SUARANEWS86.COM, INHU || Baru beberapa hari Kejaksaan Negeri (Kejari) Indragiri Hulu (Inhu) telah menggeledah BPR Indra Artha kini kembali Kejaksaan Negeri telah menetapkan 2 (dua) orang tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penertiban Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Penguasaan Tanah.
Dengan objek perkara di Desa Kelayang (KIB Desa Rimba Seminai) Kecamatan Rakit Kulim seluas 250.000 m2 milik Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2023, Rabu (30/7/25).
Tersangka yakni inisial A selaku Plt. Kepala Desa Kelayang dan S selaku Kepala Dusun IV Desa Kelayang Kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu statusnya kini sudah ditetapkan sebagai tersangka.
Penetapan ini berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor: SP.TSK-572/L.4.12/Fd.1/07/2025 tanggal 30 Juli 2025 dan Surat Penetapan Tersangka Nomor : SP.TSK-573/L.4.12/Fd.1/07/2025 tanggal 30 Juli 2025.
Kepala Kejari Inhu, Windro Tumpal Halomoan Haro Munthe melalui Kasi Intel Kejari Inhu Hamiko mengatakan lahan yang diperjualbelikan tersangka lebih kurang 18 ha yang telah menimbulkan kerugian negara sebesar 1 miliar.
Guna untuk mempercepat proses penyidikan, kedua tersangka ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas II B Rengat selama 20 hari terhitung tanggal 30 Juli 2025 s/d 18 Agustus 2025.
Dijelaskan oleh Hamiko bahwa modus yang dilakukan tersangka adalah melakukan jual beli lahan dengan menerbitkan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas lahan dimaksud.
“Selanjutnya S selaku Kepala Dusun IV turut mengurus dokumen jual beli tanah tersebut, termasuk pengurusan SKGR, yang dalam prosesnya ditetapkan biaya secara tidak sah dan kemudian dialirkan kepada A selaku Plt. Kepala Desa Kelayang.
Akibatnya terhadap Tersangka diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999.
Sebagaimana diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana. **
Penulis : Pras
