Ketua KNPI Riau Mendesak Pemindahan Kantor Wako Pekanbaru ke Lokasi Semula

- Redaksi

Jumat, 5 September 2025 - 16:35 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SUARANEWS86.COM || PEKANBARU– Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) tingkat I, Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Riau, Larshen Yunus, mendesak agar Kantor Walikota Pekanbaru segera dipindahkan kembali ke Lokasi semula, yakni di Jalan Jenderal Sudirman, Kecamatan Sukajadi.

Menurutnya, Lokasi kantor Pemerintahan seharusnya berada di tengah kota, bukan di pinggiran kota seperti saat ini di Kecamatan Tenayan Raya, jauh dari semua akses.

Larshen Yunus juga menyoroti kebijakan mantan Walikota Pekanbaru, Dr H Firdaus ST MT, yang dianggap sangat-sangat Keliru dan berpotensi memenuhi unsur Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Aktivis Anti Korupsi Lulusan dari Kampus Universitas Riau (UNRI) dan Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta itu menduga kuat, bahwa alasan Pemindahan Kantor Walikota Pekanbaru ketika itu, yakni ke Jalan Badak, Tenayan Raya sarat akan Kepentingan Pribadi, terutama karena ex WAKO Pekanbaru Firdaus MT diketahui memiliki Lahan yang sangat Luas di Kecamatan tersebut.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Kami mendukung penuh Pemindahan Kantor Walikota ke Lokasi semula, di Jalan Jenderal Sudirman, karena lokasi tersebut lebih Strategis dan Representatif bagi Kepentingan Masyarakat Kota Pekanbaru. Kami yakin dan percaya, bahwa mayoritas pegawai ASN dan Honorer juga mendukung langkah ini, Wabbilkhusus juga bagi para Demonstran, yang cukup sulit menyampaikan Aspirasinya, mengingat Lokasi Kantor Walikota Pekanbaru saat ini cukup Jauh dan sangat merugikan banyak pihak,” kata Larshen Yunus, yang juga Calon Ketua Umum DPP KNPI pada Kongres Pemuda di akhir tahun 2025 ini.

Baca Juga :  Kapolda Riau Pimpin Apel Gelar Pasukan Operasi Keselamatan Lancang Kuning 2025

Pria tinggi tegap yang memiliki Anak Lelaki Kembar itu juga memberikan saran, agar Kompleks Perkantoran Tenayan Raya dimanfaatkan untuk Lokasi DIKLAT ASN, Tempat Perkemahan, Kantor Instansi lainnya, yang tidak berhubungan langsung dengan Kepentingan Rakyat, Kampus berbasis Asrama atau Mess milik Pemko Pekanbaru. Dengan demikian, Aset Daerah dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan masyarakat.

Dalam kesempatan itu juga, Jum’at (5/9/2025) Ketua Larshen Yunus turut serta menyampaikan harapannya kepada Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru “Definitif” saat ini, agar kiranya Abangda Agung Nugroho dan Markarius Anwar, berkenan mempertimbangkan kembali Pemindahan Lokasi Kantor Walikota ke tempat semula. “Berbagai faktor yang merugikan semua pihak dapat dihindari dengan memindahkan Lokasi Kantor Walikota ke tempat semula,” sambung Ketua KNPI Riau Larshen Yunus, dengan nada optimis.

Langkah tersebut diharapkan dapat mampu meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas Pelayanan Publik di Kota Pekanbaru. Dengan Lokasi yang lebih Strategis, Masyarakat dapat lebih mudah memperoleh Akses Layanan Pemerintahan dan Meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Kota yang memiliki 15 Kecamatan ini.

Berdasarkan Data dan Fakta yang disampaikan DPD KNPI Provinsi Riau, terkait dengan cikal bakal Pemindahan Kantor Walikota oleh Pejabat terdahulu, yang di Nilai sarat akan Perbuatan Melawan Hukum (PMH).

Baca Juga :  Dandim 0302/Inhu Lepas Peserta Fun Run 5K di Kota Rengat

Pemindahan Kantor Walikota Pekanbaru semasa Kepemimpinan Firdaus MT menjadi topik yang sangat Kontroversial, karena beberapa alasan.

Berikut ini beberapa informasi terkait Pemindahan Kantor Pemerintahan tersebut:

– Pemindahan Kantor: Pada 25 Juni 2018, Walikota Pekanbaru, Dr H Firdaus ST MT meresmikan Kantor Baru Walikota Pekanbaru di Kecamatan Tenayan Raya. Namun, hampir setahun setelah Peresmian, Gedung Kantor yang telah Menghabiskan Anggaran Triliunan Rupiah ini belum juga optimal digunakan, karena masalah Orbitasi dan Aksesibilitas yang tidak memadai.

– Kritik dan Kontroversi: Banyak pihak menilai Kebijakan ini terkesan dipaksakan. Salah satu kritik utama adalah tidak adanya izin untuk pemindahan Kantor Walikota dari Kecamatan Sukajadi ke Kecamatan Tenayan Raya. Menurut Undang-Undang No 32 tahun 2004 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No 30 tahun 2012, Pemindahan ibukota Provinsi, Kabupaten, dan Kota harus berdasarkan peraturan pemerintah dan memerlukan kajian akademis yang diajukan oleh Walikota atas persetujuan DPRD kota kepada Menteri Dalam Negeri RI melalui Gubernur Riau.

– Reaksi ASN: Banyak Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tidak mau pindah ke Perkantoran Walikota baru di Tenayan Raya. Bahkan, Sekda dan para Asisten lebih suka berkantor di gedung MPP/Dinas Pelayanan Terpadu (bekas kantor wako lama di Jalan Jenderal Sudirman), sedangkan Walikota lebih senang berkantor dan rapat OPD di rumah dinasnya.

Baca Juga :  Respon Cepat, Kodam Iskandar Muda Bantu evakuasi korban banjir

– Program dan Inovasi: Meskipun kontroversi terkait pemindahan Kantor, Kepemimpinan Firdaus-Ayat Cahyadi berhasil mengimplementasikan berbagai program pembangunan berbasis wilayah dengan mengikutsertakan masyarakat tempatan. Beberapa program unggulan termasuk Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) dan Pemberdayaan Berbasis Rumah Ibadah melalui program Mesjid Paripurna.

– Pencapaian: Selama satu dekade kepemimpinan Firdaus-Ayat, Kota Pekanbaru mengalami perkembangan pesat dengan banyak prestasi dan penghargaan, seperti Innovative Government Award dan Penghargaan Pelayanan Prima. Mereka juga berhasil meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Pekanbaru dan menjadikan kota ini sebagai tujuan investasi terbaik di Indonesia.

“Apapun alasannya! Pemindahan Kantor Walikota Pekanbaru semasa Kepemimpinan Firdaus-Ayat sudah sangat Merugikan Rakyat! Berbagai cara dilakukan, agar niat Jahat itu Lolos, hingga akhirnya Ratusan Triliyun Rupiah di Kucurkan dalam Proyek Pemindahan dan Pembangunan Kantor tersebut, sungguh terlampau dahsyat peninggalan Firdaus-Ayat saat ini, benar-benar sangat Merugikan Masyarakat Kota Pekanbaru, mereka berdua Kaya Mendadak sampai saat ini” akhir Ketua KNPI Riau Larshen Yunus, seraya menutup pernyataan persnya. (Fa)

 

Facebook Comments Box

Follow WhatsApp Channel suaranews86.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Polri Mutasi Besar-besaran, Dirintelkam, Dirbinmas dan Dirreskrimum Polda Riau Ikut Berganti
Pendidikan Riau di Ujung Tanduk! BOSDA Menggantung, Persoalan Bertubi-tubi, BASMI Riau Desak Erisman Yahya Mundur!
PMI Pekanbaru Gelar Orientasi Pembinaan PMR 2026, Perkuat Sinergi Sekolah dan UKS
Polemik Bantuan Rp1,4 Miliar kepada Muhajirin, BASMI Riau Tantang Karmila Sari Buka Fakta ke Publik!
Plt Gubernur Riau Teken SK UMP 2027, Naik 6,63 Persen Jadi Rp4.031.142
Jumat Berkah, Dirlantas Polda Riau Hadir Menguatkan Keluarga Korban Laka Lantas
Anggaran Disebut Defisit, Proyek Puluhan Miliar Terus Berjalan, BASMI Riau Ingatkan Pemprov
Mulai Jum’at Besok, Jembatan Siak III akan Dilakukan Perbaikan, Arus Lalu Lintas Dialihkan ke Jembatan Siak I

Berita Terkait

Minggu, 22 November 2026 - 16:19 WIB

Polri Mutasi Besar-besaran, Dirintelkam, Dirbinmas dan Dirreskrimum Polda Riau Ikut Berganti

Minggu, 22 November 2026 - 15:07 WIB

Pendidikan Riau di Ujung Tanduk! BOSDA Menggantung, Persoalan Bertubi-tubi, BASMI Riau Desak Erisman Yahya Mundur!

Minggu, 22 November 2026 - 07:01 WIB

PMI Pekanbaru Gelar Orientasi Pembinaan PMR 2026, Perkuat Sinergi Sekolah dan UKS

Sabtu, 21 November 2026 - 13:22 WIB

Polemik Bantuan Rp1,4 Miliar kepada Muhajirin, BASMI Riau Tantang Karmila Sari Buka Fakta ke Publik!

Jumat, 20 November 2026 - 15:45 WIB

Plt Gubernur Riau Teken SK UMP 2027, Naik 6,63 Persen Jadi Rp4.031.142

Berita Terbaru

Daerah

Mutasi Polri, 6 Jabatan Kapolda Berganti, Ini Daftarnya!

Minggu, 22 Nov 2026 - 16:21 WIB

You cannot copy content of this page