Keras! Anggota DPR RI dengan Lantang Desak Menteri Kehutanan Mundur dari Jabatannya

- Redaksi

Kamis, 4 Desember 2025 - 19:48 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni

Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni

SUARANEWS86.COM || Suasana Rapat Kerja (Raker) Komisi IV DPR RI dengan Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni memanas, Kamis (4/12/2025). Dua anggota DPR, Usman Husin dan Sturman Panjaitan, melayangkan kritik pedas terkait penanganan bencana banjir dan longsor di tiga provinsi: Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Dengan nada keras dan lantang, Usman Husin menyebut Menteri Kehutanan tidak memiliki hati nurani dalam menangani bencana yang merenggut korban jiwa. Ia mengkritik paparan menteri yang dinilai melebar ke mana-mana, padahal seharusnya fokus pada penanganan korban.

“Kalau saya lihat, Pak Menteri nggak punya hati nurani. Kasian, korban jiwa di sana,” ujar Usman tegas.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Ia juga menyoroti kunjungan kerja menteri ke Indonesia Timur yang sempat meminta menteri mengunjungi Butis karena berpotensi mengalami bencana serupa Sumatra. Namun, menteri justru memilih berwisata.

Baca Juga :  Ditlantas Polda Riau Gelar Gerakan Pangan Murah, 2 Ton Beras Disalurkan untuk Warga Pekanbaru

“Saya minta Pak Menteri aja ke Butis. Padahal itu bakal akan terjadi seperti Sumatra. Pak Menteri pilih persiar kerote. Apa-apaan ini?” kritik Usman keras.

Lebih jauh, politisi ini menuntut menteri menghentikan semua izin pengelolaan hutan dan menjelaskan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk penanaman ulang pohon berdiameter 2 meter yang telah ditebang.

“Pak Menteri tidak boleh lempar ke yang terdahulu. Kalau Pak Menteri nggak mampu, mundur aja Pak Menteri. Pak Menteri nggak paham tentang kehutanan,” tandas Usman.

Ia juga mengungkap kasus di Tepanulis Ratan, di mana izin keluar pada 30 November 2024, padahal Bupati sudah meminta penghentian izin sejak Oktober.

Baca Juga :  Buzzer Merusak Ekosistem Medsos, DPR Usul Pelarangan Akun Ganda di Platform Medsos

Sturman Panjaitan menambahkan kritik dengan menyoroti ketidakjelasan paparan menteri tentang penyebab bencana. Menurutnya, menteri hanya menyebutkan curah hujan dan permasalahan iklim, tanpa memberikan kesimpulan konkret penyebab banjir di tiga provinsi tersebut.

“Saya belum melihat, Bapak memaparkan apa penyebab banjir yang sekarang terjadi. Penyebabnya apa? Bapak tidak mengatakan ada penyebabnya,” ujar Sturman.

Ia juga mempertanyakan data penurunan deforestasi yang ditampilkan menteri. Sturman menilai aneh bahwa justru saat deforestasi menurun, banjir malah terjadi, padahal sebelumnya selama puluhan tahun tidak pernah ada banjir.

“Aneh bin ajaib, justru penurunan itu terjadi banjir. Belum pernah banjir Pak. Justru yang Bapak kata penurunan itu malah banjir. Masya Allah luar biasa ini,” sindir Sturman.

Baca Juga :  Ormas PP dan GRIB di Pandau Nyaris Bentrok, Dansat Brimob dan TNI Turun Tangan Lakukan Mediasi

Dengan menampilkan foto kawasan gundul di Kecamatan Batang Turu yang porak-poranda, Sturman menuntut menteri menjelaskan solusi konkret, bukan sekadar membahas anggaran.

“Kita tidak bicara anggaran hari ini Pak. Undangannya terkait dengan banjir dan longsor di tiga provinsi. Bagaimana Bapak melihat ini, kemudian solusi terbaik untuk mengatasi ini Bapak berikan kepada kita,” tegas Sturman.

Kedua anggota DPR tersebut sepakat mendesak menteri untuk fokus pada tiga provinsi terdampak dan memberikan rencana konkret rehabilitasi hutan serta pencegahan bencana serupa di masa mendatang. **

Facebook Comments Box

Editor : Reza

Follow WhatsApp Channel suaranews86.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Pemerintah Siapkan Bansos Digital untuk 50 Juta Masyarakat Desil 1-5
Indonesia Masuk Top 10 ChatGPT, OpenAI Ungkap Kunci Optimalkan Ekosistem AI
Presiden Prabowo Tiba di Pekanbaru, Pantau Penanganan Karhutla di Rimbo Panjang Kampar
Sidang Tahunan MPR RI, Prabowo Perkenalkan Buruh Pengupas Bawang Terima Upah Rp700 Ribu per Kg
BGN Tegaskan untuk Perkuat Pengawasan, Guru Diminta Cicipi Menu MBG Sebelum Dibagikan
Pidato Prabowo: Investasi Percuma Jika Rakyat Masih Kelaparan
BGN Luncurkan Radar MBG, Orang Tua Bisa Pantau Menu dan Kandungan Gizi Hingga Lokasi SPPG
BGN Minta Sekolah Perketat Pengawasan Makanan MBG, SPPG Bermasalah Terancam Ditutup

Berita Terkait

Kamis, 10 September 2026 - 17:14 WIB

Pemerintah Siapkan Bansos Digital untuk 50 Juta Masyarakat Desil 1-5

Jumat, 4 September 2026 - 06:50 WIB

Indonesia Masuk Top 10 ChatGPT, OpenAI Ungkap Kunci Optimalkan Ekosistem AI

Senin, 24 Agustus 2026 - 12:59 WIB

Presiden Prabowo Tiba di Pekanbaru, Pantau Penanganan Karhutla di Rimbo Panjang Kampar

Sabtu, 15 Agustus 2026 - 21:56 WIB

Sidang Tahunan MPR RI, Prabowo Perkenalkan Buruh Pengupas Bawang Terima Upah Rp700 Ribu per Kg

Sabtu, 15 Agustus 2026 - 12:48 WIB

BGN Tegaskan untuk Perkuat Pengawasan, Guru Diminta Cicipi Menu MBG Sebelum Dibagikan

Berita Terbaru

Indragiri Hulu

Tim Penyuluh Karhutla Berikan Edukasi kepada Masyarakat di Lirik Inhu

Kamis, 10 Sep 2026 - 17:45 WIB