SUARANEWS86.COM || KAMPAR – Persoalan pengelolaan pengadaan seragam sekolah bagi peserta didik baru tahun ajaran 2026/2027 di lingkungan satuan pendidikan, mulai dari SD, SMP hingga SMA, kembali menjadi perhatian Barisan Masyarakat Bersih dari Korupsi (BASMI) Riau.
Kali ini, sorotan tertuju pada SMP Negeri 3 Siak Hulu, Kabupaten Kampar. Sekolah tersebut diduga bersama komite terlibat langsung dalam pengelolaan pengadaan seragam siswa baru, mulai dari penunjukan konveksi hingga penetapan biaya sebesar Rp1,6 juta untuk lima stel seragam.
Persoalan tersebut telah disampaikan dan dilaporkan kepada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Kampar. BASMI Riau berharap laporan itu tidak sekadar menjadi catatan administratif, melainkan segera ditindaklanjuti melalui pemeriksaan dan klarifikasi terhadap pihak-pihak terkait.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ketua BASMI Riau, Fadli, meminta Kepala Disdikpora Kampar, Helmi, mengambil langkah tegas dan terukur dengan melakukan evaluasi terhadap Kepala SMPN 3 Siak Hulu, Yehendri Andeska, S.Pd., serta menelusuri mekanisme pengadaan seragam yang dipersoalkan tersebut.
Menurut Fadli, Disdikpora Kampar memiliki tanggung jawab untuk memastikan praktik pengelolaan seragam di sekolah berjalan sesuai ketentuan, transparan, dan tidak menimbulkan beban yang tidak semestinya bagi orang tua siswa. Ia mengingatkan agar laporan yang telah disampaikan tidak diabaikan. Bahkan, apabila tidak ada tindak lanjut yang jelas, kondisi tersebut dikhawatirkan dapat memunculkan persepsi negatif terhadap keseriusan Disdikpora dalam menjalankan fungsi pengawasan.
“Jangan sampai persoalan ini dibiarkan berlarut-larut tanpa kejelasan. Kami meminta Disdikpora Kampar membuka ruang pemeriksaan secara objektif. Jika memang seluruh proses sudah sesuai aturan, sampaikan kepada publik berdasarkan data dan dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan,” tegas Fadli. Jumat (6/11/26).
Ia juga mempertanyakan komponen biaya pengadaan lima stel seragam yang dibebankan sebesar Rp1,6 juta kepada setiap siswa. Pasalnya, berdasarkan informasi yang diterima BASMI Riau, biaya pembuatan di pihak konveksi disebut hanya sebesar Rp1.025.000. Dengan demikian, terdapat selisih sekitar Rp575.000 untuk setiap siswa yang perlu dijelaskan secara transparan.
Dengan jumlah siswa baru tahun ajaran 2026/2027 sebanyak 68 orang, selisih tersebut secara akumulatif mencapai sekitar Rp39,1 juta. Angka ini bukan persoalan kecil bagi orang tua siswa. Karena itu, BASMI Riau menilai perlu ada penjelasan terbuka mengenai rincian pembiayaan, dasar penetapan harga, serta pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaannya.
“Yang kami pertanyakan bukan semata-mata soal harga seragam, tetapi bagaimana mekanisme penetapannya, siapa yang mengelola, dan ke mana selisih biaya tersebut dialokasikan. Semua harus jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Jangan sampai orang tua dibebani biaya tanpa memperoleh penjelasan yang transparan,” ujar Fadli.
BASMI Riau menegaskan akan terus mengawal persoalan ini dan menantikan langkah konkret Disdikpora Kampar. Apabila dalam waktu dekat tidak ada tindak lanjut maupun penjelasan resmi, patut diduga ada permainan antara Disdikpora Kampar dan pihak sekolah. Untuk itu BASMI Riau menyatakan akan mempertimbangkan langkah lanjutan sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku.
“Pengawasan terhadap dunia pendidikan tidak boleh berhenti pada formalitas. Kami ingin ada kejelasan, keterbukaan, dan kepastian bahwa kepentingan orang tua serta peserta didik benar-benar dilindungi,” tutup Fadli. (Zha)
