SUARANEWS86.COM || PEKANBARU – Program seragam sekolah gratis kini menjadi salah satu isu paling kontras dalam tata kelola pendidikan di Provinsi Riau. Di satu sisi, Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru berhasil merealisasikan bantuan tiga stel seragam gratis untuk seluruh siswa baru SD dan SMP negeri. Di sisi lain, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau membatalkan program seragam gratis untuk SMA/SMK sederajat yang sebelumnya sempat digembar-gemborkan dalam visi dan misi pasangan Abdul Wahid – SF Hariyanto saat kampanye.
Perbandingan ini tidak sekadar soal ada atau tidaknya seragam gratis, melainkan menyangkut konsistensi janji politik, kualitas perencanaan anggaran, dan keberpihakan terhadap masyarakat kecil.
Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho memilih mengambil langkah yang berani. Pemko mengalokasikan anggaran khusus sekitar Rp13 miliar untuk menyediakan tiga stel seragam bagi sekitar 20.800 siswa baru SD dan SMP negeri. Bantuan itu meliputi seragam wajib, seragam olahraga, dan seragam pramuka.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Bahkan, bagi siswa dari keluarga kurang mampu disiapkan tambahan tas dan buku gratis. Yang menarik, Agung Nugroho tidak membatasi penerima hanya bagi warga miskin.
Awalnya bantuan memang dirancang untuk keluarga kurang mampu, namun kemudian diperluas untuk seluruh siswa baru agar tidak menimbulkan kecemburuan sosial dan polemik di tengah masyarakat.
Kebijakan ini layak diapresiasi karena mencerminkan prinsip bahwa pendidikan dasar harus bebas dari beban ekonomi yang memberatkan orang tua.
Di tengah tingginya biaya kebutuhan sekolah, langkah tersebut menjadi angin segar bagi ribuan keluarga di Pekanbaru.
Sebaliknya, program seragam gratis tingkat SMA/SMK di bawah kewenangan Pemprov Riau justru berakhir dengan pembatalan.
Alasannya adalah defisit anggaran daerah. Pemerintah provinsi menyatakan pendapatan daerah tahun 2025 diperkirakan hanya sekitar Rp8,2–8,4 triliun, sementara belanja yang telah ditetapkan mencapai sekitar Rp9,4 triliun.
Plt Gubernur Riau SF Hariyanto mengakui adanya tekanan fiskal yang berat, termasuk kewajiban membayar tunda bayar tahun sebelumnya dan penyesuaian belanja pegawai.
Secara administratif, alasan tersebut dapat dipahami. Namun dari sudut pandang publik, yang dipersoalkan bukan semata-mata defisit, melainkan mengapa program yang sudah diumumkan kepada masyarakat tidak didukung perencanaan anggaran yang benar-benar matang sejak awal.
DPRD Riau bahkan sejak awal telah mengkritik regulasi dan penganggaran program seragam gratis tersebut karena dinilai kurang siap dan berpotensi dipaksakan.
Berikut gambaran kontras kedua program tersebut:
Keberhasilan Pekanbaru tentu tidak bisa dilepaskan dari kapasitas fiskal daerah. Kota Pekanbaru merupakan daerah dengan PAD terbesar kedua di Riau setelah Kabupaten Bengkalis.
Pada masa kepemimpinan Agung Nugroho, PAD Pekanbaru disebut berhasil menembus kisaran Rp1,2 triliun hingga Rp1,4 triliun, menjadikannya salah satu motor penggerak utama perekonomian Riau.
Sementara daerah dengan PAD relatif kecil seperti Kepulauan Meranti, Kuantan Singingi, dan Rokan Hilir memang menghadapi ruang fiskal yang lebih terbatas.
Namun pertanyaannya, jika Pekanbaru mampu mengalokasikan Rp13 miliar untuk pendidikan dasar, mengapa Pemprov Riau dengan APBD jauh lebih besar tidak mampu mempertahankan program seragam gratis yang sudah dijanjikan kepada masyarakat? Inilah inti kritik publik yang muncul belakangan ini.
Program seragam gratis SMA/SMK bukan sekadar bantuan pakaian. Bagi banyak keluarga, terutama penerima jalur afirmasi, bantuan itu merupakan simbol kehadiran negara.
Ketika program dibatalkan setelah lama dinantikan, yang muncul bukan hanya kekecewaan ekonomi, tetapi juga penurunan kepercayaan terhadap komitmen pemerintah.
Di sisi lain, langkah Agung Nugroho justru memperkuat citra bahwa pemerintah daerah bisa hadir secara nyata dalam urusan yang langsung menyentuh kebutuhan warga.
Kebijakan ini bahkan dapat disebut sebagai salah satu terobosan paling progresif di bidang pendidikan dasar di Riau.
Jarang ada kepala daerah yang berani menggratiskan seragam sekolah tanpa membedakan status sosial siswa. Pendekatan universal seperti ini mengurangi stigma terhadap siswa miskin dan memperkuat rasa kesetaraan di lingkungan sekolah.
Apakah ini yang pertama di Indonesia? Mungkin masih perlu verifikasi lebih lanjut karena beberapa daerah lain juga memiliki program bantuan seragam.
Namun, untuk ukuran kota besar seperti Pekanbaru, kebijakan tiga stel seragam gratis bagi seluruh siswa baru SD dan SMP negeri jelas merupakan langkah yang sangat berani dan relatif jarang dilakukan.
Pada akhirnya, polemik ini memberi pelajaran penting: janji pendidikan gratis tidak cukup diumumkan di panggung kampanye; ia harus ditopang oleh perencanaan fiskal yang realistis, regulasi yang matang, dan keberanian politik untuk menempatkan pendidikan sebagai prioritas utama.
Hari ini, publik melihat dua wajah pemerintahan di Riau. Satu wajah menunjukkan program yang batal karena tekanan anggaran. Wajah lainnya menunjukkan program yang tetap berjalan karena dianggap sebagai kebutuhan mendesak masyarakat.
Dan untuk saat ini, dalam soal seragam sekolah gratis, Pekanbaru berhasil menepati harapan warga, sementara Pemerintah Provinsi Riau harus bekerja lebih keras untuk menjelaskan mengapa janji yang pernah digaungkan belum mampu diwujudkan. (Fa)
Editor : Reza
