di Damkar dan Beasiswa S1

Berita Terkait

Minggu, 22 November 2026 - 16:21 WIB

Mutasi Polri, 6 Jabatan Kapolda Berganti, Ini Daftarnya!

Sabtu, 21 November 2026 - 19:55 WIB

Rokok Ilegal Diduga Marak di Taput, Kinerja Bea Cukai Dipertanyakan! DJBC dan Itjen Kemenkeu Didesak Turun Tangan

Sabtu, 21 November 2026 - 07:57 WIB

Polemik Penagihan PBB di Gadu Timur Memanas, LBH Siapkan Laporan, Operator Akui Kesalahpahaman

Kamis, 19 November 2026 - 23:01 WIB

UU Perampasan Aset Resmi Disahkan, Korban Penipuan Bisa Dapat Ganti Rugi

Kamis, 19 November 2026 - 20:51 WIB

Titiek Soeharto Menguat Menuju Ketum KB-FKPPI 2026–2031, Lina Ocha: Soliditas Organisasi Harus Dijaga

Berita Terbaru

Daerah

Mutasi Polri, 6 Jabatan Kapolda Berganti, Ini Daftarnya!

Minggu, 22 Nov 2026 - 16:21 WIB

You cannot copy content of this page