SUARANEWS86.COM || JAKARTA – Komisi III DPR RI dijadwalkan menggelar rapat kerja bersama Kapolri pada Kamis (12/11/2026) pukul 08.30 WIB. Dalam rapat tersebut, Komisi III akan meminta penjelasan terkait penegakan hukum atas dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden RI.
Berdasarkan keterangan yang diterima, terdapat dua hal utama yang akan dibahas. Pertama, penegakan hukum terhadap tindakan penyadapan ilegal terhadap Presiden RI. Kedua, tindakan atau kegiatan lain yang diduga dilakukan maupun dikendalikan oleh para tersangka dalam perkara penyadapan ilegal tersebut.
Merespons agenda rapat itu, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menegaskan bahwa pihaknya meminta Kapolri membuka seluruh fakta terkait dugaan penyadapan ilegal beserta rangkaian perbuatan lain yang disebut-sebut saling berkaitan.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
“Selain penyadapan diduga ada rangkaian perbuatan ilegal mereka lainnya, seperti surveillance ilegal, pembunuhan karakter secara ilegal, pengkondisian opini di media sosial untuk merongrong program pemerintah, penggalangan massa aksi dan lain-lain, yang intinya bisa membuat presiden tidak mampu melaksanakan tugasnya,” jelas Habiburokhman.
Politikus Fraksi Partai Gerindra tersebut menekankan bahwa berbagai informasi itu harus didalami secara serius. Menurutnya, apabila dugaan tersebut terbukti, maka hal itu dapat dikaitkan dengan tindak pidana makar sebagaimana diatur dalam Pasal 160 KUHP.
“Rapat akan mulai jam 8.30 dan berakhir pukul 12, semua anggota konfirmasi hadir,” pungkasnya.
Rapat kerja tersebut diharapkan dapat memberikan penjelasan mengenai perkembangan penanganan perkara dugaan penyadapan ilegal serta fakta-fakta lain yang menjadi perhatian Komisi III DPR RI. **
Editor : Reza


























