SUARANEWS86.COM || PEKANBARU — Pencairan tunda bayar BOSDA Tahun Anggaran 2024 untuk SMA Negeri (SMAN) se-Provinsi Riau kembali menuai tanda tanya besar. Lebih dari dua tahun berlalu, hak yang dinantikan sekolah tak kunjung menemukan kepastian. Yang tersisa justru rangkaian pernyataan antar instansi yang terkesan saling bertolak belakang.
Persoalan semakin mengemuka setelah muncul perbedaan informasi mengenai status administrasi pencairan. Inspektorat Riau pada April lalu menyatakan proses review terhadap tunda bayar BOSDA 2024 telah selesai.
Namun, pada Juli lalu, BPKAD Riau menyampaikan bahwa pihaknya belum menerima usulan pencairan dari Dinas Pendidikan Provinsi Riau.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ketika dikonfirmasi terkait persoalan tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Riau Erisman Yahya melalui Kasubag Keuangan Dinas Pendidikan Provinsi Riau, M. Harun Al Rasyid, S.STP., M.Tr.I.P., justru menyebut proses BOSDA 2024 masih dalam tahap review Inspektorat Riau.
“Informasi dari BPKAD masih di-review sama Inspektorat, dan Kadisdik Riau lagi menanyakan juga ke Inspektorat,” ujar Harun.
Ia menegaskan, “Pada prinsipnya kami tidak ada mempersulit untuk pencairan tunda bayar BOSDA 2024,” jelasnya, Senin (31/8/2026).
Pernyataan tersebut kemudian memunculkan pertanyaan baru. Jika Inspektorat sebelumnya menyatakan proses review telah selesai, sementara BPKAD mengaku belum menerima usulan dari Disdik Riau, mengapa hingga kini pencairan BOSDA 2024 untuk SMAN se-Riau belum juga memiliki kepastian?
SMKN Sudah Cair, SMAN Masih Menunggu
Di tengah tarik-ulur informasi tersebut, kondisi berbeda justru terjadi pada SMK Negeri (SMKN) se-Riau. Tunda bayar BOSDA 2024 untuk SMKN disebut telah direalisasikan.
Kondisi ini menjadi perhatian serius Barisan Masyarakat Bersih dari Korupsi (BASMI) Riau. Ketua BASMI Riau, Fadli Akbar, menyatakan keprihatinannya terhadap kondisi kepala sekolah SMAN se-Riau yang hingga kini masih menunggu kepastian pencairan.
“Kita sangat prihatin dengan kondisi kepala sekolah SMAN se-Riau. Sudah sekian lama kita dorong dan meminta Gubernur Riau agar segera merealisasikan tunda bayar BOSDA 2024, namun hingga saat ini hampir di penghujung tahun 2026 belum juga ada tanda-tanda pencairan,” tegas Fadli.
Menurutnya, persoalan tersebut tidak semestinya terus berlarut-larut apabila seluruh tahapan administrasi memang telah diselesaikan oleh instansi terkait.
“Apakah Pemprov mendengarkan jeritan kepala sekolah atau pura-pura tuli?” sentilnya.
BASMI Pertanyakan Disdik Riau
Fadli menilai tanda tanya terbesar kini berada pada proses di Dinas Pendidikan Provinsi Riau.
Berdasarkan penelusuran BASMI Riau di lapangan, kata Fadli, proses administrasi terkait tunda bayar BOSDA 2024 disebut telah melalui tahapan di Inspektorat dan BPKAD Riau.
Namun, apabila benar BPKAD belum menerima usulan pencairan dari Disdik Riau, BASMI mempertanyakan apa yang menjadi kendala sebenarnya.
“Dari hasil investigasi di lapangan, seluruh proses administrasi telah selesai di Inspektorat Riau dan BPKAD Riau. Lantas mengapa Disdik Riau belum mengajukan pencairan untuk tunda bayar BOSDA 2024 pada SMAN se-Riau? Ada apa?” ujarnya.
Fadli menegaskan, Dinas Pendidikan seharusnya menjadi institusi yang berada di garis depan dalam memperjuangkan kepentingan pendidikan, termasuk memastikan hak dan kebutuhan sekolah dapat direalisasikan sesuai ketentuan.
“Seharusnya Disdik Riau lebih mengedepankan kepentingan untuk kemajuan SMAN/SMKN se-Riau, bukan justru membiarkan persoalan ini berlarut-larut,” katanya.
Jangan Lagi Saling Lempar Bola
Atas kondisi tersebut, BASMI Riau mendesak Dinas Pendidikan Provinsi Riau segera memberikan kejelasan mengenai status administrasi tunda bayar BOSDA 2024 dan, apabila seluruh persyaratan telah terpenuhi, segera mengajukan proses pencairannya.
“BASMI Riau dengan tegas meminta Disdik Riau segera melakukan pengajuan pencairan tunda bayar BOSDA 2024. Jangan terus melempar bola ke sana-sini. Keresahan kepala sekolah saat ini menjadi tanggung jawab besar bagi Disdik Riau,” tegas Fadli.
BASMI Riau juga meminta Plt. Gubernur Riau SF Hariyanto turun tangan dan memastikan persoalan tersebut tidak kembali berlarut-larut.
“Jangan hanya memikirkan infrastruktur jalan saja. Perintahkan segera untuk pencairan tunda bayar BOSDA 2024. Ketegasan dan kepedulian Plt. Gubernur Riau terhadap pendidikan di Riau sangat dinantikan. Jangan biarkan keresahan kepala sekolah SMAN se-Riau terus berlanjut,” pungkas Fadli. (Zha)
