PPI Geruduk DPRD Sumenep, Desak BK Tindak Anggota Dewan yang Diduga Tak Aktif Setahun

- Redaksi

Kamis, 4 Juni 2026 - 22:33 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SUARANEWS86.COM || SUMENEP — Sejumlah pemuda dan mahasiswa yang tergabung dalam Persatuan Pemuda Independen (PPI) menggelar unjuk rasa di kantor DPRD Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Aksi tersebut menuntut Badan Kehormatan (BK) dan Pimpinan DPRD menindak anggota DPRD yang dinilai tidak aktif bertugas.

Koordinator Lapangan 1 aksi PPI, Asrofur Maghfur, mengatakan ini merupakan aksi pertama PPI. “Ini aksi jilid pertama yang dilakukan untuk menuntut penyikapan tegas dari Badan Kehormatan dan Pimpinan DPRD terhadap anggota yang diduga melanggar tata tertib,” ujarnya, Selasa 4 Juni 2026.

Baca Juga :  Lapas Pekanbaru Ikuti Apel Bersama Sekaligus Halal Bi Halal Secara Virtual

Asrofur menyebut ada anggota DPRD Sumenep yang dinilai melanggar Tata Tertib Nomor 1 Tahun 2025. Salah satunya Nia Kurnia Fauzi. “Ada beberapa anggota DPRD Sumenep yang kami nilai telah melanggar aturan Tata Tertib, tapi tidak ditindak oleh pimpinan maupun BK DPRD, contohnya seperti Nia Kurnia Fauzi,” katanya.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Korlap II PPI, Ubaidillah, menambahkan Nia Kurnia Fauzi sudah sekitar 1 tahun tidak berada di Sumenep. Menurutnya, tidak ada regulasi cuti di Tata Tertib DPRD yang membolehkan izin selama itu. “Nia Kurnia ini sudah lama tidak ada di Sumenep, kurang lebih 1 tahun dan tidak ada regulasi yang mengatur cuti selama itu,” ucapnya.

Baca Juga :  Tak Hanya Jaga Kamtibmas, Polsek Lirik Aktif Kawal Program Budidaya Ikan Nila dan Lele Binaan

Menanggapi tuntutan massa, Ketua Badan Kehormatan DPRD Sumenep, Ning Virzan, menyatakan tidak ada pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terkait. Ia beralasan Nia Kurnia Fauzi telah mengantongi surat izin berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang mengatur hak cuti hamil selama 6 bulan.

Pihak PPI membantah alasan tersebut. Ubaidillah menegaskan Tata Tertib DPRD Sumenep mengatur cuti melahirkan selama 1 bulan sebelum dan 2 bulan setelah persalinan, sehingga total 3 bulan. “Hak cuti tetap 3 bulan, jika diperlukan maka bisa diperpanjang 3 bulan lagi. Namun tidak dengan Nia Kurnia Fauzi, sudah melebihi dari yang termuat dalam Tata Tertib DPRD Sumenep,” pungkasnya.

Baca Juga :  Pimpinan MPR Larang Pengibaran Bendera One Piece: Tidak Boleh, ini Provokasi

Hingga berita ini ditulis, DPRD Sumenep belum memberikan keterangan lanjutan terkait tindak lanjut atas tuntutan PPI. (***red)

 

Facebook Comments Box

Follow WhatsApp Channel suaranews86.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Terkait Kasus Pemerasan, Andi Syafrani Minta Media Akurat: Yusril Koto Kader LSMLIRA Indonesia Bukan LIRA
Luhut Usul ke Prabowo Kerugian Negara Bukan Tindak Pidana Korupsi
Viral! Aksi Arogan Ajudan Gubernur Kaltim ke Mahasiswa Demo
Bareskrim Polri Tangkap Ketua LSM LIRA Kepri Yusril Koto, Diduga Terlibat Pengancaman Pengusaha Lewat Narasi Berita
Posting soal Batam Blackout, Warganet Dipanggil Polda Kepri
TNI Pastikan Tunduk Putusan MK soal Revisi UU Peradilan Militer
Putusan MK: Prajurit TNI Terlibat Tindak Pidana Umum Harus Diadili di Peradilan Umum
Rotasi Jabatan Strategis TNI, Dua Jenderal TNI Emban Amanah Baru

Berita Terkait

Sabtu, 24 Oktober 2026 - 00:02 WIB

Terkait Kasus Pemerasan, Andi Syafrani Minta Media Akurat: Yusril Koto Kader LSMLIRA Indonesia Bukan LIRA

Rabu, 21 Oktober 2026 - 16:57 WIB

Luhut Usul ke Prabowo Kerugian Negara Bukan Tindak Pidana Korupsi

Selasa, 20 Oktober 2026 - 12:20 WIB

Viral! Aksi Arogan Ajudan Gubernur Kaltim ke Mahasiswa Demo

Senin, 19 Oktober 2026 - 22:19 WIB

Bareskrim Polri Tangkap Ketua LSM LIRA Kepri Yusril Koto, Diduga Terlibat Pengancaman Pengusaha Lewat Narasi Berita

Senin, 19 Oktober 2026 - 06:02 WIB

Posting soal Batam Blackout, Warganet Dipanggil Polda Kepri

Berita Terbaru

You cannot copy content of this page