Hemat Biaya, Mendagri Usul Pilkada Dipilih Langsung Oleh DPRD

- Redaksi

Rabu, 30 Juli 2025 - 17:03 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SUARANEWS86.COM || Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyatakan bahwa konstitusi Indonesia membuka ruang bagi kepala daerah untuk tidak dipilih langsung oleh rakyat, melainkan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Pernyataan ini merespons wacana yang kembali mencuat mengenai perubahan mekanisme Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

“Saya hanya bicara aturan saja. Kalau kita lihat Pasal 18B ayat 4 UUD 1945, itu kuncinya. Disebutkan bahwa gubernur, wakil gubernur, wali kota, wakil wali kota, bupati, wakil bupati, dipilih secara demokratis. Kata ‘demokratis’ itu tidak secara eksplisit berarti harus langsung,” ujar Tito kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (29/7).

Menurut Tito, sistem demokratis tidak identik dengan pemilihan langsung. Ia menilai pemilihan melalui DPRD juga bisa dianggap sah selama tetap mencerminkan prinsip-prinsip demokrasi.

Ketika ditanya soal pandangan Presiden Prabowo Subianto terkait usulan ini, Tito tidak memberikan jawaban tegas. Namun, ia menyampaikan bahwa Presiden Prabowo memiliki perhatian terhadap biaya politik yang tinggi dan potensi konflik dalam pilkada langsung.

“Pak Presiden melihat biaya yang mahal, potensi konflik tinggi. Kandidat habiskan dana miliaran, lalu ada PSU (Pemungutan Suara Ulang) berkali-kali. Sementara hasilnya belum tentu menghasilkan pemimpin berkualitas,” kata Tito.

Baca Juga :  Panglima TNI Resmikan Masjid Kubah Baret Merah di Bandung Barat

Ia mencontohkan sejumlah daerah seperti Papua dan Kabupaten Bangka yang terpaksa melakukan PSU meski kemampuan fiskal terbatas.

“Uang habis hanya untuk memilih, padahal bisa digunakan untuk kepentingan rakyat,” tambahnya.

Tito menegaskan pemerintah masih membuka ruang diskusi terkait mekanisme pilkada ke depan.

“Di internal kita ada rapat. Pernah ada rapat. Kita hitung plus minusnya,” ujarnya.

Wacana pilkada melalui DPRD sempat menjadi kontroversi di masa lalu dan menuai penolakan publik.

Namun, dengan pertimbangan efisiensi anggaran dan stabilitas politik, ide ini kembali mengemuka di kalangan elite pemerintahan. **

Baca Juga :  Pemko Pekanbaru Resmi Gratiskan Parkir di Indomaret dan Alfamart Mulai Januari 2026

Editor : Reza

Follow WhatsApp Channel suaranews86.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

BGN Wajibkan Dapur MBG Serap Sayur dari Binaan Lapas: Menolak, Akan Ditutup
Cair Awal Ramadhan 1447 H , Menkeu Purbaya Siapkan Rp 55 Triliun untuk THR ASN, TNI-Polri
Langit Indonesia saat Ramadhan 1447 H akan Dihiasi Gerhana Bulan Total, Catat Waktunya!
INDODAX Raih Fortune Indonesia Change the World 2025 atas Komitmen Edukasi dan Pengembangan Ekosistem Kripto
CEO INDODAX Masuk 40 Under 40 Fortune Indonesia, Industri Kripto Kian Diakui
Prajurit Kostrad Raih Penghargaan Kartika Awards atas Prestasi Emas di AARM ke-33
Pj Sekda Kota Pekanbaru Lantik 25 Pejabat Eselon III dan IV, Berikut Daftarnya!
Diduga Terjadi Kekerasan terhadap Buruh dan Jurnalis di Kawasan PT IMIP, Mabes Polri Didesak Turun Tangan

Berita Terkait

Minggu, 15 Februari 2026 - 20:42 WIB

BGN Wajibkan Dapur MBG Serap Sayur dari Binaan Lapas: Menolak, Akan Ditutup

Sabtu, 14 Februari 2026 - 22:32 WIB

Cair Awal Ramadhan 1447 H , Menkeu Purbaya Siapkan Rp 55 Triliun untuk THR ASN, TNI-Polri

Sabtu, 14 Februari 2026 - 16:18 WIB

Langit Indonesia saat Ramadhan 1447 H akan Dihiasi Gerhana Bulan Total, Catat Waktunya!

Sabtu, 14 Februari 2026 - 08:17 WIB

INDODAX Raih Fortune Indonesia Change the World 2025 atas Komitmen Edukasi dan Pengembangan Ekosistem Kripto

Jumat, 13 Februari 2026 - 18:18 WIB

CEO INDODAX Masuk 40 Under 40 Fortune Indonesia, Industri Kripto Kian Diakui

Berita Terbaru

You cannot copy content of this page