Sebab, sekolah negeri bukan sekadar bangunan. Ketersediaannya berkaitan dengan kesempatan anak-anak mendapatkan pendidikan, jarak tempuh, biaya transportasi keluarga, serta pemerataan akses pendidikan.
Jika pembangunan sekolah baru harus ditunda, pemerintah perlu menjelaskan penyebabnya secara terbuka. Apakah karena keterbatasan anggaran, kesiapan lahan, penyesuaian perencanaan, atau kendala teknis lainnya?
Masyarakat berhak memperoleh jawaban yang jelas, termasuk kepastian kapan kebutuhan tersebut akan ditangani.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Berkaca pada Pembangunan Sekolah Negeri Tahun 2023
Pada 2023, Pemprov Riau melalui Dinas Pendidikan merencanakan pembangunan 18 Unit Sekolah Baru (USB), terdiri atas 14 SMA negeri dan empat SMK negeri.
Program tersebut saat itu diarahkan untuk membantu mengatasi persoalan daya tampung penerimaan peserta didik baru yang terus menjadi keluhan masyarakat. Pekanbaru termasuk wilayah yang menjadi perhatian karena kebutuhan ruang belajar dan kapasitas sekolah negeri. Informasi mengenai rencana tersebut pernah disampaikan melalui pemberitaan pemerintah dan media daerah.
Kini, ketika kebutuhan pendidikan kembali menjadi sorotan, pertanyaan yang patut diajukan adalah bagaimana kesinambungan kebijakan pembangunan sekolah negeri tersebut.
Apakah pemetaan kebutuhan sekolah sudah diperbarui? Berapa jumlah lulusan SMP yang belum tertampung di sekolah negeri pilihan mereka? Wilayah mana yang paling membutuhkan sekolah baru? Dan bagaimana pemerintah menentukan proyek yang harus didahulukan ketika ruang fiskal terbatas?
Jawaban atas pertanyaan itu akan membantu masyarakat menilai apakah kebijakan pembangunan sudah mengikuti kebutuhan riil penduduk.
Pemerintah Mengakui Kewajiban Tunda Bayar
Tekanan terhadap pengelolaan anggaran daerah bukan sekadar isu tanpa dasar. Dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Riau pada 23 September 2026, Plt Gubernur Riau SF Hariyanto menyampaikan bahwa pemerintah daerah masih memiliki kewajiban pembayaran kepada pihak ketiga atas pekerjaan yang telah diselesaikan pada Tahun Anggaran 2025.
Pemerintah Provinsi Riau menyebut penyelesaian kewajiban tersebut telah menjadi perhatian dalam APBD 2026, bersamaan dengan upaya efisiensi belanja daerah.
Halaman : 1 2 3 Selanjutnya
