SUARANEWS86.COM || JAKARTA — Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyoroti kondisi politik di Tanah Air yang dinilainya semakin mengkhawatirkan. Dia mengingatkan agar segala cara tidak dibenarkan demi mendapatkan kekuasaan, termasuk jika harus mengabaikan moralitas.
Pernyataan tersebut disampaikan SBY di tengah mencuatnya polemik dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto yang dikaitkan dengan Mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Melalui akun X resminya, Rabu (4/11), SBY mengaku prihatin melihat perkembangan politik di Indonesia. Dia khawatir situasi tersebut membuat masyarakat merasa takut dan tidak tentram di negaranya sendiri.
SBY menyebut perebutan kekuasaan seolah-olah membuat berbagai cara dibenarkan, tanpa mempertimbangkan baik buruk maupun nilai moral.
“Kok jadi begini negara kita. Kok begini liar politik kita. Sepertinya untuk mendapatkan kekuasaan (political power) cara apapun dibenarkan. Tidak peduli baik atau buruk. Bermoral atau tidak bermoral,” kata SBY dalam akun X resminya, Rabu (4/11).
Dia juga mengungkapkan kekhawatirannya terhadap kondisi masyarakat jika situasi politik terus berkembang ke arah tersebut.
“Saya khawatir kalau akhirnya rakyat merasa takut dan tidak tentram hidup di negaranya sendiri.”
SBY kemudian menyampaikan permohonan kepada Presiden Prabowo Subianto agar menghidupkan kembali politik yang berkeadaban. Menurut dia, hal tersebut merupakan panggilan sejarah sekaligus amanah rakyat.
“Sebagai warga bangsa yang sangat mencintai negeri ini, seperti juga warga negara Indonesia yang lain, saya bermohon kepada Presiden Prabowo untuk menghidupkan kembali politik yang berkeadaban. Ini panggilan sejarah. Ini amanah rakyat.”
“Semoga Tuhan memberikan kekuatan dan tuntunan kepada Pak Prabowo untuk menjalankan misi mulia ini.”
Pernyataan SBY tersebut muncul di tengah polemik dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret mantan Kapolri sekaligus Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Listyo Sigit Prabowo.
Bareskrim Polri telah menetapkan Listyo Sigit bersama dua perwira tinggi Polri, yakni Irjen Ahrie Sonta Nasution dan Irjen Eko Hadi Santoso, sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal, akses ilegal, dan penghapusan data elektronik.
Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin mengungkapkan, penyadapan diduga berlangsung pada 2025 hingga 2026 dan menyasar sejumlah nomor telepon, termasuk milik Presiden Prabowo, pejabat negara, tokoh politik, jurnalis, hingga pengusaha. **
Editor : Reza
