LIRA: Pencabutan Izin Perusahaan di Sumatera oleh Presiden Adalah Langkah Maju

- Redaksi

Jumat, 23 Januari 2026 - 00:24 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Presiden LIRA, Andi Syafrani

Presiden LIRA, Andi Syafrani

Tanpa pengawasan yang ketat, kemungkinan besar perusahaan-perusahaan dengan reputasi buruk atau individu-individu yang memiliki koneksi kuat ke kekuasaan bisa mendapatkan hak pengelolaan tersebut kembali, mengkhianati harapan besar yang ditanamkan oleh pencabutan izin ini.

Jangan sampai kebijakan yang menguntungkan lingkungan ini justru diperalat untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

Pengelolaan lahan harus melibatkan masyarakat, terutama mereka yang tinggal di sekitar wilayah yang terdampak, untuk memastikan bahwa keuntungan tidak hanya dirasakan oleh segelintir pihak, tetapi benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat dan alam Indonesia.

Masyarakat sebagai Pengawas Perubahan

Pencabutan izin ini adalah langkah penting, namun ini baru awal dari perjalanan panjang menuju pengelolaan sumber daya alam yang lebih bijaksana dan berkelanjutan. Langkah besar ini harus dijaga dengan ketat dan tidak boleh menjadi kebijakan yang sekadar retorika.

Untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik dan berkelanjutan, dibutuhkan komitmen jangka panjang dalam memastikan bahwa setiap langkah yang diambil oleh pemerintah mengarah pada perlindungan lingkungan dan kesejahteraan rakyat.

Andi Syafrani menambahkan, “Ini adalah ujian bagi kita semua untuk memastikan bahwa kebijakan ini membawa dampak positif, tidak hanya pada saat ini, tetapi juga untuk masa depan bangsa dan alam Indonesia.”

Facebook Comments Box

Editor : Reza

Follow WhatsApp Channel suaranews86.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Terkait Kasus Pemerasan, Andi Syafrani Minta Media Akurat: Yusril Koto Kader LSMLIRA Indonesia Bukan LIRA
TNI Pastikan Tunduk Putusan MK soal Revisi UU Peradilan Militer
Putusan MK: Prajurit TNI Terlibat Tindak Pidana Umum Harus Diadili di Peradilan Umum
Rotasi Jabatan Strategis TNI, Dua Jenderal TNI Emban Amanah Baru
Prabowo Lantik Letjen TNI Kristomei Sianturi sebagai Kepala BNPB Gantikan Letjen TNI Suharyanto
Komdigi Tegaskan Sisa Kuota Internet Hak Pelanggan, Operator Dilarang Hanguskan Sepihak
Kemenag Permudah Pasutri Mendapatkan Kartu Nikah Digital, Berikut Caranya!
Letjen TNI Iwan Setiawan Jabat Pangkostrad Gantikan Letjen TNI Mohammad Fadjar

Berita Terkait

Sabtu, 24 Oktober 2026 - 00:02 WIB

Terkait Kasus Pemerasan, Andi Syafrani Minta Media Akurat: Yusril Koto Kader LSMLIRA Indonesia Bukan LIRA

Jumat, 16 Oktober 2026 - 16:26 WIB

TNI Pastikan Tunduk Putusan MK soal Revisi UU Peradilan Militer

Jumat, 16 Oktober 2026 - 16:25 WIB

Putusan MK: Prajurit TNI Terlibat Tindak Pidana Umum Harus Diadili di Peradilan Umum

Jumat, 16 Oktober 2026 - 16:23 WIB

Rotasi Jabatan Strategis TNI, Dua Jenderal TNI Emban Amanah Baru

Kamis, 15 Oktober 2026 - 21:03 WIB

Prabowo Lantik Letjen TNI Kristomei Sianturi sebagai Kepala BNPB Gantikan Letjen TNI Suharyanto

Berita Terbaru

You cannot copy content of this page