Jelang Sidang Etik Jenderal Listyo Sigit, Kapolri Tertibkan Aturan Baru

- Redaksi

Rabu, 18 November 2026 - 18:57 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SUARANEWS86.COM || Jakarta – Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menerbitkan aturan baru mengenai Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Aturan itu terbit menjelang sidang etik terhadap mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

“Benar (ada perpol baru),” kata Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Edison Isir saat dimintai konfirmasi, seperti dilansir Detikcom, Rabu (18/11/2026).

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Dia juga membenarkan salah satu pertimbangan menerbitkan aturan itu ialah sidang etik yang akan digelar terhadap Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Salah satu pasal dalam aturan baru ini membuka ruang agar majelis sidang etik bisa berpangkat lebih rendah.

Baca Juga :  Melawan saat Akan Ditangkap, Pelaku Curanmor Penembak Polisi di Lampung Tewas Ditembak

“Iya, itu salah satu pertimbangan utamanya,” ujarnya.

Isir menjelaskan Perpol Nomor 4 Tahun 2026 itu disahkan dan diundangkan pada Senin, 16 November 2026. Terdapat sembilan poin perubahan dan penambahan norma.

Perubahan terdapat pada Bab Ketentuan Umum mengenai pengertian banding. Sebelumnya, pihak yang dapat mengajukan banding terdiri dari pelanggar, istri/suami, anak, atau orang tua pelanggar. Setelah diubah, ketentuan pengajuan banding dibatasi hanya untuk pelanggar saja.

Perubahan juga terdapat pada ketentuan Audit Investigasi. Di antara ayat (4) dan ayat (5) Pasal 15 disisipkan ayat (4a) yang berbunyi:

Baca Juga :  Tangkap Pelaku Pembacokan Jaksa, Pangdam I/BB Apresiasi Poldasu dan Kodam Siap Kawal Proses Hukum

(4a) Berdasarkan laporan hasil Audit Investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan gelar perkara yang melibatkan fungsi inspektorat pengawasan, fungsi sumber daya manusia, fungsi hukum, dan fungsi profesi dan pengamanan.

Batas waktu surat panggilan di Pasal 19 ayat 5 juga diubah. Sebelumnya, surat panggilan dan surat permohonan kesediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 hari kerja sebelum pelaksanaan pemeriksaan.

“Setelah diubah berbunyi ‘(5) Surat panggilan dan surat permohonan kesediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari kalender sebelum pelaksanaan pemeriksaan. Perubahanya frasa hari kerja berubah menjadi hari kalender, artinya hari Sabtu dan Minggu dihitung,” ujar Isir.

Baca Juga :  Presiden Prabowo Resmi Lantik 11 Pejabat di Istana Negara, Berikut Daftar Namanya!

Perubahan juga dilakukan terkait pangkat majelis KKEP pada Pasal 42 ayat 3. Ketentuan lama berbunyi ‘susunan organisasi KKEP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) keanggotaannya berpangkat sama atau lebih tinggi dengan pangkat terduga pelanggar’.

“Diubah menjadi, Pasal 42 ayat (3) berbunyi Keanggotaan dari KKEP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpangkat: a. setingkat lebih tinggi; b. sama; atau c. maksimal dua tingkat lebih rendah,” papar Isir.

“Dengan demikian, pangkat lebih rendah satu tingkat dan lebih rendah dua tingkat dapat menjadi anggota KKEP,” lanjut dia.

Facebook Comments Box

Editor : Reza

Follow WhatsApp Channel suaranews86.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Mutasi Polri, 6 Jabatan Kapolda Berganti, Ini Daftarnya!
Rokok Ilegal Diduga Marak di Taput, Kinerja Bea Cukai Dipertanyakan! DJBC dan Itjen Kemenkeu Didesak Turun Tangan
Polemik Penagihan PBB di Gadu Timur Memanas, LBH Siapkan Laporan, Operator Akui Kesalahpahaman
UU Perampasan Aset Resmi Disahkan, Korban Penipuan Bisa Dapat Ganti Rugi
Titiek Soeharto Menguat Menuju Ketum KB-FKPPI 2026–2031, Lina Ocha: Soliditas Organisasi Harus Dijaga
Irjen Eko Hadi Santoso Dipecat dari Polri Terkait Kasus Penyadapan Terhadap Presiden Prabowo
Syukuran HUT Marinir ke-81, Panglima TNI Luncurkan Buku “DREAM: I Knew I Had”
Aksi Heroik Selamatkan Bocah Tenggelam, Rizky Dapat Kesempatan Bekerja di Damkar dan Beasiswa S1

Berita Terkait

Minggu, 22 November 2026 - 16:21 WIB

Mutasi Polri, 6 Jabatan Kapolda Berganti, Ini Daftarnya!

Sabtu, 21 November 2026 - 19:55 WIB

Rokok Ilegal Diduga Marak di Taput, Kinerja Bea Cukai Dipertanyakan! DJBC dan Itjen Kemenkeu Didesak Turun Tangan

Sabtu, 21 November 2026 - 07:57 WIB

Polemik Penagihan PBB di Gadu Timur Memanas, LBH Siapkan Laporan, Operator Akui Kesalahpahaman

Kamis, 19 November 2026 - 23:01 WIB

UU Perampasan Aset Resmi Disahkan, Korban Penipuan Bisa Dapat Ganti Rugi

Kamis, 19 November 2026 - 20:51 WIB

Titiek Soeharto Menguat Menuju Ketum KB-FKPPI 2026–2031, Lina Ocha: Soliditas Organisasi Harus Dijaga

Berita Terbaru

Daerah

Mutasi Polri, 6 Jabatan Kapolda Berganti, Ini Daftarnya!

Minggu, 22 Nov 2026 - 16:21 WIB

You cannot copy content of this page