Memberi Hadiah ke Guru Disaat Kenaikan Kelas, KPK Sebut Jadi Potensi Gratifikasi

- Redaksi

Minggu, 16 Februari 2025 - 22:08 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SUARANEWS86.COM || Jakarta — Potensi korupsi di sektor Pendidikan diungkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Salah satu kasus yang masih jamak ditemui ialah pemberian hadiah dari para orang tua siswa ke guru di momen kenaikan kelas.

KPK awalnya menjelaskan soal program pencegahan korupsi di sektor sekolah. Saat ini KPK menggandeng enam kementerian untuk memperkuat nilai-nilai antikorupsi dalam kurikulum pendidik mulai tingkat anak usia dini hingga perguruan tinggi.

“Upaya pemberantasan korupsi tidak hanya dilakukan melalui penindakan, tetapi juga melalui pendidikan dan pencegahan. Pendidikan menjadi kunci utama dalam membangun budaya antikorupsi sejak dini, dan pemerintah kini harus semakin fokus pada perbaikan pendidikan di berbagai levelnya, dengan tujuan utama meningkatkan kualitas dan integritas di sektor ini,” kata Ketua KPK Setyo Budiyanto dalam keterangan kepada wartawan, Minggu (16/2/2025).

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Dalam catatan KPK, ada tiga kasus besar dugaan korupsi di sektor pendidikan yang berhasil ditindak pada 2022. Modus-modus korupsi yang sering terjadi di sektor ini mulai penyelewengan anggaran, suap dalam penerimaan siswa atau mahasiswa baru, korupsi pembangunan infrastruktur, serta pengadaan barang dan jasa yang tidak transparan.

Baca Juga :  Dapat Tunjangan Rumah Rp50 Juta Per Bulan, Anggota DPR Masih Nombok

Data Survei Penilaian Integritas (SPI) Pendidikan 2023 menunjukkan sejumlah permasalahan integritas di dunia pendidikan.

Pertama, di sektor kejujuran akademik. Temuan KPK menunjukkan 43 persen siswa dan 58 persen mahasiswa mengaku pernah menyontek hingga praktik plagiarisme oleh tenaga pendidik masih terjadi.

Temuan SPI Pendidikan periode 2023 ini juga menunjukkan 45 persen dan 84 persen mahasiswa mengaku pernah terlambat ke sekolah atau kampus. Selain itu, ada 43 persen tenaga pendidik mengalami ketidakhadiran tanpa alasan jelas.

KPK juga mengungkap tingginya potensi gratifikasi di dunia pendidikan. Kasus ini sering ditemui di mana ada 65 persen sekolah yang masih memiliki kebiasaan menerima hadiah dari orang tua siswa untuk guru saat momen kenaikan kelas.

Baca Juga :  Gibran Mundur dari Jabatan Wapres Dapat Uang Pensiun Rp 23 Juta per Bulan Seumur Hidup, Rumah, Mobil, Sopir

“65% sekolah masih memiliki kebiasaan memberikan hadiah kepada guru saat kenaikan kelas atau hari raya, yang berpotensi menjadi praktik gratifikasi,” bunyi temuan KPK.

Sektor pengadaan barang dan jasa di sektor pendidikan juga masih rawan terjadinya praktik korupsi. Di sektor ini terdapat temuan 26 persen sekolah dan 68 persen universitas mengungkapkan adanya campur tangan pribadi dalam pemilihan vendor pengadaan barang dan jasa.

Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK, Wawan Wardiana, menambahkan, meski nilai rata-rata integritas sektor pendidikan di Indonesia cukup tinggi, implementasi Pendidikan Antikorupsi (PAK) masih menghadapi tantangan.

Baca Juga :  Anggota TNI Bakal Sikat Begal di Jakarta, DPR: Harus Atas Permintaan Polri

Hal ini mencakup ketidaksesuaian kebijakan, kurangnya regulasi payung, belum adanya standar kompetensi pengajar, serta kurangnya monitoring dan evaluasi akibat keterbatasan data, sumber daya manusia, dan dukungan anggaran.

“KPK terus berkomitmen untuk berkolaborasi demi mengimplementasikan pendidikan karakter dan budaya antikorupsi melalui sembilan nilai utama (jujur, mandiri, tanggung jawab, berani, sederhana, peduli, disiplin, adil, dan kerja keras).

Hingga saat ini, 83% daerah telah memiliki regulasi terkait pendidikan antikorupsi,” jelas Wawan. **

Facebook Comments Box

Editor : Reza

Follow WhatsApp Channel suaranews86.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Mutasi Polri, 6 Jabatan Kapolda Berganti, Ini Daftarnya!
UU Perampasan Aset Resmi Disahkan, Korban Penipuan Bisa Dapat Ganti Rugi
Jelang Sidang Etik Jenderal Listyo Sigit, Kapolri Tertibkan Aturan Baru
Syukuran HUT Marinir ke-81, Panglima TNI Luncurkan Buku “DREAM: I Knew I Had”
Wakil Panglima TNI Tinjau Pos Pengamanan Pulau Terluar di Natuna
Gibran Mundur dari Jabatan Wapres Dapat Uang Pensiun Rp 23 Juta per Bulan Seumur Hidup, Rumah, Mobil, Sopir
Gibran Mundur dari Wapres, Prabowo: dengan Berat Hati Saya Menerima
Ketua MPR: Terhitung Mulai Hari Ini Jabatan Wapres Alami Kekosongan

Berita Terkait

Minggu, 22 November 2026 - 16:21 WIB

Mutasi Polri, 6 Jabatan Kapolda Berganti, Ini Daftarnya!

Kamis, 19 November 2026 - 23:01 WIB

UU Perampasan Aset Resmi Disahkan, Korban Penipuan Bisa Dapat Ganti Rugi

Rabu, 18 November 2026 - 18:57 WIB

Jelang Sidang Etik Jenderal Listyo Sigit, Kapolri Tertibkan Aturan Baru

Selasa, 17 November 2026 - 00:28 WIB

Syukuran HUT Marinir ke-81, Panglima TNI Luncurkan Buku “DREAM: I Knew I Had”

Jumat, 13 November 2026 - 08:42 WIB

Wakil Panglima TNI Tinjau Pos Pengamanan Pulau Terluar di Natuna

Berita Terbaru

Daerah

Mutasi Polri, 6 Jabatan Kapolda Berganti, Ini Daftarnya!

Minggu, 22 Nov 2026 - 16:21 WIB

You cannot copy content of this page