DPR Minta Kapolri Buka Fakta Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden yang Dilakukan Listyo CS

- Redaksi

Kamis, 12 November 2026 - 11:08 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman

SUARANEWS86.COM || JAKARTA – Komisi III DPR RI dijadwalkan menggelar rapat kerja bersama Kapolri pada Kamis (12/11/2026) pukul 08.30 WIB. Dalam rapat tersebut, Komisi III akan meminta penjelasan terkait penegakan hukum atas dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden RI.

Berdasarkan keterangan yang diterima, terdapat dua hal utama yang akan dibahas. Pertama, penegakan hukum terhadap tindakan penyadapan ilegal terhadap Presiden RI. Kedua, tindakan atau kegiatan lain yang diduga dilakukan maupun dikendalikan oleh para tersangka dalam perkara penyadapan ilegal tersebut.

Merespons agenda rapat itu, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menegaskan bahwa pihaknya meminta Kapolri membuka seluruh fakta terkait dugaan penyadapan ilegal beserta rangkaian perbuatan lain yang disebut-sebut saling berkaitan.

“Selain penyadapan diduga ada rangkaian perbuatan ilegal mereka lainnya, seperti surveillance ilegal, pembunuhan karakter secara ilegal, pengkondisian opini di media sosial untuk merongrong program pemerintah, penggalangan massa aksi dan lain-lain, yang intinya bisa membuat presiden tidak mampu melaksanakan tugasnya,” jelas Habiburokhman.

Politikus Fraksi Partai Gerindra tersebut menekankan bahwa berbagai informasi itu harus didalami secara serius. Menurutnya, apabila dugaan tersebut terbukti, maka hal itu dapat dikaitkan dengan tindak pidana makar sebagaimana diatur dalam Pasal 160 KUHP.

Baca Juga :  Kantor Tempo Mendapat Kiriman Potongan Kepala Babi dengan Telinga Terpotong!

“Rapat akan mulai jam 8.30 dan berakhir pukul 12, semua anggota konfirmasi hadir,” pungkasnya.

Rapat kerja tersebut diharapkan dapat memberikan penjelasan mengenai perkembangan penanganan perkara dugaan penyadapan ilegal serta fakta-fakta lain yang menjadi perhatian Komisi III DPR RI. **

Facebook Comments Box

Editor : Reza

Follow WhatsApp Channel suaranews86.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Mutasi Polri, 6 Jabatan Kapolda Berganti, Ini Daftarnya!
Rokok Ilegal Diduga Marak di Taput, Kinerja Bea Cukai Dipertanyakan! DJBC dan Itjen Kemenkeu Didesak Turun Tangan
Polemik Penagihan PBB di Gadu Timur Memanas, LBH Siapkan Laporan, Operator Akui Kesalahpahaman
UU Perampasan Aset Resmi Disahkan, Korban Penipuan Bisa Dapat Ganti Rugi
Titiek Soeharto Menguat Menuju Ketum KB-FKPPI 2026–2031, Lina Ocha: Soliditas Organisasi Harus Dijaga
Jelang Sidang Etik Jenderal Listyo Sigit, Kapolri Tertibkan Aturan Baru
Irjen Eko Hadi Santoso Dipecat dari Polri Terkait Kasus Penyadapan Terhadap Presiden Prabowo
Syukuran HUT Marinir ke-81, Panglima TNI Luncurkan Buku “DREAM: I Knew I Had”

Berita Terkait

Minggu, 22 November 2026 - 16:21 WIB

Mutasi Polri, 6 Jabatan Kapolda Berganti, Ini Daftarnya!

Sabtu, 21 November 2026 - 07:57 WIB

Polemik Penagihan PBB di Gadu Timur Memanas, LBH Siapkan Laporan, Operator Akui Kesalahpahaman

Kamis, 19 November 2026 - 23:01 WIB

UU Perampasan Aset Resmi Disahkan, Korban Penipuan Bisa Dapat Ganti Rugi

Kamis, 19 November 2026 - 20:51 WIB

Titiek Soeharto Menguat Menuju Ketum KB-FKPPI 2026–2031, Lina Ocha: Soliditas Organisasi Harus Dijaga

Rabu, 18 November 2026 - 18:57 WIB

Jelang Sidang Etik Jenderal Listyo Sigit, Kapolri Tertibkan Aturan Baru

Berita Terbaru

Daerah

Mutasi Polri, 6 Jabatan Kapolda Berganti, Ini Daftarnya!

Minggu, 22 Nov 2026 - 16:21 WIB

You cannot copy content of this page