Sebaliknya, informasi tersebut dapat menjadi pintu masuk bagi pemerintah untuk mengetahui persoalan yang terjadi secara langsung sekaligus mengevaluasi sejauh mana fungsi pengawasan perangkat daerah yang membidangi pendidikan berjalan.
“Harusnya pihak sekolah juga diapresiasi. Dengan adanya video tersebut, pemerintah justru bisa mengetahui kondisi riil di lapangan dan melihat bagaimana kinerja pengawasan Disdikbud Kampar. Jangan sampai pihak sekolah justru ditegur hanya karena menyampaikan kondisi yang sebenarnya,” tegasnya.
Jangan Tunggu Viral Baru Bergerak
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
BASMI Riau meminta Pemkab Kampar tidak berhenti pada peninjauan kelas jauh SDN 007 Sungai Agung.
Menurut Fadli, persoalan tersebut semestinya menjadi pintu masuk untuk melakukan pemetaan kondisi fasilitas pendidikan secara menyeluruh di Kabupaten Kampar.
Ia mendorong pemerintah membentuk tim yang turun langsung ke sekolah-sekolah, mendata kondisi bangunan dan fasilitas, kemudian menetapkan skala prioritas berdasarkan tingkat kebutuhan dan urgensi.
“Pemkab Kampar perlu membentuk tim khusus untuk turun ke lapangan, mendata kondisi sekolah secara menyeluruh, kemudian menentukan skala prioritas. Sekolah yang kondisinya sudah tidak layak harus segera ditangani. Jangan menunggu viral dulu baru pemerintah bergerak,” katanya.
Fadli menilai viralnya satu sekolah justru harus menjadi alarm bagi pemerintah.
Sebab, kondisi kelas jauh SDN 007 Sungai Agung yang mendapat perhatian publik belum tentu merupakan satu-satunya persoalan fasilitas pendidikan yang terjadi di wilayah Kabupaten Kampar.
“Dengan viralnya kondisi satu sekolah ini, sangat mungkin masih ada sekolah lain di Kabupaten Kampar maupun daerah lainnya di Riau yang membutuhkan perhatian pemerintah,” ujarnya.
Halaman : 1 2 3 Selanjutnya
