SUARANEWS86.COM || Pemerintah batal memberikan diskon tarif listrik sebesar 50% untuk periode Juni-Juli 2025. Anggaran yang semula untuk diskon listrik dialihkan untuk Bantuan Subsidi Upah (BSU).
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan, keputusan diskon listrik batal telah dibahas bersama menteri-menteri Kabinet Merah Putih (KMP). Alasan pembatalan juga karena proses penganggarannya yang lebih lambat.
“Kita sudah rapat di antara para menteri dan untuk pelaksanaan diskon listrik ternyata untuk kebutuhan atau proses penganggarannya jauh lebih lambat.Sehingga kalau kita tujuannya adalah Juni dan Juli, kita memutuskan tidak bisa dijalankan,” kata Sri Mulyani di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (2/6/2025).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Diketahui, semua pemerintah merencanakan untuk menjalankan 6 program dalam paket kebijakan stimulus ekonomi. Namun, Presiden Prabowo Subianto akhirnya memutuskan hanya ada 5 program, dengan diskon tarif listrik 50 persen dipangkas.
Sri Mulyani mengatakan, anggaran yang semula sigunakan untuk pemberian diskon listrik dialihkan untuk bantuan subsidi upah (BSU) bagi pekerja dengan upah di bawah Rp 3,5 juta per bulan.
“Sehingga yang itu digantikan menjadi bantuan subsidi upah,” ucap dia.
Sri Mulyani mengatakan, BSU itu akan diberikan kepada 17,3 juta pekerja atau buruh dengan besaran Rp 300 ribu per bulan untuk periode Juni-Juli 2025. BSU juga akan diberikan kepada 288 ribu guru di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta 277 ribu guru di bawah Kementerian Agama.
Total anggaran untuk BSU ini mencapai Rp 10,72 triliun. Bendahara Negara mengatakan, proses pengalihan anggaran dari diskon listrik ke BSU juga melihat kesiapan data yang dikumpulkan BPJS Ketenagakerjaan.
“Sekarang karena BPJS Ketenagakerjaan datanya sudah clean untuk betul-betul pekerja yang di bawah Rp 3,5 juta dan sudah siap, maka kita memutuskan dengan kesiapan data, kecepatan program kita mentargetkan untuk bantuan subsidi upah,” tuturnya. **
Editor : Reza
