LBH Taretan Legal Justitia Soroti Realisasi DD dan AD yang Syarat Penyimpangan, Kirimi Surat Terbuka untuk Kepala Desa

- Redaksi

Senin, 30 Juni 2025 - 21:50 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SUARANEWS86.COM || Sumenep — Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Taretan Legal Justitia mengeluarkan surat terbuka untuk seluruh Kepala Desa di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Surat terbuka itu berisi tentang peringatan terkait carut marutnya pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD).

Direktur LBH Taretan Legal Justitia Zainurrozi mengatakan, selama ini pengelolaan DD dan ADD di Kabupaten Sumenep terindikasi banyak kejanggalan.

Bahkan terdapat salah satu kegiatan di salah satu desa yang disinyalir fiktif. Selain itu tidak sedikit pembangunan yang dibangun menggunakan anggatan DD mangkrak sehingga tidak memberikan manfaat kepada masyarakat.

Selain itu juga banyak indikasi hasil pekerjaan proyek tidak memenuhi spesifikasi teknis dan parahnya terdapat sejumlah pekerkaan yanh diduga tumpang tindih dengan program lain.

“Surat terbuka ini kami terbitkan sebagai ultimatum kepada semua kepala desa. Karena kami dalam waktu dekat akan melaksanakan investigasi forensik terhadap realisasi anggaran di seluruh desa di Kabupaten Sumenep,” kata Zainurrozi.

Selain itu kata dia dalam waktu dekat juga akan mengajukan permohonan informasi publik kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) setempat.

Baca Juga :  Koramil 04/Cikupa Kerahkan Maung Patroli Malam Amankan Wilayah

Langkah itu sambung dia sebagai tindakan krusial untuk melakukan verifikasi dan validasi data secara komprehensif. Sehingga kesimpulan yang akan diambil memiliki dasar yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan, sekaligus menghindari potensi kekeliruan dalam analisis akhir.

Langkah tersebut sesuai dengan Pasal 68 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

“Kami sebagai warga negara memiliki hak dan juga dijamin oleh Undang-undang untuk mendapatkan semua informasi pengelolaan DD dan ADD,” ungkap pria yang akrab disapa Rozi itu.

Baca Juga :  Sadis! Cekcok Saat Apel Pagi, Security Kawasan Wisata Pakang Beach Tikam Rekan Kerja Hingga Tewas

Semua langkah yang akan dilakukan itu sebagai wujud untuk mendukung terciptanya pemerintahan yang baik “Good Governance”, termasuk pengelolaan keuangan di desa.

“LBH Taretan Legal Justitia akan memantau secara saksama setiap tindak lanjut atas peringatan ini,” jelas dia. (Ions)

 

Facebook Comments Box

Follow WhatsApp Channel suaranews86.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

TNI AL Benarkan Kapal Perang AS Terdeteksi Berada di Selat Malaka Perairan Timur Belawan
Relawan Prabowo Gibran Apresiasi Kapolda Sulut atas Kinerja dan Prestasi
Ikuti Retreat Nasional di Magelang, Muhammad Isa Lahamid : “Retreat Nasional Memiliki Makna Strategis yang Jauh Melampaui Kegiatan Seremonial”
Korwil SPPG Sumenep Belum Tanggapi Dugaan MBG Basi di SDN Lebeng Barat II
Ketua KNPI Riau Bangga Terhadap Pangdam XIX TT Tolak Uang Rp.150 Juta pada Kasus Korupsi Abdul Wahid
DPR Usul Pemerintah Gratiskan Iuran BPJS Kesehatan, MBG Saja Bisa Bahkan Beli Motor Trail
Ketua DPC PERADI Madura Raya Syafawi, SH Resmi Dilantik sebagai Wasekjen DPN PERADI
Kodim 0510/Tigaraksa Dukung Pemusnahan Barang Bukti di Tangerang

Berita Terkait

Senin, 20 April 2026 - 02:03 WIB

TNI AL Benarkan Kapal Perang AS Terdeteksi Berada di Selat Malaka Perairan Timur Belawan

Minggu, 19 April 2026 - 13:06 WIB

Ikuti Retreat Nasional di Magelang, Muhammad Isa Lahamid : “Retreat Nasional Memiliki Makna Strategis yang Jauh Melampaui Kegiatan Seremonial”

Sabtu, 18 April 2026 - 21:52 WIB

Korwil SPPG Sumenep Belum Tanggapi Dugaan MBG Basi di SDN Lebeng Barat II

Sabtu, 18 April 2026 - 17:18 WIB

Ketua KNPI Riau Bangga Terhadap Pangdam XIX TT Tolak Uang Rp.150 Juta pada Kasus Korupsi Abdul Wahid

Sabtu, 18 April 2026 - 09:06 WIB

DPR Usul Pemerintah Gratiskan Iuran BPJS Kesehatan, MBG Saja Bisa Bahkan Beli Motor Trail

Berita Terbaru

Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Pol Rositah Umasugi, S.I.K

Hukum dan Kriminal

Polisi Ungkap Motif 2 Terduga Pelaku Penikaman Nus Kei, Dipicu Karena Dendam

Minggu, 19 Apr 2026 - 20:30 WIB

Hukum dan Kriminal

Ketua DPD Partai Golkar Maluku Tenggara Nus Kei Tewas Ditikam OTK di Bandara

Minggu, 19 Apr 2026 - 19:22 WIB