SUARANEWS86.COM || PEKANBARU – Pemerintah Provinsi Riau menegaskan komitmennya untuk mewujudkan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Pelajaran 2026/2027 yang bersih, transparan, objektif, akuntabel, dan berkeadilan. Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan Pakta Integritas SPMB Tahun Pelajaran 2026/2027 yang digelar di Balai Serindit, Gedung Daerah Provinsi Riau, Pekanbaru, Kamis (4/6/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri unsur Forkopimda Riau, DPRD Provinsi Riau, kepala daerah kabupaten/kota, Ombudsman RI Perwakilan Riau, Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Riau, Dewan Pendidikan, penyelenggara pendidikan, Kepala Sekolah, FK LAM Riau, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya sebagai bentuk komitmen bersama untuk mewujudkan pelaksanaan SPMB yang bersih, transparan, objektif, dan berkeadilan.
Dalam sambutannya, Plt Gubernur Riau SF Hariyanto yang diwakili Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Sahrial Abdi, menegaskan bahwa penandatanganan Pakta Integritas merupakan bagian dari upaya bersama untuk memastikan proses penerimaan murid baru berjalan sesuai ketentuan dan bebas dari berbagai bentuk penyimpangan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Hari ini kita hadir bersama dalam acara Penandatanganan Pakta Integritas Sistem Penerimaan Murid Baru Tahun Pelajaran 2026/2027 sebagai bagian dari upaya kita bersama untuk memastikan proses penerimaan peserta didik di Provinsi Riau berjalan secara objektif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan,” ujar Sahrial.
Menurutnya, Plt Gubernur Riau memberikan perhatian serius terhadap pelaksanaan SPMB tahun ini sebagai bentuk evaluasi dari penyelenggaraan pada tahun-tahun sebelumnya. Karena itu, berbagai penyempurnaan terus dilakukan agar sistem penerimaan murid baru semakin baik, transparan, dan mampu menjawab harapan masyarakat.
Sahrial menjelaskan, pemerintah pusat juga telah melakukan berbagai pembenahan, mulai dari penyempurnaan mekanisme penerimaan, penguatan aplikasi digital, hingga peningkatan sistem pengawasan.
Seluruh pihak yang terlibat diminta bekerja secara profesional, jujur, dan bertanggung jawab, serta tidak membuka ruang bagi manipulasi data, penyalahgunaan kewenangan, praktik titipan, maupun tindakan lain yang dapat merusak kepercayaan masyarakat.
“Jangan ada lagi praktik titipan, manipulasi data, atau penyalahgunaan kewenangan yang mencederai rasa keadilan masyarakat. Integritas harus menjadi landasan utama dalam pelaksanaan SPMB,” tegasnya.
Ia juga menegaskan bahwa pengawasan terhadap pelaksanaan SPMB tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, tetapi turut melibatkan DPRD, Dewan Pendidikan, media massa, organisasi masyarakat, serta seluruh elemen masyarakat.
Karena itu, semua pihak diminta berperan aktif dalam melakukan pengawasan agar pelaksanaan SPMB berjalan sesuai aturan.
Pada kesempatan tersebut, Sahrial turut menyoroti persoalan keterbatasan daya tampung sekolah negeri yang setiap tahun menjadi tantangan dalam penerimaan murid baru. Di sisi lain, tingginya minat masyarakat terhadap sekolah-sekolah tertentu sering kali menimbulkan persaingan yang cukup ketat.
“Kita memahami bahwa jumlah lulusan setiap tahun belum sepenuhnya sebanding dengan daya tampung sekolah negeri yang tersedia. Karena itu, pemerintah terus berdiskusi dengan sekolah swasta, yayasan pendidikan, dan berbagai pihak terkait agar seluruh anak tetap mendapatkan akses pendidikan,” katanya.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemerintah Provinsi Riau terus meningkatkan kapasitas layanan pendidikan melalui pembangunan ruang belajar baru, revitalisasi sekolah, peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, serta memperkuat kemitraan dengan sekolah-sekolah swasta.
Selain itu, Pemprov Riau juga menyediakan kuota afirmasi pada SMA dan SMK swasta bagi peserta didik dari keluarga kurang mampu yang belum tertampung di sekolah negeri.
“Melalui program afirmasi pada SMA dan SMK swasta, pemerintah memberikan dukungan kepada siswa yang belum diterima di sekolah negeri agar tetap dapat melanjutkan pendidikan. Ini merupakan bentuk kehadiran pemerintah untuk memastikan bahwa keterbatasan ekonomi tidak menjadi penghalang bagi anak-anak Riau dalam memperoleh pendidikan,” jelas Sahrial.
Ia menegaskan bahwa penandatanganan Pakta Integritas bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan komitmen moral yang harus diwujudkan dalam tindakan nyata, pengambilan keputusan, dan pelayanan kepada masyarakat.
Menurutnya, keberhasilan pemerintah akan dinilai dari pelaksanaan SPMB yang jujur, adil, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Mari kita jaga kepercayaan masyarakat dengan memastikan seluruh proses berjalan sesuai aturan, menjunjung tinggi integritas, serta menempatkan kepentingan peserta didik di atas kepentingan lainnya. Semoga pelaksanaan SPMB Tahun Pelajaran 2026/2027 di Provinsi Riau berjalan lancar dan memberikan rasa keadilan bagi seluruh masyarakat,” tutupnya.
Sementara itu, tahapan awal SPMB 2026/2027 dimulai dengan aktivasi akun, pengisian data pribadi, serta unggah dokumen yang berlangsung pada 8 hingga 14 Juni 2026. Pada periode tersebut, calon murid diharapkan memastikan seluruh data yang diinput sesuai dengan dokumen asli agar tidak mengalami kendala saat proses verifikasi.
Selanjutnya, pendaftaran dan pemilihan sekolah dibuka mulai 10 hingga 19 Juni 2026. Pada waktu yang sama, pihak sekolah akan melakukan verifikasi terhadap seluruh berkas dan data yang diunggah oleh calon peserta.
Verifikasi data oleh sekolah dijadwalkan selesai pada 20 Juni 2026, dilanjutkan dengan proses seleksi dan rekonsiliasi hasil pendaftaran pada 21 Juni 2026. Hasil seleksi akan diumumkan pada 22 Juni 2026 pukul 10.00 WIB.
Bagi calon murid yang dinyatakan lulus seleksi dan diterima di SMA maupun SMK Negeri, diwajibkan melakukan daftar ulang pada 23 hingga 26 Juni 2026 sebagai bentuk konfirmasi penerimaan. (Tim/Fa)
