SUARANEWS86.COM || SUMENEP — Dewan Pimpinan Cabang (DPC) GMNI Sumenep menyampaikan sejumlah catatan terhadap jalannya Pemerintahan Daerah dalam satu tahun kepemimpinan kepala daerah dan wakilnya. Organisasi mahasiswa itu menilai masih ada persoalan mendasar yang perlu mendapat perhatian lebih serius.
Wakil Ketua Bidang Organisasi DPC GMNI Sumenep, Muhammadun mengatakan, “evaluasi tersebut berangkat dari kondisi yang dirasakan langsung masyarakat, khususnya kalangan wong cilik,” sebutnya.
“Secara administratif beberapa program memang sudah berjalan, tetapi pada praktiknya belum sepenuhnya dirasakan masyarakat kecil,” ujarnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia menyoroti pelaksanaan Universal Health Coverage (UHC). Menurutnya, di sejumlah fasilitas layanan kesehatan, termasuk puskesmas dan rumah sakit, informasi mengenai mekanisme dan manfaat program UHC belum tersosialisasi secara maksimal.
Muhammadun menyatakan masih terdapat masyarakat yang diperlakukan sebagai pasien umum dan diminta membayar biaya layanan seperti biasa. Padahal dalam skema UHC masyarakat cukup menunjukkan KTP untuk mendapatkan layanan kesehatan.
“Banyak warga tidak diberi penjelasan bahwa cukup menunjukkan KTP sudah bisa mendapatkan layanan gratis melalui skema UHC. Akhirnya mereka tetap membayar seperti pasien umum,” katanya.
Ia menilai ketidaktahuan masyarakat serta kurangnya informasi dari petugas menjadi penghalang akses, sehingga program yang secara administratif telah berjalan belum sepenuhnya menyentuh wong cilik.
Selain sektor kesehatan, GMNI juga menyoroti kondisi infrastruktur jalan di sejumlah titik, baik wilayah daratan maupun kepulauan. Kerusakan jalan disebut masih menjadi keluhan warga, sementara penanganan dinilai belum merata dan belum memberikan solusi jangka panjang.
Muhammadun menyatakan infrastruktur dasar berpengaruh langsung terhadap aktivitas ekonomi, pendidikan, serta distribusi logistik, terutama bagi masyarakat kepulauan yang memiliki tantangan geografis berbeda dibanding wilayah daratan.
Persoalan banjir tahunan di beberapa kecamatan turut menjadi perhatian. Hingga kini, menurutnya, belum terlihat langkah penanganan yang bersifat struktural dan berkelanjutan. Penanganan yang ada dinilai masih reaktif dan temporer.
“Banjir membutuhkan solusi sistematis, seperti normalisasi sungai, pembangunan serta perbaikan drainase, dan perencanaan tata ruang berbasis mitigasi risiko,” ujarnya.
Ia menambahkan, GMNI mendorong langkah yang lebih substantif dan terukur ke depan, termasuk percepatan pembangunan infrastruktur dasar di wilayah kepulauan, penguatan pengawasan terhadap BUMD agar berkontribusi terhadap pendapatan daerah, serta reformasi birokrasi yang menyentuh aspek pelayanan dan efektivitas kerja.
Muhammadun menegaskan, catatan tersebut merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial agar pembangunan benar-benar berorientasi pada keadilan dan manfaat nyata bagi kaum marhaen. (Ions)
