Transparansi, Kunci Menghindari Pemerasan
Dari sudut pandang hukum, Direskrimum Polda Riau, Asep Darmawan, menegaskan bahwa transparansi dalam pengelolaan dana sekolah menjadi kunci agar kepala sekolah tidak terjebak dalam pemerasan.
“Jika pengelolaan dana BOS dilakukan dengan benar dan transparan, kepala sekolah tidak perlu takut. Kami sudah menangani beberapa kasus pemerasan, di mana oknum wartawan meminta sejumlah uang dengan ancaman penghapusan berita negatif. Kasus seperti ini harus segera dilaporkan agar pelaku bisa ditindak,” jelas Asep.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sementara itu, Ketua Forum Pemred SMSI, Dar Edi Yoga, mengungkapkan bahwa jumlah media di Indonesia mencapai 47 ribu, namun hanya sekitar 3 ribu yang terverifikasi oleh Dewan Pers.
“Salah satu cara mengenali wartawan abal-abal adalah dengan mengecek apakah medianya terdaftar resmi, memiliki kantor redaksi, serta apakah wartawan tersebut membawa surat tugas yang sah. Jika tidak, besar kemungkinan mereka hanya mencari keuntungan pribadi,” papar Dar Edi Yoga.
FGD ini dihadiri pula oleh tokoh-tokoh pers nasional, seperti Ketua Panitia HPN Riau 2025 yang juga Bendahara PWI Pusat, Marthen Slamet Susanto, Ketua Umum PWI Pusat Periode 2018-2024 Atal S. Depari, serta Sekretaris Dewan Pakar PWI Pusat, Nurjaman Mochtar.
Diskusi ini menjadi momentum penting untuk memperkuat integritas profesi wartawan dan menjaga hubungan yang sehat antara media dan dunia pendidikan. Para peserta mendapatkan wawasan tentang cara menghadapi wartawan yang tidak beritikad baik serta langkah-langkah hukum yang dapat ditempuh untuk melindungi diri dari praktik pemerasan.
Dengan adanya forum ini, diharapkan dunia pendidikan tidak lagi menjadi target empuk bagi oknum wartawan abal-abal, serta terbangun kesadaran akan pentingnya pers yang profesional dan berintegritas. **
Halaman : 1 2
