SUARANEWS86.COM | PEKANBARU — Masa Kepemimpinan Gubernur Riau Abdul Wahid S.Pd.i M.Si sudah masuk pada perhitungan Seratus Hari Kerja.
Namun, berbagai elemen masyarakat menilai bahwa Seratus Hari Kerja itu hanya diisi dengan Aktivitas Pencitraan dan Kegiatan yang sifatnya kurang Produktif.
Bahkan, Gubernur Abdul Wahid sendiri terlihat lebih sering menggunakan Fasilitas Negara dan Fasilitas milik Perusahaan yang “Bermasalah” terkait dengan Agenda “Jalan-Jalan” yang dibungkus dengan istilah Silaturahmi maupun Halal Bi Halal Mengelilingi Wilayah Provinsi Riau.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Beginilah Kelakuan Pejabat Setelah Berkuasa! Jarak Dekat Gunakan Fasilitas Perusahaan Bermasalah, Ketua KNPI Riau: “Potensi Besar Terjadinya KKN di Masa Kepemimpinan Gubernur Abdul Wahid”.
Banyak dari kalangan masyarakat bertanya soal Kinerja para Pemimpin di Provinsi Riau ini, baik itu Bupati, Walikota maupun Gubernur yang sedari awal Kampanye hingga Menang dan di Lantik berjanji untuk Memperbaiki Tata Kelola Pemerintahan, Sarana, Prasarana maupun Infrastruktur yang ada. Tetapi apaladaya, Masyarakat hanya bisa menunggu dan terus menunggu. Kinerja “Seratus Hari Kerja” yang dilakukan Gubernur Riau Abdul Wahid adalah Cerminan dari Kualitas Kepemimpinannya dalam satu periode ini.
“Bagaimana mungkin Gubernur dan para Walikota maupun Bupati itu mengetahui persis Kondisi Jalan-Jalan yang Rusak, Berlubang dan Tergenang air di Riau ini, Kondisi Jalan yang penuh dengan Kemacetan dan Longsor, sementara dalam mengunjungi suatu daerah yang dekat saja mereka justru menggunakan Fasilitas Negara dengan percuma, bahkan tanpa rasa malu menggunakan Helikopter milik Perusahaan yang terkenal ‘Bermasalah’ Kita ini semua memang berasal dari Kampung, tapi ya jangan pula Kampungan,” ungkap Larshen Yunus, dengan nada sesal.
Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) tingkat I, Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Riau itu tegaskan lagi, bahwa Seratus Hari Kerja Gubernur Abdul Wahid benar-benar diisi dengan berbagai Kegiatan yang kurang Produktif, bahkan hanya sekedar Menghabiskan Keuangan Negara, ditengah kondisi yang selalu dikatakannya Defisit, sementara faktanya!!! dia sendiri yang memberi contoh terhadap para bawahannya yang bekerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau.
“Sedari dulu kami masih menyimpan banyak keraguan terhadap Mental dan integritas yang dimiliki oleh para Pejabat di Riau ini, terkesan dengan istilah Pejabat Tekejut Badan. Sewaktu Kampanye penyampaiannya manis sekali, bahasanya Optimis dan luar biasa, giliran sudah dilantik dan memimpin rapat perdana, justru tanpa malu menyampaikan Riau ini sedang Defisit dan Gubernur Abdul Wahid berkali-kali bilang Pusing Tujuh Kelilingi, ALFATEHAH,” tutur Ketua DPD KNPI Provinsi Riau, Larshen Yunus.
Tetapi walaupun demikian, Seratus Hari Kerja yang dilakukan Gubernur Abdul Wahid itu tetap saja menjadi Apresiasi dan Pujian yang disampaikan oleh para Kelompok Penjilat, yang mayoritas berasal dari Golongan Kampungan, berpendidikan rendah serta pihak-pihak yang kerap mencari makan lewat aksi Jilat Menjilat seperti itu.
“Secara jujur kami mau sampaikan!!! bahwa Gubernur Riau itu Wajib di Kritik. ini Wujud nyata kasih, rasa cinta dan hormat kami kepada beliau. Kami ingin Jabatan Gubernur Riau yang mengelola Trilyunan Rupiah Keuangan Daerah itu mampu bekerja lebih Maksimal Lagi. Kewenangan yang besar Harus ditandai dengan Kinerja yang baik dan Kebijakan Strategis yang bermanfaat bagi kepentingan umum, bukan justru sebaliknya,” harap Larshen Yunus.
Hingga berita ini diterbitkan, Jum’at (25/4/2025) Ketua KNPI Provinsi Riau itu lagi-lagi mengajak semua pihak untuk selalu Optimis, Ikhtiar dan Istiqomah. Selalu Tabbayun dalam melihat segala sesuatunya. Terhadap kinerja Pemerintah jangan khawatir dalam menyampaikan Kritik Kerasnya. Prinsipnya! Jangan jadi Penjilat tanpa dasar yang jelas. Hiduplah dengan Jiwa yang Merdeka, sekalipun situasi itu terasa pahitnya.
“Seratus Hari Kerja, Gubernur Abdul Wahid Jalan-Jalan Menggunakan Fasilitas Perusahaan yang bermasalah, yang jelas-jelas berpotensi terjadinya Kolusi. Bagaimana mungkin Riau ini bisa selesai dengan urusan dan permasalahan Kebakaran Hutan dan Lahan, Penguasaan Kebun Kelapa Sawit dalam Kawasan Hutan serta praktek haram ilegal logil lainnya, sementara disatu sisi Para Pejabatnya bersekutu dengan para Cukong dan Mafia kelas kakap, para pemilik Perusahaan yang Jejak Rekamnya jelas-jelas pernah berbuat masalah,” akhir Ketua KNPI Riau Larshen Yunus, yang juga diketahui menjabat sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gabungan Rakyat Prabowo Gibran (GARAPAN), seraya menutup pernyataan persnya. (Fa)
KNPI Riau
