Jelang Sidang Etik Jenderal Listyo Sigit, Kapolri Tertibkan Aturan Baru

- Redaksi

Rabu, 18 November 2026 - 18:57 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Isir menyatakan isi pada Pasal 59 ayat 2 terkait ketentuan kehadiran terduga pelanggar di sidang KKEP juga diubah. Dalam aturan terbaru, pelaksanaan sidang KKEP Polri dapat digelar secara daring.

“Sidang KKEP wajib dihadiri oleh Terduga Pelanggar secara langsung atau melalui media elektronik atas persetujuan Ketua KKEP,” ujar Isir mengutip bunyi aturan baru.

Pangkat keanggotaan KKEP banding juga turut diubah pada Pasal 74 ayat 3. Dulu, KKEP Banding berpangkat sama atau lebih tinggi dengan pangkat Pelanggar.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Diubah berbunyi menjadi: (3) Keanggotaan dari KKEP Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpangkat a. setingkat lebih tinggi; b. sama; atau c. maksimal dua tingkat lebih rendah, dengan pangkat Pelanggar” ujar Isir.

Baca Juga :  Senin Besok, Ribuan Mahasiswa akan Demo di DPRD Riau, 1.500 Personil Gabungan Dikerahkan

Jangka waktu penempatan khusus (patsus) pada Pasal 98 ayat 4 yang menyebut paling lama 30 hari kerja. Kini ketentuan tersebut diubah menjadi paling lama 20 hari kalender sejak ditempatkan dalam Tempat Khusus.

“Ketentuan ayat (1) huruf d Pasal 109 tentang Penempatan pada Tempat Khusus paling lama 30 hari kerja, dirubah berbunyi menjadi d. Penempatan pada Tempat Khusus paling lama 20 hari kalender, mengikuti ketentuan KUHAP,” papar Isir.

Syarat mengundurkan diri bagi pelanggar yang terancam sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) pada Pasal 111 ayat 2 huruf c juga diubah. Ketentuan pada huruf c sebelumnya berbunyi ‘tidak melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana lama 5 (lima) tahun’.

Ketentuan tersebut diubah menjadi: ‘tidak melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih’.

Baca Juga :  Masyarakat di Imbau untuk Kibarkan Bendera Merah Putih Saat Peringatan Hari Sumpah Pemuda 2025

“Dalam arti kalau lebih dari 5 (lima) tahun ancaman pidana sudah masuk kategori sanksi administrasi PTDH,” pungkas Isir.

Sebelumnya, Polri telah menetapkan empat perwira tinggi sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh.

Keempat tersangka itu ialah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kadiv Hukum Polri Irjen Ahrie Sonta, mantan Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Irjen Eko Hadi Santoso, serta mantan Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi.

Saat ini, tiga tersangka telah ditempatkan di tempat khusus dan ditahan di Mako Brimob Kelapa Dua, Depok. Sementara itu, Irjen Slamet Uliandi belum ditahan lantaran masih menjalani pemulihan kesehatan.

Baca Juga :  Manajer dan Supervisor SPBU SPRH Dituntut JPU Setahun Enam Bulan

Dugaan praktik penyadapan terhadap Presiden Prabowo tersebut dilaporkan telah berlangsung sejak 2025. Presiden Prabowo kemudian memecat Listyo Sigit dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) pada Rabu (4/11).

Polri telah menggelar sidang etik terhadap Ahrie Sonta pada (10/11) dan Eko Hadi pada (17/11). Majelis Komisi Kode Etik Polri (KKEP) memutuskan menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) atau pemecatan terhadap keduanya.

Polri juga sudah mengagendakan Sidang Kode Etik Profesi Polri (KEPP) terhadap mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP) terkait kasus penyadapan Presiden Prabowo Subianto. Sidang etik terhadap Sigit bakal digelar pekan depan. **

Facebook Comments Box

Editor : Reza

Follow WhatsApp Channel suaranews86.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Mutasi Polri, 6 Jabatan Kapolda Berganti, Ini Daftarnya!
Rokok Ilegal Diduga Marak di Taput, Kinerja Bea Cukai Dipertanyakan! DJBC dan Itjen Kemenkeu Didesak Turun Tangan
Polemik Penagihan PBB di Gadu Timur Memanas, LBH Siapkan Laporan, Operator Akui Kesalahpahaman
UU Perampasan Aset Resmi Disahkan, Korban Penipuan Bisa Dapat Ganti Rugi
Titiek Soeharto Menguat Menuju Ketum KB-FKPPI 2026–2031, Lina Ocha: Soliditas Organisasi Harus Dijaga
Irjen Eko Hadi Santoso Dipecat dari Polri Terkait Kasus Penyadapan Terhadap Presiden Prabowo
Syukuran HUT Marinir ke-81, Panglima TNI Luncurkan Buku “DREAM: I Knew I Had”
Aksi Heroik Selamatkan Bocah Tenggelam, Rizky Dapat Kesempatan Bekerja di Damkar dan Beasiswa S1

Berita Terkait

Minggu, 22 November 2026 - 16:21 WIB

Mutasi Polri, 6 Jabatan Kapolda Berganti, Ini Daftarnya!

Sabtu, 21 November 2026 - 19:55 WIB

Rokok Ilegal Diduga Marak di Taput, Kinerja Bea Cukai Dipertanyakan! DJBC dan Itjen Kemenkeu Didesak Turun Tangan

Sabtu, 21 November 2026 - 07:57 WIB

Polemik Penagihan PBB di Gadu Timur Memanas, LBH Siapkan Laporan, Operator Akui Kesalahpahaman

Kamis, 19 November 2026 - 23:01 WIB

UU Perampasan Aset Resmi Disahkan, Korban Penipuan Bisa Dapat Ganti Rugi

Kamis, 19 November 2026 - 20:51 WIB

Titiek Soeharto Menguat Menuju Ketum KB-FKPPI 2026–2031, Lina Ocha: Soliditas Organisasi Harus Dijaga

Berita Terbaru

Daerah

Mutasi Polri, 6 Jabatan Kapolda Berganti, Ini Daftarnya!

Minggu, 22 Nov 2026 - 16:21 WIB

You cannot copy content of this page