SUARANEWS86.COM || Ketua DPP PDIP Ribka Tjiptaning mengkritik rencana pemerintah memberi gelar pahlawan nasional kepada Presiden ke-2 RI, Soeharto. Dia mengatakan secara pribadi menolak keras rencana tersebut.
“Sudah ngomong di beberapa media loh. Kalau pribadi, oh, saya menolak keras. Iya kan? Apa sih hebatnya si Soeharto itu sebagai pahlawan hanya bisa memancing, eh apa membunuh jutaan rakyat Indonesia,” ujar Ribka kepada wartawan di Sekolah PDIP Lenteng Agung, Jakarta Selatan, melansir dari laman Detiknews, Selasa (28/10/2025).
Dia menilai Soeharto tak pantas dijadikan pahlawan nasional. Sebab, kata Ribka, Soeharto merupakan pelanggar HAM.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Udahlah, pelanggar HAM, membunuh jutaan rakyat. Belum ada pelurusan sejarah, udahlah nggak ada pantasnya dijadikan pahlawan nasional,” tuturnya.
Sementara itu, Ketua DPP PDIP Bidang Pemuda dan Olahraga MY Esti Wijayanti menyebut pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto menjadi perbincangan di Komisi X DPR RI. Beberapa hal perlu diverifikasi untuk pemberian gelar tersebut.
“Berarti dia melawan pahlawan nasional, ada kontradiksi yang tidak mungkin itu bisa selesai begitu saja. Pemahamannya juga menjadi nggak clear ketika juga di situ muncul nama-nama yang merupakan korban HAM pada saat itu,” ujarnya.
“Nah kemudian mereka yang menjadi korban ini harus bersama-sama menerima gelar pahlawan, ini logikanya dari mana? Nah saya kira ini juga perlu di-clear-kan terlebih dahulu,” tambahnya.
Sebelumnya, Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menyerahkan 40 nama tokoh yang diusulkan mendapat gelar pahlawan nasional. Usulan itu diserahkan kepada Menteri Kebudayaan sekaligus Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK) Fadli Zon.
Beberapa tokoh yang diusulkan di antaranya Presiden ke-2 RI Soeharto, Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur), serta aktivis buruh perempuan asal Nganjuk, Marsinah.
“Usulan ini berupa nama-nama yang telah dibahas selama beberapa tahun terakhir ini. Jadi ada yang mungkin sudah memenuhi syarat sejak lima tahun lalu, enam tahun lalu, atau baru tahun ini. Di antaranya Presiden Soeharto, Presiden Abdurrahman Wahid, dan Marsinah,” ujar Gus Ipul dalam keterangan tertulis, Selasa (21/10).
Gus Ipul memastikan usulan Presiden ke-2 RI Soeharto sebagai pahlawan nasional telah melalui proses sidang berulang-ulang. Dia menyebut pembahasan dilakukan oleh Dewan Gelar lewat mekanisme tertentu.
Gus Ipul mengaku telah mendengar masyarakat yang keberatan dengan gelar pahlawan yang akan disematkan kepada Soeharto. Namun, menurutnya, perbedaan pendapat adalah hal biasa.
“Ya, berbeda pendapat boleh kan, jadi ini juga sudah dibahas oleh tim secara sungguh-sungguh. Berulang-ulang mereka (Dewan Gelar) melakukan sidang, telah melalui proses itu. Nah, semuanya nanti tergantung di Dewan Gelar,” kata Gus Ipul kepada wartawan di Kementerian Sosial, Jakarta Pusat, Kamis (23/10). **
Editor : Reza
