Rokok Ilegal Diduga Marak di Taput, Kinerja Bea Cukai Dipertanyakan! DJBC dan Itjen Kemenkeu Didesak Turun Tangan

- Redaksi

Sabtu, 21 November 2026 - 19:55 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SUARANEWS86.COM || SIBORONG-BORONG, TAPANULI UTARA – Peredaran berbagai merek rokok yang diduga ilegal di Kabupaten Tapanuli Utara (Taput), Sumatera Utara, menjadi sorotan masyarakat. Produk rokok yang diduga tidak memenuhi ketentuan cukai tersebut disebut-sebut dijual bebas di sejumlah warung dan kios, termasuk di wilayah Siborong-borong, Tarutung, Sipoholon, Pagaran hingga Parmonangan.

Kondisi ini memunculkan pertanyaan serius terhadap efektivitas pengawasan dan penindakan Kantor Bea Cukai di wilayah Tapanuli Utara.

Salah satu produk yang menjadi sorotan adalah rokok merek BMW Bintang Mas Magnum dan beberapa merek lainnya. Produk tersebut dilaporkan dijual dengan harga sekitar Rp10.000 hingga Rp12.000 per bungkus, jauh di bawah harga sejumlah rokok legal.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Masyarakat meminta Bea Cukai melakukan pemeriksaan terhadap produk-produk tersebut, terutama terkait keaslian pita cukai, pembayaran cukai, serta pemenuhan ketentuan peredaran hasil tembakau.

“Kalau memang rokok tersebut tidak memenuhi ketentuan, mengapa bisa dijual secara terbuka di warung-warung? Kami mempertanyakan sejauh mana pengawasan Bea Cukai selama ini,” ungkap seorang warga Siborong-borong.

Baca Juga :  LIRA Inhu Berharap Sekda Terpilih Agar dapat Memberikan Perubahan yang Baik untuk Inhu

Pemerhati masyarakat, Sabam Tanjung, menilai maraknya dugaan peredaran rokok ilegal perlu mendapat perhatian serius dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) serta Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan.

Menurutnya, DJBC perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan pengawasan dan penindakan di wilayah Tapanuli Utara. Jika ditemukan kelemahan atau kelalaian, harus ada langkah evaluasi sesuai ketentuan yang berlaku.

“Kami meminta DJBC dan Itjen Kemenkeu turun langsung melakukan pemeriksaan. Jangan hanya melihat laporan administratif, tetapi pastikan kondisi sebenarnya di lapangan. Jika pengawasan tidak berjalan sebagaimana mestinya, harus ada evaluasi terhadap pejabat yang bertanggung jawab,” tegas Sabam.

Ia juga mengingatkan bahwa peredaran rokok ilegal bukan persoalan sepele. Selain berpotensi mengurangi penerimaan negara dari sektor Cukai Hasil Tembakau (CHT), praktik tersebut dapat menciptakan persaingan usaha tidak sehat dan melemahkan pengawasan terhadap peredaran produk tembakau.

Di sisi lain, harga rokok ilegal yang relatif murah berpotensi memperluas akses konsumsi, termasuk di kalangan anak dan remaja. Karena itu, pengawasan terhadap jalur distribusi hingga penjualan eceran perlu diperketat.

Baca Juga :  Kerjasama dengan APJII, Wako Pekanbaru Resmi Luncurkan Program 1.000 Wifi Gratis

Secara hukum, ketentuan mengenai rokok tanpa pita cukai, pita cukai palsu, pita cukai bekas, maupun penyalahgunaan pita cukai telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021.

Pasal 54 mengatur ancaman pidana bagi pihak yang menawarkan, menjual, atau menyediakan barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai sebagaimana diwajibkan. Sementara Pasal 55 mengatur tindak pidana terkait pemalsuan dan penyalahgunaan pita cukai.

Atas kondisi tersebut, Sabam Tanjung menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pihak terkait.

Pertama, DJBC diminta segera melakukan pemeriksaan terhadap aktivitas pengawasan dan penindakan Bea Cukai di wilayah Tapanuli Utara.

Kedua, Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan didesak melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan penggunaan anggaran pengawasan apabila ditemukan indikasi penyimpangan.

Ketiga, Bea Cukai diminta menggelar operasi pasar secara intensif untuk mengidentifikasi dan menindak peredaran rokok yang terbukti melanggar ketentuan.

Baca Juga :  Diduga Terlibat Kasus Narkoba, Mantan Kasat Resnarkoba Polres Kutai Barat Ditangkap

Keempat, Polres Tapanuli Utara, Satpol PP, serta pemerintah daerah diharapkan memperkuat koordinasi dalam upaya pemberantasan peredaran rokok ilegal.

“Kami tidak ingin hanya pedagang kecil yang menjadi sasaran penindakan. Jalur distribusi dan pihak yang berada di balik peredaran rokok ilegal juga harus ditelusuri. Penegakan hukum harus dilakukan secara adil dan menyeluruh,” ujarnya.

Saham juga mengimbau masyarakat agar tidak membeli maupun memperdagangkan rokok yang tidak memenuhi ketentuan cukai serta melaporkan temuan tersebut kepada aparat berwenang.

Hingga rilis ini disampaikan, diperlukan klarifikasi dari pihak Bea Cukai terkait dugaan maraknya peredaran rokok ilegal di Tapanuli Utara, termasuk langkah pengawasan dan penindakan yang telah dilakukan.

Menurut Saham, Tapanuli Utara tidak boleh menjadi ruang bebas bagi peredaran produk tembakau ilegal. Pengawasan harus dibuktikan melalui tindakan nyata, bukan sekadar imbauan. (Fa/ST)

Facebook Comments Box

Follow WhatsApp Channel suaranews86.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Mutasi Polri, 6 Jabatan Kapolda Berganti, Ini Daftarnya!
Polemik Penagihan PBB di Gadu Timur Memanas, LBH Siapkan Laporan, Operator Akui Kesalahpahaman
UU Perampasan Aset Resmi Disahkan, Korban Penipuan Bisa Dapat Ganti Rugi
Titiek Soeharto Menguat Menuju Ketum KB-FKPPI 2026–2031, Lina Ocha: Soliditas Organisasi Harus Dijaga
Jelang Sidang Etik Jenderal Listyo Sigit, Kapolri Tertibkan Aturan Baru
Irjen Eko Hadi Santoso Dipecat dari Polri Terkait Kasus Penyadapan Terhadap Presiden Prabowo
Syukuran HUT Marinir ke-81, Panglima TNI Luncurkan Buku “DREAM: I Knew I Had”
Aksi Heroik Selamatkan Bocah Tenggelam, Rizky Dapat Kesempatan Bekerja di Damkar dan Beasiswa S1

Berita Terkait

Minggu, 22 November 2026 - 16:21 WIB

Mutasi Polri, 6 Jabatan Kapolda Berganti, Ini Daftarnya!

Sabtu, 21 November 2026 - 19:55 WIB

Rokok Ilegal Diduga Marak di Taput, Kinerja Bea Cukai Dipertanyakan! DJBC dan Itjen Kemenkeu Didesak Turun Tangan

Sabtu, 21 November 2026 - 07:57 WIB

Polemik Penagihan PBB di Gadu Timur Memanas, LBH Siapkan Laporan, Operator Akui Kesalahpahaman

Kamis, 19 November 2026 - 23:01 WIB

UU Perampasan Aset Resmi Disahkan, Korban Penipuan Bisa Dapat Ganti Rugi

Kamis, 19 November 2026 - 20:51 WIB

Titiek Soeharto Menguat Menuju Ketum KB-FKPPI 2026–2031, Lina Ocha: Soliditas Organisasi Harus Dijaga

Berita Terbaru

Daerah

Mutasi Polri, 6 Jabatan Kapolda Berganti, Ini Daftarnya!

Minggu, 22 Nov 2026 - 16:21 WIB

You cannot copy content of this page