SUARANEWS86.COM || Pemerintah melakukan efisiensi anggaran untuk ditempatkan kepada program prioritas. Efisiensi ini tidak hanya dilakukan oleh pemerintah pusat, tetap juga untuk pemerintah daerah.
Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengatakan sebelumnya pemerintah daerah sering kali menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk hal yang tidak penting. Ia mencontohkan anggaran perjalanan dinas bengkak karena sengaja diperbanyak.
“Belanja birokrasi, belanja operasional banyak sekali juga terjadi pemborosan, seperti rapat-rapat yang tidak penting dua kali, menjadi 10 kali. Kemudian juga perjalanan dinas yang mungkin cukup empat kali, ini menjadi 20 kali,” ungkap dia dalam Peluncuran Dokumen Master Plan Produktivitas Nasional di Kantor Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta Pusat, Selasa (7/10/2025).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Tito menegaskan, efisiensi anggaran perlu dilakukan dan telah disampaikan sejak awal kepala daerah dilantik. Menurutnya, efisiensi ini dibutuhkan untuk pembangunan daerah yang lebih masif.
“Tadi sempat disentuh efisiensi belanja nih wajib dilakukan supaya tidak terjadi pemborosan. Karena banyak sekali memang pemborosan-pemborosan, kalau belanja pegawai aman harus dibayarkan,” tegasnya.
Pemerintah pusat pun terus melakukan pemantauan terhadap realisasi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Tidak hanya itu, pendapatan daerah juga dipantau.
Tito mengatakan jika pendapatan daerah semakin menurun, dan belanjanya semakin meningkat, dia tidak akan segan memberikan surat teguran kepada pemda untuk membenahi kondisi tersebut.
“Seperti ini yang merah-merah itu pasti saya tegur. Kadang-kadang saya kirim surat cinta, teguran, tembusan DPRD supaya nanti sistem politik kita ada kembali. Daerah kan agak paling takutnya kan sama penegak hukum kedua DPRD, itu tiga itu rakyat, rakyat baca semua ini,” ungkapnya. **
Editor : Reza
