Keras! Anggota DPR RI dengan Lantang Desak Menteri Kehutanan Mundur dari Jabatannya

- Redaksi

Kamis, 4 Desember 2025 - 19:48 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni

Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni

SUARANEWS86.COM || Suasana Rapat Kerja (Raker) Komisi IV DPR RI dengan Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni memanas, Kamis (4/12/2025). Dua anggota DPR, Usman Husin dan Sturman Panjaitan, melayangkan kritik pedas terkait penanganan bencana banjir dan longsor di tiga provinsi: Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Dengan nada keras dan lantang, Usman Husin menyebut Menteri Kehutanan tidak memiliki hati nurani dalam menangani bencana yang merenggut korban jiwa. Ia mengkritik paparan menteri yang dinilai melebar ke mana-mana, padahal seharusnya fokus pada penanganan korban.

“Kalau saya lihat, Pak Menteri nggak punya hati nurani. Kasian, korban jiwa di sana,” ujar Usman tegas.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Ia juga menyoroti kunjungan kerja menteri ke Indonesia Timur yang sempat meminta menteri mengunjungi Butis karena berpotensi mengalami bencana serupa Sumatra. Namun, menteri justru memilih berwisata.

Baca Juga :  Polsek Kandis Ungkap Kasus Narkoba, Dua Pria Diamankan di Wisma Dayani

“Saya minta Pak Menteri aja ke Butis. Padahal itu bakal akan terjadi seperti Sumatra. Pak Menteri pilih persiar kerote. Apa-apaan ini?” kritik Usman keras.

Lebih jauh, politisi ini menuntut menteri menghentikan semua izin pengelolaan hutan dan menjelaskan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk penanaman ulang pohon berdiameter 2 meter yang telah ditebang.

“Pak Menteri tidak boleh lempar ke yang terdahulu. Kalau Pak Menteri nggak mampu, mundur aja Pak Menteri. Pak Menteri nggak paham tentang kehutanan,” tandas Usman.

Ia juga mengungkap kasus di Tepanulis Ratan, di mana izin keluar pada 30 November 2024, padahal Bupati sudah meminta penghentian izin sejak Oktober.

Baca Juga :  Istana Sebut Putusan MK Melarang Polisi Aktif Isi Jabatan Sipil Final dan Mengikat, Harus Dijalankan

Sturman Panjaitan menambahkan kritik dengan menyoroti ketidakjelasan paparan menteri tentang penyebab bencana. Menurutnya, menteri hanya menyebutkan curah hujan dan permasalahan iklim, tanpa memberikan kesimpulan konkret penyebab banjir di tiga provinsi tersebut.

“Saya belum melihat, Bapak memaparkan apa penyebab banjir yang sekarang terjadi. Penyebabnya apa? Bapak tidak mengatakan ada penyebabnya,” ujar Sturman.

Ia juga mempertanyakan data penurunan deforestasi yang ditampilkan menteri. Sturman menilai aneh bahwa justru saat deforestasi menurun, banjir malah terjadi, padahal sebelumnya selama puluhan tahun tidak pernah ada banjir.

“Aneh bin ajaib, justru penurunan itu terjadi banjir. Belum pernah banjir Pak. Justru yang Bapak kata penurunan itu malah banjir. Masya Allah luar biasa ini,” sindir Sturman.

Baca Juga :  Gedung DPRD NTB Dibakar dan Dijarah Massa

Dengan menampilkan foto kawasan gundul di Kecamatan Batang Turu yang porak-poranda, Sturman menuntut menteri menjelaskan solusi konkret, bukan sekadar membahas anggaran.

“Kita tidak bicara anggaran hari ini Pak. Undangannya terkait dengan banjir dan longsor di tiga provinsi. Bagaimana Bapak melihat ini, kemudian solusi terbaik untuk mengatasi ini Bapak berikan kepada kita,” tegas Sturman.

Kedua anggota DPR tersebut sepakat mendesak menteri untuk fokus pada tiga provinsi terdampak dan memberikan rencana konkret rehabilitasi hutan serta pencegahan bencana serupa di masa mendatang. **

Facebook Comments Box

Editor : Reza

Follow WhatsApp Channel suaranews86.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Kabar Gembira! Pemko Pekanbaru Segera Bagikan 3 Stel Seragam Gratis untuk 20 Ribu Lebih Siswa SD dan SMP
Terkait Kasus Pemerasan, Andi Syafrani Minta Media Akurat: Yusril Koto Kader LSMLIRA Indonesia Bukan LIRA
TNI Pastikan Tunduk Putusan MK soal Revisi UU Peradilan Militer
Putusan MK: Prajurit TNI Terlibat Tindak Pidana Umum Harus Diadili di Peradilan Umum
Rotasi Jabatan Strategis TNI, Dua Jenderal TNI Emban Amanah Baru
Prabowo Lantik Letjen TNI Kristomei Sianturi sebagai Kepala BNPB Gantikan Letjen TNI Suharyanto
Komdigi Tegaskan Sisa Kuota Internet Hak Pelanggan, Operator Dilarang Hanguskan Sepihak
Kemenag Permudah Pasutri Mendapatkan Kartu Nikah Digital, Berikut Caranya!

Berita Terkait

Selasa, 27 Oktober 2026 - 18:15 WIB

Kabar Gembira! Pemko Pekanbaru Segera Bagikan 3 Stel Seragam Gratis untuk 20 Ribu Lebih Siswa SD dan SMP

Sabtu, 24 Oktober 2026 - 00:02 WIB

Terkait Kasus Pemerasan, Andi Syafrani Minta Media Akurat: Yusril Koto Kader LSMLIRA Indonesia Bukan LIRA

Jumat, 16 Oktober 2026 - 16:26 WIB

TNI Pastikan Tunduk Putusan MK soal Revisi UU Peradilan Militer

Jumat, 16 Oktober 2026 - 16:25 WIB

Putusan MK: Prajurit TNI Terlibat Tindak Pidana Umum Harus Diadili di Peradilan Umum

Jumat, 16 Oktober 2026 - 16:23 WIB

Rotasi Jabatan Strategis TNI, Dua Jenderal TNI Emban Amanah Baru

Berita Terbaru

You cannot copy content of this page