SUARANEWS86.COM — Di tengah sorotan publik terhadap kasus peredaran narkoba yang diduga dikendalikan dari dalam lapas, penting bagi masyarakat untuk melihat persoalan ini secara utuh dan proporsional.
Tidak ada yang membenarkan adanya praktik kejahatan dari dalam lembaga pemasyarakatan. Namun di sisi lain, sistem pemasyarakatan juga memiliki tantangan struktural yang sangat kompleks.
*Riau dan Tantangan Overkapasitas*
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Provinsi Riau saat ini menghadapi kondisi hunian warga binaan yang sangat tinggi. Dari total 16.246 penghuni, sebanyak 12.939 orang berada di Lapas dan 3.307 orang berada di Rutan yang tersebar di berbagai kabupaten/kota.
Beberapa UPT bahkan mengalami overkapasitas ekstrem. Contohnya di Rohil (Rokan Hilir), dengan kapasitas hanya sekitar 98 orang, namun dihuni hampir 1200 orang. Di daerah tersebut bahkan tidak terdapat Rutan terpisah.
Kondisi seperti ini tentu bukan situasi ideal. Overkapasitas berisiko menimbulkan:
• Gesekan antar warga binaan,
• Tekanan psikologis,
• Potensi gangguan keamanan,
• Hingga potensi penyelundupan barang terlarang.
Menjaga stabilitas dalam situasi seperti itu bukan perkara mudah.
*Stabilitas yang Tetap Terjaga*
Di tengah tekanan overkapasitas dan keterbatasan jumlah petugas, sejauh ini tidak terjadi gejolak besar atau kerusuhan besar di Lapas-Lapas Riau.
Kemampuan meredam potensi gejolak warga binaan di tengah kondisi hunian yang padat adalah sisi kepemimpinan yang jarang disorot.
Stabilitas keamanan di dalam lapas bukan terjadi secara otomatis. Itu membutuhkan:
• Pendekatan humanis,
• Komunikasi intensif,
• Pembinaan yang berjalan,
• Manajemen konflik yang baik.
Dalam konteks ini, menjaga kondusivitas ribuan warga binaan adalah tantangan yang tidak ringan.
*Pelayanan Lapas Pekanbaru yang Relatif Baik*
Di sisi pelayanan, Lapas Pekanbaru dinilai relatif lebih baik dibanding banyak UPT lain dalam hal:
• Layanan kunjungan,
• Program pembinaan,
• Kegiatan keagamaan,
• Keterbukaan terhadap media.
Tentu masih ada kekurangan, namun perbaikan layanan publik di tengah keterbatasan ruang dan SDM tetap berjalan.
Perlu diingat bahwa dalam sistem keamanan seketat apa pun, kejahatan selalu berupaya mencari celah. Tidak ada sistem yang 100% kedap. Bahkan lembaga pemasyarakatan dengan pengamanan tinggi pun di berbagai daerah pernah mengalami kebocoran.
Yang menjadi ukuran bukan apakah celah itu ada, tetapi bagaimana respons dan langkah perbaikannya.
*Maizar dan Hubungan dengan Media*
Dalam hal komunikasi publik, Maizar dikenal cukup terbuka terhadap media. Jika tidak sempat membalas telepon atau pesan karena kegiatan dinas, pada kesempatan berikutnya biasanya tetap memberikan respons.
Sebagai pejabat publik yang memimpin wilayah seluas Provinsi Riau, mobilitas antar kabupaten/kota tentu memakan waktu panjang. Agenda kedinasan yang padat sering kali membuat respons tidak bisa instan.
Namun secara umum, akses komunikasi dengan media tetap terbuka.
*Tantangan Sistemik, Bukan Sekadar Individu*
Persoalan narkoba di dalam lapas bukan hanya persoalan satu daerah. Ini tantangan nasional yang berkaitan dengan:
• Overkapasitas,
• Peredaran narkotika yang masif,
• Keterbatasan SDM pengamanan,
• Kompleksitas jaringan kejahatan.
•
Karena itu, melihat persoalan ini hanya dari satu sisi tanpa mempertimbangkan konteks struktural bisa menimbulkan persepsi yang tidak utuh.
*Penutup*
Kritik adalah bagian dari demokrasi dan tentu menjadi bahan evaluasi. Namun dalam menilai kinerja seorang pejabat publik, penting melihat dua sisi:
• Tantangan besar yang dihadapi,
• Upaya menjaga stabilitas di tengah keterbatasan.
Mengelola lebih dari 16 ribu warga binaan dalam kondisi overkapasitas bukan tugas ringan. Menjaga agar tidak terjadi gejolak besar di tengah tekanan tersebut adalah capaian yang juga layak diperhitungkan.
Persoalan kejahatan harus ditangani tegas. Tetapi kepemimpinan juga perlu dilihat secara menyeluruh, tidak parsial, ucap Maizar kepada awak media, Sabtu (14/2/2026). ***
